Bintang Mahaputra untuk Gatot Nurmantyo Tuai Reaksi

- Jurnalis

Kamis, 5 November 2020 - 22:30 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Bintang Mahaputra untuk Gatot Nurmantyo Tuai Reaksi

Bintang Mahaputra untuk Gatot Nurmantyo Tuai Reaksi

RENCANA pemberian penghargaan Bintang Mahaputra oleh Presiden Jokowi kepada Gatot Nurmantyo, menuai berbagai reaksi di masyarakat.

Menanggapi hal tersebut, sebagaimana ditanyakan komentarnya oleh media, Menko Polhukam Mahfud MD menyebutnya sebagai sesuatu yang biasa. Dijelaskan, penghargaan Bintang Mahaputra itu tidak ada yang aneh, karena memang merupakan hak Gatot sebagai mantan Panglima TNI.

“Jadi ini rutin saja, bahwa ada macam macam penilaian, biasalah, kalau Gatot Nurmantyo tidak diberi bintang, orang curiga, kalau diberi dibilang mau membungkam. Tidak ada urusan bungkam membungkan dan tidak ada urusan diskriminasi, ini hak nya dia,” ujar Menko Polhukam Mahfud MD, di kantornya, Kamis (5/11).

Baca Juga:  Dari Anak Yatim hingga Jadi Nahkoda Dishub Palembang: Kisah Panjang Sariyansyah Ismail

Mahfud lebih jauh menjelaskan, Gatot Nurmantyo pernah menjadi panglima TNI dan merupakan anggota kabinet.

“Semua anggota kabinet yang mendapat tugas di pemerintahan sampai satu periode selesai. Itu mendapat bintang Mahaputra Adipradana, kecuali Kapolri dan Panglima. Kapolri, Panglima dan Kepala Staf Angkatan itu meskipun tidak satu periode kalau pernah menjabat itu mendapat Bintang Mahaputra,” papar Mahfud yang juga mantan Menteri Pertahanan era Gus Dur ini.

“Saya baca ada yang komentar, ini pemberian bintang Mahaputra kepada GN (Gatot Nurmantyo, red) tidak pada waktunya, ini aneh. Tidak aneh, karena dia anggota kabinet dan bersama anggota yang lain. Kemarin keputusannya, anggota kabinet pak Jokowi kan seharusnya Agustus kemarin sudah diberi, tapi terlalu banyak waktu itu, ada yang dari berbagai lembaga dan tenaga medis, lalu ditunda, dan dijanjikan bulan November, karena tidak boleh lewat dari bulan Desember, ” tambah Mahfud.

Baca Juga:  1 Kilo Sabu di Bawah Kursi, Perjalanan Innova Mewah Kandas di Palembang

Menurut Mahfud, penghargaan yang akan diberikan Presiden sebanyak 30 orang, termasuk Susi Pudjiastuti, Luhut Pandjaitan dan beberapa Menteri yang sudah selesai menjabat tapi belum pernah mendapat penghargaan.

“Gatot termasuk anggota kabinet Pak Jokowi yang belum mendapat,” pungkas Mahfud MD.

Laporan Yfi

Berita Terkait

Palembang Kebagian Rp10 Miliar untuk Karhutla, Pemkot Siapkan Anggaran Pemadaman hingga Penanganan ISPA
Nyaris Dua Tahun Jabat Dirut Pasar, Pengangkatan Dedi Siswoyo Dipertanyakan
CACA Desak Kejati Sumsel Usut Dugaan Penyimpangan Anggaran Perjadin dan Bimtek Rp70 Miliar
Kebutuhan 7.000 Kantong Darah Perbulan, PMI Palembang Masih Kekurangan 2.000 Kantong
RAPBD Perubahan OKU Timur 2026 Dikabarkan Ditolak Kemendagri, Enos: Belum Ada Surat Resmi
EMERGENCY! Pengamat Minta Gubernur Tetapkan Sumsel sebagai Provinsi Siaga ISPA
CACA-FPMP Desak APH Bongkar Skandal Rp70 Miliar Sekretariat DPRD Sumsel
Koalisi Pers Gandeng Kompolnas-DPRD, Desak Polda Sumsel Tuntaskan Kasus Penganiayaan Dua Jurnalis

Berita Terkait

Sabtu, 24 Oktober 2026 - 16:09 WIB

Palembang Kebagian Rp10 Miliar untuk Karhutla, Pemkot Siapkan Anggaran Pemadaman hingga Penanganan ISPA

Sabtu, 24 Oktober 2026 - 11:43 WIB

Nyaris Dua Tahun Jabat Dirut Pasar, Pengangkatan Dedi Siswoyo Dipertanyakan

Jumat, 23 Oktober 2026 - 15:38 WIB

CACA Desak Kejati Sumsel Usut Dugaan Penyimpangan Anggaran Perjadin dan Bimtek Rp70 Miliar

Rabu, 21 Oktober 2026 - 20:47 WIB

RAPBD Perubahan OKU Timur 2026 Dikabarkan Ditolak Kemendagri, Enos: Belum Ada Surat Resmi

Rabu, 21 Oktober 2026 - 15:17 WIB

EMERGENCY! Pengamat Minta Gubernur Tetapkan Sumsel sebagai Provinsi Siaga ISPA

Berita Terbaru