Satu juta sertifikat tersebut diserahkan kepada masyarakat di 31 provinsi dan 201 kabupaten/kota. Penyerahan ini merupakan bagian dari peringatan Hari Agraria dan Tata Ruang.

Program sertifikasi tanah sendiri merupakan bagian dari Program PTSL (Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap) yang dicanangkan oleh Presiden Joko Widodo.
Disampaikan Kepala Negara, sebelum adanya program tersebut, jumlah sertifikat tanah yang dikeluarkan dalam satu tahun hanya 500 ribu sertifikat.
“Di seluruh Tanah Air ini (bidang tanah) yang harus disertifikatkan ada 126 juta sertifikat. Di tahun 2015 itu baru ada 46 juta sertifikat, jadi masih ada kurang 80 juta.
Kalau setahun hanya 500 ribu, artinya nunggunya 160 tahun,” ujarnya. Disampaikan Presiden, dirinya sering menerima keluhan dari masyarakat mengenai tanah yang belum bersertifikat, yang dapat mengakibatkan banyak terjadinya sengketa lahan.
Dilaporkan juga masyarakat enggan mengurus sertifikat karena prosedur yang rumit dan mmbutuhkan waktu yang sangat lama.
Untuk itu, lanjut Presiden, ia memerintahkan kepada Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Kepala BPN untuk mempermudah prosedur pengurusan dan mempercepat penerbitan sertifikat hak atas tanah tersebut. Ia pun memberikan target yang harus dicapai oleh jajaran Kementerian ATR/BPN.
“Jadi saya bekerja dengan target-target dan yang saya berikan target itu betul-betul enggak main-main, kita janjian.
Kalau targetnya enggak tercapai, hati-hati kepala kantor di kabupaten/kota, kanwilnya di provinsi juga hati-hati, menterinya juga hati-hati, saya hanya ngomong hati-hati,” ujarnya.
Dengan kerja keras seluruh jajaran BPN dari tingkat kabupaten/kota, provinsi, sampai tingkat pusat, imbuh Presiden, target yang diberikan tersebut dapat dicapai.
Di tahun 2016 telah diterbitkan sebanyak 1,1 juta sertifikat, tahun 2017 sebanyak 5,4 sertifikat, tahun 2018 sebanyak 9,3 juta sertifikat, dan tahun 2019 sebanyak 11,2 juta sertifikat.
“Tahun ini sebetulnya saya beri target 10 juta (sertifikat) tetapi saya tahu ini ada pandemi, ada hambatan di lapangan maupun di kantor, saya turunkan dari 10 juta menjadi 7 juta.
Saya yakin insyaallah ini juga akan bisa tercapai,” pungkasnya. Presiden pun menargetkan pada tahun 2025 seluruh bidang tanah di Indonesia sudah disertifikasi.
“Target kita di 2025 seluruh bidang tanah di Indonesia ini harus sudah bersertifikat.
Enggak ada lagi orang punya tanah enggak punya sertifikatnya.
Termasuk sertifikat untuk tanah-tanah untuk tempat ibadah, semuanya harus (bersertifikat), entah untuk masjid, untuk gereja, untuk pura, semuanya harus sudah bersertifikat,” pungkasnya.
Dalam kegiatan tersebut, Presiden didampingi Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN Sofyan Djalil dan Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko. (Rel/Abror Vandozer)



![Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika [Kominfo] Kota Palembang, Kemas Haikal saat mendampingi Wali Kota Ratu Dewa.](https://wideazone.com/wp-content/uploads/2026/10/IMG-20261024-WA0003-225x129.jpg)

![Regulasi Izin Pertambangan Rakyat [IPR] dan tata kelola distribusi bahan bakar minyak [BBM] menjadi fokus pembahasan Pertamina Patra Niaga Regional Sumatera Bagian Selatan [Sumbagsel] bersama Kejaksaan Tinggi Kepulauan Bangka Belitung.](https://wideazone.com/wp-content/uploads/2026/10/IMG-20261023-WA0026-225x129.jpg)
![Massa Corporation Anti Corruption Agency Sumatera Selatan [CACA Sumsel] menggeruduk Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan [Kejati Sumsel], Jumat 23 Oktober 2026.](https://wideazone.com/wp-content/uploads/2026/10/IMG-20261023-WA0012_copy_1489x694-225x129.jpg)
![Kota Palembang menggandeng Rumah Sakit Permata Palembang melalui penandatanganan nota kesepahaman [Memorandum of Understanding/MoU] yang dirangkaikan dengan kegiatan donor darah, Kamis 22 Oktober 2026, di RS Permata Palembang.](https://wideazone.com/wp-content/uploads/2026/10/IMG-20261022-WA0007-225x129.jpg)

![Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika [Kominfo] Kota Palembang, Kemas Haikal saat mendampingi Wali Kota Ratu Dewa.](https://wideazone.com/wp-content/uploads/2026/10/IMG-20261024-WA0003-129x85.jpg)

![Regulasi Izin Pertambangan Rakyat [IPR] dan tata kelola distribusi bahan bakar minyak [BBM] menjadi fokus pembahasan Pertamina Patra Niaga Regional Sumatera Bagian Selatan [Sumbagsel] bersama Kejaksaan Tinggi Kepulauan Bangka Belitung.](https://wideazone.com/wp-content/uploads/2026/10/IMG-20261023-WA0026-129x85.jpg)
![Massa Corporation Anti Corruption Agency Sumatera Selatan [CACA Sumsel] menggeruduk Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan [Kejati Sumsel], Jumat 23 Oktober 2026.](https://wideazone.com/wp-content/uploads/2026/10/IMG-20261023-WA0012_copy_1489x694-129x85.jpg)
![Kota Palembang menggandeng Rumah Sakit Permata Palembang melalui penandatanganan nota kesepahaman [Memorandum of Understanding/MoU] yang dirangkaikan dengan kegiatan donor darah, Kamis 22 Oktober 2026, di RS Permata Palembang.](https://wideazone.com/wp-content/uploads/2026/10/IMG-20261022-WA0007-129x85.jpg)


![Pengamat politik Sumatera Selatan sekaligus Sekretaris Wilayah Asosiasi Ilmu Politik Indonesia [AIPI] Sumsel, Ahmad Haekal Al-Haffafah.](https://wideazone.com/wp-content/uploads/2026/10/IMG-20261021-WA0001-360x200.jpg)
![Corporation Anti Corruption Agency Sumatera Selatan [CACA-Sumsel] bersama PB Front Pemuda Merah Putih [FPMP] dalam aksi unjuk rasa di Kantor DPRD Provinsi Sumatera Selatan, Selasa 20 Oktober 2026.](https://wideazone.com/wp-content/uploads/2026/10/IMG-20261020-WA0016_copy_1519x678-360x200.jpg)

