Tudingan “Oknum Keparat-Oknum Biadap” bagi Bupati Melawi Berujung Tindakan Hukum

WIDEAZONE.com, PONTIANAK | Tudingan serius dengan istilah tak pantas “oknum keparat” hingga “oknum biadap” pada akun instagram yang ditujukan bagi Bupati Melawi berujung tindakan hukum.

“Tuduhan dalam akun media sosial [medsos] instagram adalah fitnah, tidak berdasar dan sudah jelas juga merugikan nama baik klien, merusak reputasi dan integritas Bupati Melawi sebagai seorang pemimpin yang berdedikasi untuk pembangunan daerahnya,” ungkap Dr Herman Hofi Munawar bersama Andi Hariadi SH selaku Penasihat Hukum dalam keterangan pers Jumat 6 September 2024.

Menurut Herman Hofi, kliennya selalu menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab dan komitmen tinggi terhadap kesejahteraan masyarakat Melawi.

“Tuduhan-tuduhan yang tidak jelas sumbernya dan disebarkan melalui media sosial dianggap sebagai tindakan yang tidak bertanggung jawab dan berpotensi mencemarkan nama baik,” tegasnya.

Dr Herman Hofi mengimbau masyarakat tentang pentingnya verifikasi informasi sebelum menyebarluaskan tuduhan atau opini di medsoa. Ia juga menekankan bahwa tindakan hukum akan diambil terhadap penyebar informasi yang tidak benar, tidak berdasar.

“Langkah ini untuk melindungi hak dan reputasi kliennya,” ujarnya.

Memang setiap orang pada dasarnya mempunyai kebebasan untuk mengeluarkan pendapat, baik secara lisan maupun tulisan. Akan tetapi Setiap orang juga dalam menyampaikan pendapatnya tidak boleh menyampaikan informasi yang menyesatkan apalagi mengungkapkan kebencian dan memprovokasi

Terkait unsur delik pidana bersifat menghina, mencemarkan nama baik, menista, perbuatan tidak menyenangkan, memprovokasi, menghasut atau menyebarkan berita bohong.

“Dampak ujaran kebencian yang ditujukan sangat jelas pada klien kami hal ini sangat merugikan klien kami. Ujaran kebencian menggunakan media sosial merupakan tempat yang terbuka sehingga ujaran kebencian yang dilontarkan dapat terlihat oleh khalayak ramai,” sebutnya.

“Hal tersebut membuat klien kami dan keluarga merasa tidak enak dan menimbulkan tekanan sosial dan berimbas bagi psikologis klien kami,” jelas Dr Herman Hofi.

Di samping itu, selaku Penasihat Hukum, Herman Hofi mengingatkan agar masyarakat dapat lebih bijaksana dalam menggunakan media sosial dan tidak mudah terprovokasi oleh informasi yang belum tentu kebenarannya.

Ia juga meminta dukungan semua pihak untuk memberikan kesempatan kepada Bupati Melawi untuk terus menjalankan tugasnya dengan baik dan fokus pada upaya pembangunan Kabupaten Melawi.

Laporan Jono Darsono | Editor Abror Vandozer