banner 160x600
banner 160x600
banner 2560x598

banner 2560x598

Klausula Baku di Tengah Perkembangan Kebutuhan Masyarakat

  • Bagikan
Raiza Rana Viola Riady SH, Pegawai Bidang IKP Diskominfo Kota Pangkalpinang
Raiza Rana Viola Riady SH, Pegawai Bidang IKP Diskominfo Kota Pangkalpinang
banner 468x60

Oleh Raiza Rana Viola Riady SH

MEMAHAMI Klausula Baku atau Perjanjian Sepihak berkembangnya perekonomian suatu negara, maka melahirkan banyak permintaan atau kebutuhan pendanaan untuk membiayai kehidupan sehari-hari.

Pada perkembangan saat ini, baik pemerintah maupun masyarakat sebagai perseorangan dan badan hukum cenderung melakukan perjanjian untuk sebagaimana memenuhi kebutuhan hidupnya. Dalam rangka memenuhi kebutuhan tersebut, bank konvensional sebagai salah satu lembaga keuangan dapat membantu pemenuhan kebutuhan dana bagi kegiatan perekonomian dengan memberikan pinjaman uang antara lain dalam perjanjian kredit dengan jaminan hak tanggungan.

Perjanjian merupakan hal yang sangat penting, karena menyangkut kepentingan antara kedua pihak itu sendiri. Mengingat akan hal tersebut, menurut hukum suatu perjanjian merupakan suatu bentuk manifestasi yang adanya kepastian hukum, oleh karena itu dalam praktiknya setiap perjanjian dibuat secara tertulis agar diperoleh suatu kekuatan kepastian hukum, sehingga tujuan kepastian hukum dapat terwujud.

Setiap perjanjian yang dibuat hendaknya sama sekali tidak dimaksudkan untuk merugikan kepentingan debitur maupun kreditur dan/atau pihak pertama dengan pihak kedua serta pihak ketiga lainnya diluar perjanjian.

Penggunaan perjanjian baku dalam hubungan pelaku usaha dan konsumen bukanlah hal yang baru, terutama pada sektor jasa.

Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen tidak melarang penggunaan perjanjian baku, namun melarang ketentuan yang mengalihkan tanggung jawab pelaku usaha maupun mengurangi hak konsumen sebagaimana diatur dalam Pasal 18 Undang-Undang Perlindungan Konsumen.

catatan, Undang-Undang Perlidungan Konsumen tidak menggunakan terminologi “perjanjian baku”, namun menggunakan terminologi “klausula baku”.
Klausula baku menurut Undang-Undang Perlindungan Konsumen didefinisikan sebagai setiap aturan atau ketentuan dan syarat-syarat yang telah dipersiapkan dan ditetapkan terlebih dahulu secara sepihak oleh pelaku usaha yang dituangkan dalam suatu dokumen dan/atau perjanjian yang mengikat dan wajib dipenuhi oleh konsumen.

  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *