Tolak Klaim China!! MPR Minta Kekuatan Militer Dikerahkan

- Jurnalis

Kamis, 9 Desember 2021 - 08:21 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Ilustrasi Kapal Perang Indonesia

Ilustrasi Kapal Perang Indonesia

WIDEAZONE.com, JAKARTA | Ancaman pelanggaran batas wilayah dari negara lain, Wakil MPR Syarifuddin Hasan menegaskan kepada pemerintah untuk mengerahkan kekuatan militer.

Upaya tersebut, untuk menjaga kedaulatan Indonesia di wilayah Laut Natuna, khususnya China yang mengklaim daerah itu sebagai bagian dari wilayah negaranya.

“Bagi Indonesia, tidak ada langkah lain kecuali mempersiapkan kekuatan militer secara penuh untuk menolak semua klaim China. Indonesia harus tegas dan nyata bersiap-siap,” kata Hasan dikutip dari keterangan persnya [CNN Indonesia], Kamis [9/12].

China mengklaim Laut Natuna Utara bagian dari wilayah perairan tradisionalnya sebagaimana ditentukan dalam batas sembilan garis putus-putus [nine dash line].

Klaim itu disampaikan kembali pemerintah China pada bulan ini yang meminta Indonesia menghentikan kegiatan pengeboran minyak lepas pantai di Laut Natuna Utara.

Terkait itu, Indonesia tunduk pada Konvensi PBB tentang Hukum Laut 1982 [UNCLOS 1982] yang menetapkan ujung selatan Laut China Selatan merupakan bagian dari Zona Ekonomi Eksklusif [ZEE] Indonesia. Pemerintah Indonesia pada 2017 menamakan perairan itu Laut Natuna Utara.

Baca Juga:  Seluruh Fraksi DPRD Prabumulih Beri Catatan Kritis Soal Raperda Pertanggungjawaban APBD 2025 hingga Pelayanan Publik

Indonesia Harus Tegas, Kerahkan Kekuatan Militer

Menurut Hasan, sikap China terhadap Laut Natuna Utara tidak akan berubah. China, dia mengingatkan, justru dapat semakin agresif.

Oleh karena itu, Indonesia harus tegas menolak semua klaim China dan menunjukkan penolakan itu lewat pengerahan kekuatan militer secara penuh di Laut Natuna Utara.

“Saya meminta pemerintah untuk bersikap lebih tegas dan menolak semua klaim China itu. Kita tidak boleh berdiam diri atas sikap agresif China yang kian terlihat,” kata dia.

Ia menilai klaim China bersumber pada sesuatu yang imajinatif dan tidak berdasar. Namun, itu justru berbahaya karena klaim itu dapat melebar dan menyasar ke wilayah-wilayah lainnya.

Bagi dia, Indonesia tidak perlu takut bertindak menolak keras klaim China, meskipun negara itu adalah salah satu mitra dagang terbesar.

Baca Juga:  SCW Soroti Kejanggalan Kondisi Prima Salam, Desak BNN Periksa Menyeluruh

“Benar bahwa China adalah salah satu mitra dagang terbesar Indonesia, tetapi jangan lupa posisi Indonesia sangat penting dan strategis bagi China, terutama pasokan bahan baku dan komoditas,” kata dia.

“Indonesia juga adalah pasar yang besar bagi China. Jadi, tidak ada alasan untuk kita tunduk dan melempem dari tindakan China yang semakin melampaui batas ini,” kata dia.

China Tidak Konsisten

Dia meminta pemerintah tidak hanya menempuh jalur diplomatik, karena China kerap tidak konsisten terhadap pernyataan-pernyataanya soal Laut Natuna Utara.

Indonesia, kata dia, harus siap menghadapi kemungkinan terburuk, yaitu selain pengerahan militer penuh juga melibatkan komponen pertahanan lainnya seperti Badan Keamanan Laut, dan Polisi Air.

“Tidak sekali ini saja China menunjukkan inkonsistensinya. Saya khawatir China juga sudah punya rencana tertentu untuk menegaskan klaimnya di wilayah absah banyak negara, termasuk Indonesia,” kata dia. [wi/sa]

Berita Terkait

Sengketa Pengelolaan Universitas PGRI Palembang Masuk Meja Hijau, YPLP PT-PGRI Sumsel Digugat‎
Medco E&P Grissik Dukung Budidaya Lele, Dorong Kemandirian Ekonomi Masyarakat
Semifinal Prancis vs Spanyol Bikin Nobar TVRI Sumsel Membludak
Korps Adhyaksa Palembang Perluas Penyidikan Korupsi Lampu Jalan, Tujuh Lurah Kembali Diperiksa
Direktur Perumda Prabumulih Dipolisikan Soal Dugaan Penggelapan Dana Taping Gas
Kasus Dugaan Pelecehan di ICU RSUD Martapura Memanas, Manajemen Bantah Tuduhan Keluarga Pasien
Perumda Tirta Musi Pastikan Pasokan Air Bersih Aman Selama Kemarau, Perluasan Jaringan Jadi Tantangan
Ketua DPRD Kota Prabumulih dan CP Sepakat Damai

Berita Terkait

Kamis, 16 Juli 2026 - 21:00 WIB

Sengketa Pengelolaan Universitas PGRI Palembang Masuk Meja Hijau, YPLP PT-PGRI Sumsel Digugat‎

Rabu, 15 Juli 2026 - 20:27 WIB

Medco E&P Grissik Dukung Budidaya Lele, Dorong Kemandirian Ekonomi Masyarakat

Rabu, 15 Juli 2026 - 17:13 WIB

Semifinal Prancis vs Spanyol Bikin Nobar TVRI Sumsel Membludak

Rabu, 15 Juli 2026 - 10:09 WIB

Korps Adhyaksa Palembang Perluas Penyidikan Korupsi Lampu Jalan, Tujuh Lurah Kembali Diperiksa

Selasa, 14 Juli 2026 - 13:49 WIB

Direktur Perumda Prabumulih Dipolisikan Soal Dugaan Penggelapan Dana Taping Gas

Berita Terbaru