Diduga Rugikan Negara Rp 1 Triliun, PT UL Dilaporkan ke KPK

PT Unggul Letari di Kalimantan Tengah “ditelanjangi” para aktivis Gerakan Anti Korupsi (GERAK). Dari bukti yang dimiliki GERAK, perusahaan itu diduga telah merugikan negara senilai Rp 1 triliun.

WIDEAZONE.COM, JAKARTA — Terkait masalah itu, Lembaga Sosial Masyarakat GERAK yang memiliki bukti kuat adanya dugaan praktik yang merugikan negara itu segera melaporkan PT Unggul Lestari ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Jakarta, Senin (22/9/2020).

Direktur LSM GERAK Yenni menyatakan banyak data tentang dugaan korupsi PT Unggul Lestari. “Kami sudah melaporkannya ke aparat setempat. Namun kasus yang dilaporkan itu menguap begitu saja tanpa ada tindak lanjutnya,” ujar Yenni ke pada wartawan.

Padahal, kata Yenni, data yang dimiliki itu berupa penebangan pohon yang dilindungi negara. Selain itu Yenni juga berjanji akan melengkapi bukti-bukti tambahan ke KPK Kamis nanti (24/9/2020). “Kita akan datang lagi ke KPK untuk menyerahkan data tambahan,” ujar Yenni di sekitar gedung KPK Kuningan Jakarta Selatan.

Terkait masalah itu Yenni menekankan PT Unggul Lestari harusnya bisa bertanggung jawab pada adanya dugaan okupasi lahan yang digarapnya.

Menurut Yenni, banyak jenis pohon yang seharusnya dilindungi PT Unggul Lestari. Ternyata pohon-pohon itu diduga lenyap ditebangi perusahaan itu. “Bahkan mereka juga menebangi pohon-pohon di luar blok tebangan yang diizinkan pemerintah,” jelasnya.

Dalam kapasitasnya sebagai perusahaan yang diberi izin operasi “untuk melindungi” pohon-pohon langka yang ada, diduga telah merusak dan menebanginya. Bahkan, pihak PT Unggul Letari telah membangun jalan untuk perkebunan yang bukan di lokasi diizinkan pemerintah.

LSM GERAK menilai, kerugian negara yang timbul karena kebijakan tak berpihak tersebut antara lain, perusahaan itu tidak memiliki SK Hak Guna Usaha (HGU) dan kebun plasma senilai Rp 120 miliar.

Yenni mengatakan, ada denda keterlambatan pembayaran PSDH/DR selama 156 bulan sekitar Rp 374,4 miliar. Kerugian akibat okupasi lahan dari berbagai jemis kayu yang diduga ditebang perusahan itu senilai Rp 456.5 miliar.

“Hitungan itu belum termasuk okupasi lain. Kalau kita tentukan, yah, sekitar Rp 1 triliun,” ujar Yenni seusai melaporkan masalah itu ke KPK. (*)

Laporan Abror Vandozer/ Rel
Editor Anto Narasoma