Beban Negara Bertambah, Ratusan Ribu Tenaga Kerja AJK Terancam PHK

WIDEAZONE.COM, JAKARTA — Pekan kemarin Kementerian PUPR terbitkan surat Keputusan No 1410/KPTS/M/2020 tanggal 04 Sepetember 2020 tentang asosasi badan usaha jasa konstruksi, asosiasi jasa konstruksi dan asosiasi terkait rantai pasok jasa konstruksi terakreditasi.

Surat keputusan hasil kerja tim akreditasi Ditjen Bina Konstruksi kementerian PUPR tersebut telah menimbulkan keresahan di masyarakat jasa konstruksi Indonesia, atas kondisi ini AKLINDO yang juga merupakan bagian dari masyarakat jasa konstruksi angkat bicara.

Ketua Umum AKLINDO Andi Amir Husry menuturkan bahwasanya Kepmen PUPR No. 1410/KPTS/M/2020 telah membekukan 90 (Sembilan puluh) Asosiasi Jasa Konstruksi (AJK) yang jaringannya tersebar mulai dari Pusat sampai di Kabupaten/Kota diseluruh Indonesia.

“Akibatnya akan terjadi PHK terhadap ratusan ribu tenaga kerja. Sehingga sangat tidak patut dalam kondisi Negara menghadapi bencana pandemi COVID-19 dan resesi ekonomi. Tidak ada urgensi membekukan Asosiasi yang tidak membebani APBN dalam kondisi Negara mengalami bencana sekarang ini,” ungkap Andi Amir, Selasa (15/09/2020).

Oleh karenanya, Andi Amir menjelaskan, Kementerian PUPR dapat dianggap melanggar asaz kepatutan terhadap Peraturan Presiden RI Nomor 82 tahun 2020 tentang Komite Penanganan Corona Virus Disease 2019 ( COVID-19 ). “Dan Pemulihan Ekonomi Nasional memprioritaskan program subsidi besar-besaran bagi tenaga kerja dan pencegahan PHK demi stabilisasi ekonomi yang mengalami resesi,” jelasnya.

Kemudian, dalam pelaksanaannya, Ketua Umum AKLINDO juga mempertanyakan aspek kejujuran dan keterbukaan sebagaimana Undang-undang Nomor 2 tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi, khususnya Pasal 2 asas kejujuran dan keadilan; serta asas keterbukaan.

“Dimana performasi dan yang lainnya tersebut dapat dilihat dengan jelas dalam database LPJKN (Unsur dan Non Unsur–red), sehingga penyelenggaraan akreditasi dan hasilnya ini menjadi sebuah pertanyaan besar bagi masyarakat jasa konstruksi di Indonesia,” terangnya.

Terlebih sebelumnya, LPJKN melayangkan Surat No. 1241- UM/LPJK.IX/2020 tanggal 01 September 2020 yang meminta Pengembangan Sistem Informasi Terintegrasi kepada semua Asosiasi.

Dalam waktu yang tidak lama, yaitu tiga hari kemudian, pada tanggal 04 September 2020, terbit Kepmen tentang Akreditasi. Dengan demikian, Panitia Akreditasi tidak jujur dan tidak terbuka kepada LPJKN sebagai Sekretariat Program Akreditasi Asosiasi.

KEPMEN PUPR DITENGGARAI TABRAK BANYAK ATURAN

Lanjut Ketua umum AKLINDO Andi Amir Husry juga menenggarai bahwa dalam penerbitan surat keputusan menteri tersebut telah menabrak banyak aturan, diantaranya, Pertama. UU Nomor 2 Tahun 2017, Pasal 105 menyatakan: Peraturan Pelaksanaan dari Undang-Undang ini harus ditetapkan paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini diundangkan

UU Nomor 2 Tahun 2017 diundangkan pada tanggal 12 Januari 2017 sedangkan Peraturan Pelaksanaannya yaitu PP No. 22 Tahun 2020 diundangkan pada tanggal 23 April 2020. Dengan demikian, PP No. 22 Tahun 2020 cacat hukum sebab melanggar Pasal 105 UU No. 2 Tahun 2017, yaitu diundangkan setelah lewat 2(dua) tahun bahkan terlambat selama 1 tahun 2 bulan. Sesuai hukum, Kepmen PUPR No. 1410/KPTS/M/2020 batal dengan sendirinya, dasar hukumnya (PP No. 22 Tahun 2020 ) tidak sah secara hukum sebab bertentangan dengan UU Nomor 2 Tahun 2017.

Kedua, bertentangan dengan UU No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Kepmen PUPR No. 1410/KPTS/M/2020 yang mengakreditasi hanya 12 Asosiasi Badan Usaha dan 25 Asosiasi Profesi Jasa Konstruksi atau membekukan 60 Asosiasi Badan Usaha dari total 72, dan membekukan 35 Asosiasi dari jumlah 60 Asosiasi Profesi Jasa Konstruksi.

Dengan hanya meloloskan 12 dan 72 Asosiasi tersebut di atas, maka berpeluang timbul Oligopoli dalam pelayanan Usaha Jasa Konstruksi, yang seluruhnya dari Usaha Jasa Konstruksi Besar.

Ketiga, bertentangan dengan UU No. 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah. Bahwa asosiasi Jasa Konstruksi kebanyakan masih dalam kategori Menengah, utamanya yang berada di luar Jawa Kepmen PUPR No. 1410/KPTS/M/2020 hanya memberi akreditasi pada Asosiasi Besar sehingga menimbulkan ketidakadilan bagi Asosiasi level menengah.

Keempat, bertentangan dengan Peraturan Presiden RI No. 15 Tahun 2010 Tentang Percepatan Pananggulangan Kemiskinan.

Ketua Umum AKLINDO menekankan bahwa pembekuan 60 Asosiasi Badan Usaha dan 35 Asosiasi Profesi menimbulkan PHK bagi ribuan pegawai asosiasi yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia dan menambah jumlah potensi kemiskinan. Hal ini menjadi kontradiktif dengan upaya pemulihan ekonomi yang sekarang ini mengalami resesi.

“Atas kondisi tersebut sudah sepatutnya Pemerintah membatalkan Kepmen PUPR Nomor 1410/KPTS/M/2020, seraya melakukan penyegaran organisasi,” tutupnya. (Rel/Abror Vandozer)