“Namun, sekali lagi usulan itu perlu semua kajian perlu perhitungan perlu kalkulasi apakah bisa menjadi lebih efisien atau rentang kontrolnya terlalu jauh dari pusat langsung misalnya ke bupati, wali kota, terlalu jauh. Span of control-nya harus dihitung semua dan semua harus dihitung,” ujar Jokowi.
Sekadar informasi, belum lama ini Cak Imin melontarkan usulan agar pemerintah melakukan penghapusan jabatan gubernur, sebab dinilainya keberadaan gubernur tidak efektif.
“Fungsi Gubernur hanya sebagai sarana penyambung pusat dan daerah, itu tahap pertama. Jadi, pilkada tidak ada di gubernur hanya ada di kabupaten/kota,” ujarnya di acara Sarasehan Nasional Satu Abad NU di Hotel Sahid, Jakarta, Senin (30/1/2023).
Tidak hanya itu, Cak Imin menyampaikan alasan lainnya untuk penghapusan Gubernur lantaran anggaran untuk untuk jabatan tersebut dinilai besar, tetapi fungsinya tidak efektif dan tidak mempercepat pembangunan dan fungsi gubernur tak lebih dari sekadar perpanjangan tangan pemerintah pusat.
“Di sisi yang lain, gubernur ngumpulin bupati sudah enggak didengar karena gubernur ngomong apa saja bahasanya sudah lebih baik dipanggil menteri,” tandasnya. (JFA)
Halaman : 1 2








![Dewan Pengurus Pusat Partai Kebangkitan Bangsa [DPP PKB] resmi menetapkan susunan Ketua, Sekretaris, dan Bendahara [KSB] definitif Dewan Pengurus Cabang [DPC] PKB se-Sumatera Selatan untuk periode 2026-2031. Penetapan tersebut diumumkan langsung Ketua DPP PKB Abdul Halim Iskandar melalui rapat virtual pada Kamis 11 Juni 2026.](https://wideazone.com/wp-content/uploads/2026/06/IMG-20260612-WA0000-225x129.jpg)










