DTKS Belum Singkron Tuai Kritik DPR RI

WIDEAZONE.com, JAKARTA | Data Terpadu Kesejahteraan Sosial [DTKS] yang masih belum singkron dengan data penduduk miskin dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil [Dukcapil] menuai kritik dari berbagai pihak.

Data warga dalam kategori miskin tersebut dinilai belum mencakup seluruh warga kategori miskin dan rentan miskin yang seharusnya masuk dalam database Kemensos. Sementara itu, banyak juga ditemukan warga tak memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK) di pedalaman.

“Persoalan kita banyak di luar sana yang belum punya NIK dan belum terdata di DTKS. Mereka susah. Nah ini siapa yang urus? Menurut saya ini ada di Kemensos juga,” kata Ketua Komisi IX DPR RI Fraksi Nasdem Felly Estelita Runtuwene di Senayan, Kamis (17/9).

Kemensos sebelumnya mengaku telah ‘menidurkan’ sebanyak 52,5 juta data dalam DTKS. Data yang dihapus tersebut merupakan data ganda, data penerima tidak memiliki NIK, data warga pindah domisili.

Total orang terdata dalam DTKS setelah perbaikan itu sebanyak 139.477.527 jiwa per laporan 30 Juni. Pemutakhiran data itu, disebut berpotensi menyelamatkan Rp126 triliun uang negara.

Namun masalah kembali muncul ketika jumlah penerima bantuan iuran [PBI] Jaminan Kesehatan Nasional [JKN] tak terdata dalam DTKS. Padahal DTKS merupakan acuan utama dalam pemberian beragam macam bansos pemerintah.

Seperti yang dilaporkan CNN Indonesia, menurut keterangan Staf Khusus Mensos Risma, Bidang Pengembangan SDM dan Program Kementerian, Suhadi Lili, pihaknya sebelumnya mencatat sebanyak 96,7 juta PBI. Angka itu menyusut menjadi 95 juta karena pembaruan data.

Dari angka itu, sebanyak 74,4 juta data PBI telah terinput dalam DTKS dan telah terverifikasi oleh Dukcapil. Sementara itu ada 13,7 juta data PBI belum padan dengan Dukcapil sehingga tak bisa masuk DTKS. Kemensos juga masih menunggu verifikasi sebanyak 12,6 juta data yang masih proses verifikasi.

Laporan terbaru ini menimbulkan banyak pertanyaan karena ternyata masih ada pemadanan data DTKS ketika 12 program bansos pemerintah mengacu pada data tersebut.

Sementara data DTKS Kemensos dipertanyakan oleh DPR, Mensos Risma diketahui sedang melakukan evaluasi sekaligus monitoring bansos langsung ke lapangan. Tindakan Risma ini, juga tak lepas dari kritik anggota komisi IX DPR.

“Mungkin nanti kita undang lagi Mensos, jangan sampai gak datang. Ini [rapat] penting, keliling-keliling ketemu masyarakat memang penting, tapi di sini [DPR] juga penting karena kita mewakili masyarakat,” kata Politikus PAN Saleh Daulay dalam raker di Komisi IX DPR RI, Rabu (16/9).

Sumber CNN Indonesia