Dugaan Penyimpangan BPNT, Warga Tuntut TKSK Pedamaran Diberhentikan

- Jurnalis

Jumat, 6 Maret 2020 - 17:07 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Warga penerima manfaat Bantuan Program Nasional Non Tunai dari Kecamatan Pedamaran menggelar aksi damai di halaman kantor Dinas Sosial Kabupaten Ogan Komering Ilir Jumat (6/3/2020).

Warga penerima manfaat Bantuan Program Nasional Non Tunai dari Kecamatan Pedamaran menggelar aksi damai di halaman kantor Dinas Sosial Kabupaten Ogan Komering Ilir Jumat (6/3/2020).

WIDEAZONE.COM, KAYUAGUNG — Warga penerima manfaat Bantuan Program Nasional Non Tunai dari Kecamatan Pedamaran menggelar aksi damai di halaman kantor Dinas Sosial Kabupaten Ogan Komering Ilir (Dinsos OKI), Jumat (6/3/2020).

Sebanyak 150 massa yang tergabung dalam aksi ini didominasi ibu rumah tangga (IRT), dan didampingi oleh organisasi masyarakat Pro Jokowi (Ormas Projo) DPC OKI.

Koordiantor aksi, Muhammad Ludfi dalam orasinya, meminta Kepala Dinas Sosial OKI untuk mengusut tuntas dugaan penyimpangan Bantuan Program Non Tunai pada September hingga Desember 2019 yang dilakukan Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) di 14 desa Kecamatan Pedamaran.

“Kami meminta Kadinsos OKI untuk segera memberhentikan TKSK Pedamaran sesuai dengan Permensos Nomor 28 Tahun 2018 tentang kesejahteraan sosial kecamatan,” kata Ludfi didampingi Lis Japelo saat membacakan pernyataan sikap mereka.

Ludfi yang mewakili warga juga meminta ke pada Dinas Sosial untuk ikut bertanggung jawab atas ditariknya ratusan saldo penerima kartu KPM yang semestinya dapat dinikmati oleh masyarakat, khususnya program BPNT September – Desember 2019.

Baca Juga:  Kasus Dugaan Narkoba Wakil Walikota Menggantung! Pengamat: Mana Komitmen DPRD Palembang?

“Kami meminta kepada pihak Dinas Sosial untuk segera mencari calon TKSK Pedamaran secara teliti, yang memiliki tanggungjawab kepada masyarakat, amanah dalam mengemban tugasnya,” ungkap Ludfi.

Ia juga meminta Kadinsos OKI untuk merekomendasikan kepada Bapak Bupati OKI agar mengganti Kabid atau jajarannya yang bersangkutan dengan TKSK dan program BPNT, karena diduga lalai dalam mengemban tugasnya.

4 orang perwakilan masyarakat dan 5 orang dari Ormas Projo diterima oleh Kadinsos OKI H Reswandi SP MM untuk berdiskusi di ruangan rapat kantor Dinsos OKI, melalui pengawalan ketat Polisi dan Satpol PP OKI.
4 orang perwakilan masyarakat dan 5 orang dari Ormas Projo diterima oleh Kadinsos OKI H Reswandi SP MM untuk berdiskusi di ruangan rapat kantor Dinsos OKI, melalui pengawalan ketat Polisi dan Satpol PP OKI.

Setelah berorasi dan menyuarakan aspirasi mereka, 4 orang perwakilan masyarakat dan 5 orang dari Ormas Projo diterima oleh Kadinsos OKI H Reswandi SP MM untuk berdiskusi di ruangan rapat kantor Dinsos OKI, melalui pengawalan ketat Polisi dan Satpol PP OKI.

Turut hadir dalam diskusi, Kabag Ops Polres OKI Kompol CS Panjaitan, Ketua Ormas Projo DPC OKI Bakri, Kasat Intelkam Polres OKI AKP Sigit Agung Susilo, dan para awak media.

Baca Juga:  BPBD Sumsel: 90 Persen Karhutla Ulah Manusia, Aktivis Rawang: Audit Total Perizinan--Hentikan Alih Fungsi Kawasan ‎

Dalam diskusi yang dilakukan, Kadinsos OKI, H Reswandi mendengarkan semua keluhan yang disampaikan langsung oleh masyarakat, dan juga menerima secara resmi surat pernyataan sikap relawan Ormas Projo yang diserahkan oleh Ketua DPC Projo Kabupaten OKI, Bakri.

“Akan kita tindaklanjuti setiap tuntutan masyarakat, dan akan secepatnya dicarikan solusi serta jalan keluarnya, selama itu sesuai prosedur,” tegas Reswandi seraya berharap, agar masyarakat juga terus monitoring langkahnya dalam menyelesaikan masalah tersebut.

Sementara itu, Kabag Ops Polres OKI Kompol CS Panjaitan meminta kepada masyarakat bersabar.

“Terkait penyelesaian permasalahan tersebut, dan agar kiranya masyarakat dapat menyiapkan bukti-bukti serta dapat memberikan waktu ke pada pihak pemerintah, sesuai prosedur dan aturan yang berlaku.

Laporan Ukik

Editor Abror Vandozer

Berita Terkait

Kasus Dugaan Narkoba Wakil Walikota Menggantung! Pengamat: Mana Komitmen DPRD Palembang?
BPBD Sumsel: 90 Persen Karhutla Ulah Manusia, Aktivis Rawang: Audit Total Perizinan–Hentikan Alih Fungsi Kawasan ‎
Kabut Asap Karhutla “Meradang” di Palembang, Aktivis Rawang Bilang Pemerintah Gagal dalam Tata Kelola
Kabupaten OKU Timur Maksimalkan Pelaporan Inovasi Daerah Tahun 2026 ‎
FASI di OKU Timur, Bupati Enos Dorong Lahirnya Generasi Qurani
Bidar Guncang Musi, Ribuan Warga Tumpah Meski Panas Menyengat
Bidar Kembali Berpacu di Sungai Musi, 7 Ulu Jadi Pusat Festival HUT RI
Detik-Detik Merah Putih Berkibar di OKU Timur, Lanosin Pimpin Upacara HUT RI ke-81

Berita Terkait

Minggu, 23 Agustus 2026 - 19:25 WIB

Kasus Dugaan Narkoba Wakil Walikota Menggantung! Pengamat: Mana Komitmen DPRD Palembang?

Minggu, 23 Agustus 2026 - 14:58 WIB

BPBD Sumsel: 90 Persen Karhutla Ulah Manusia, Aktivis Rawang: Audit Total Perizinan–Hentikan Alih Fungsi Kawasan ‎

Minggu, 23 Agustus 2026 - 13:50 WIB

Kabut Asap Karhutla “Meradang” di Palembang, Aktivis Rawang Bilang Pemerintah Gagal dalam Tata Kelola

Kamis, 20 Agustus 2026 - 08:21 WIB

FASI di OKU Timur, Bupati Enos Dorong Lahirnya Generasi Qurani

Senin, 17 Agustus 2026 - 16:23 WIB

Bidar Guncang Musi, Ribuan Warga Tumpah Meski Panas Menyengat

Berita Terbaru

Bayumi AP SE MSi [Praktisi Pendidikan dan Ketua Komunitas]

Opini

Memaknai Kemerdekaan: Dari Ruang Kelas untuk Indonesia

Jumat, 21 Agu 2026 - 10:23 WIB