Jawaban Kadisdik Sumsel Terkait Nasib Puluhan Siswa SMAN 1 Indralaya Selatan

- Jurnalis

Jumat, 9 Juli 2021 - 17:19 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Kepala Dinas Pendidikan Sumatera Selatan Riza Fahlevi

Kepala Dinas Pendidikan Sumatera Selatan Riza Fahlevi

WIDEAZONE.com, PALEMBANG | Keputusan Sekolah Menengah Atas Negeri (SMAN) 1 Indralaya Selatan yang tidak menaikan puluhan siswanya mendapat tanggapan serius dari Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan (Disdik Sumsel)

Sebelumnya, terkait laporan tim klarifikasi yang dibentuk oleh Disdik Sumsel telah mengumpulkan laporan dan dokumen dari sekolah, guru, siswa dan walisiswa.

“Kalo yang namanya keputusan sekolah, saya meyakini itulah keputusan tertinggi  dari kepala sekolah dan guru. Karena sudah ada tim verifikasi turun, orangtua yang menyatakan itu semua itu sudah terdapat pernyataaan mereka (Walisiswa) di atas materai untuk menerima keputusan, tapi mengapa mereka protes,” ungkap Kadisdik Sumsel Riza Fahlevi saat diwawancarai usai acara silaturahmi Gubernur Herman Deru dengan Ketua Komite dan Kepala Sekolah SMA dan SMK se Sumsel, Jumat (9/7/2021).

Terkait laporan, kata Riza, semua dokumen dari tim sudah dilaporkan dan diterima. Sekolah regular ini ada aturannya lho, beda dengan paket C atau sekolah terbuka. ”Jadi kalo si anak didiknya malas untuk belajar jarang masuk, apalagi tingkah laku! karena kenaikan kelas ketentuan salah satunya bukan mengambinghitamkan COVID-19. Situasi pandemi jangan dijadikan alasan, sedangkan COVID hanya mengenai pembelajaran saja,” ujarnya.

Jadi kalo anak didiknya saja tidak mau belajar, dan telah didatangi dengan home visit masih saja tak menggubris jangan menyalahkan sekolah. “Jangan pernah berfikir masa COVID. Jika ada  ujian lulus semua, jika ada kenaikan naik semuanya, tentu ada kriteria kenaikan dan kelulusan,” jelasnya.

Jika itu, kata Riza Fahlevi, keputusan  kepala sekolah dan guru, maka itu keputusan tertinggi,  saya selaku Kadisdik, Gubernur dan Wakil Gubernur sekalipun tidak dapat mengintervensi. “Kalau secara individu walisiswa ingin menemui sekolah untuk naik mungkin naik pindah itu sudah kebijakan sekolah, itulah keputusan mereka (sekolah),” ucapnya.

Baca Juga:  ISPU Palembang di Angka 209, DPRD: 2.222 Siswa Terpapar ISPA, PJJ Tetap Lanjut

Ditambahkan Riza, Keputusan itu tidak dapat dianulir dan itu keputusan mereka (sekolah), kalau kita sudah kroscek terlebih dahulu ternyata syaratnya itu lengkap dari sekolah. “Bahkan yang berkoar koar akan mengadukan ke mana mana dan membuat posko pengaduan, itu pun pernah dipanggil anaknya dan ada juga pernyataan serta perjanjian perjanjian kepada sekolah dari Januari selama proses belajar sudah tertuang semuanya, apakah perjanjian itu dianggap sepele kalau mau bebas silakan masuk paket C,” tegasnya seraya mengakhiri.

Sebelumnya diberitakan Kepala Disdiknas Sumsel melalui Kepala Bidang (Kabid) SMA, Masherdata Musai mengatakan sehubungan dengan adanya pengaduan terhadap adanya beberapa siswa yang tidak naik kelas di SMAN 1 Indralaya Selatan, hari ini sudah kita tindaklanjuti, kita turun langsung, minta klarifikasi. “Tadi kita kumpulkan kepala sekolah, guru guru, wali kelas termasuk guru Bimibingan Konseling (BK) sekaligus orangtua siswa dan siswa siswa yang tidak naik kelas, dan menurut data ada 21 siswa yang tidak naik dari kelas XI,” ungkapnya saat ditemui Wideazone.com di ruang kerjanya, Kamis (8/7/2021).

Dikatakan Msherdata, itu sudah kita mintai klarifikasi secara keseluruhan, dan juga kita adakan pertemuan terpisah untuk meminta keterangan dari masing masing guru, siswa dan orangtua siswa terkait permasalahan tersebut. “Dari keterangan yang kita ambil bersama tim yang dibentuk langsung oleh Kadisdik Sumsel, dan akan dilaporkan langsung ke Kadisdik dan ini masih menunggu hasil dari tim melapor ke beliau (Kadisdik),” jelasnya.

Baca Juga:  Klaim Sumsel Surplus Beras: Beras Premium 5 Kilogram Langka di Pasaran, Bulog Ngaku Stok Terbatas

Adapun permasalahan itu, jelas Masherdata, terkait persoalan ada uang komite senilai Rp50 ribu yang sifatnya sukarela, dan ada keterangan dari siswa bahwa yang bersangkutan tidak membayar hingga enam bulan. Seketika itu kita pertanyakan apakah adanya hubungan dengan uang tersebut dengan kenaikan siswa, ternyata dari keterangan pihak sekolah tidak ada hubungannya tapi korelasinya mengarah ke pada tugas. “Dari keterangan tersebut tim akan mengkaji dan sudah kita berikan pengertian kepada siswa dan orangtuanya, ini akan kita cari jalan keluar yang terbaik,” ujarnya.

Jangan sampai, kata Kabid SMA Sumsel, anak anak yang kita didik di tengah masa pandemi ini dihadapkan lagi dengan persoalan tidak naik kelas, janganlah, kasihan mereka. “Akan kita perjuangkan dan kita carikan solusi yang terbaik. Secara umum, kita selalu mengingatkan kepada guru guru hingga kita terbitkan surat edaran ke sekolah sekolah, agar di masa pandemi ini dilakukan pembelajaran yang diberikan kepada siswa secara nyaman,” tegasnya.

Kasihan anak anak didik kita, sudah stres, sudah belajar jarak jauh, tidak bertemu dengan teman temannya. “Ditambah lagi dengan kondisi ekonomi mereka di keluarga. KIta menginginkan anak anak jangan terlalu dibebani, apakah kita ketahui kondisi mereka di rumah,” ucapnya.

Ia menegaskan, kami sudah berulang kali tolong buat pembelajaran daring ini secara nyaman bagi anak anak didik, jangan dibebani dengan pembelajaran yang berat. Seringkali kita temui, yang mereka (siswa) ribut dengan keluarganya gara gara tugas. “Dengan kejadian ini Kadisdik Sumsel langsung menginstruksikan untuk turun selesaikan persoalan ini,” pungkasnya.

Laporan Abror Vandozer

Berita Terkait

Palembang Kebagian Rp10 Miliar untuk Karhutla, Pemkot Siapkan Anggaran Pemadaman hingga Penanganan ISPA
Nyaris Dua Tahun Jabat Dirut Pasar, Pengangkatan Dedi Siswoyo Dipertanyakan
CACA Desak Kejati Sumsel Usut Dugaan Penyimpangan Anggaran Perjadin dan Bimtek Rp70 Miliar
Kebutuhan 7.000 Kantong Darah Perbulan, PMI Palembang Masih Kekurangan 2.000 Kantong
RAPBD Perubahan OKU Timur 2026 Dikabarkan Ditolak Kemendagri, Enos: Belum Ada Surat Resmi
EMERGENCY! Pengamat Minta Gubernur Tetapkan Sumsel sebagai Provinsi Siaga ISPA
CACA-FPMP Desak APH Bongkar Skandal Rp70 Miliar Sekretariat DPRD Sumsel
Koalisi Pers Gandeng Kompolnas-DPRD, Desak Polda Sumsel Tuntaskan Kasus Penganiayaan Dua Jurnalis

Berita Terkait

Sabtu, 24 Oktober 2026 - 16:09 WIB

Palembang Kebagian Rp10 Miliar untuk Karhutla, Pemkot Siapkan Anggaran Pemadaman hingga Penanganan ISPA

Sabtu, 24 Oktober 2026 - 11:43 WIB

Nyaris Dua Tahun Jabat Dirut Pasar, Pengangkatan Dedi Siswoyo Dipertanyakan

Kamis, 22 Oktober 2026 - 14:50 WIB

Kebutuhan 7.000 Kantong Darah Perbulan, PMI Palembang Masih Kekurangan 2.000 Kantong

Rabu, 21 Oktober 2026 - 20:47 WIB

RAPBD Perubahan OKU Timur 2026 Dikabarkan Ditolak Kemendagri, Enos: Belum Ada Surat Resmi

Rabu, 21 Oktober 2026 - 15:17 WIB

EMERGENCY! Pengamat Minta Gubernur Tetapkan Sumsel sebagai Provinsi Siaga ISPA

Berita Terbaru