Penguatan Perda, ABPEDNAS Audensi ke DPRD Ogan Ilir

WIDEAZONE.COM, OGAN ILIR — Komisi 1 Dewan Perwakailan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Ogan Ilir menerima Kunjungan Asosiasi Badan Permusyawaratan Desa Nasional (ABPEDNAS) Ogan Ilir, bertempat di ruang rapat pimpinan DPRD KPT Tanjung Senai, Senin (06/07/2020).

Kunjungan tersebut, diterima Ketua Komisi I DPRD Ogan Ilir Zahrudin SE, Sekretaris Komisi 1 Muhammad Iqbal, H Kosasi SKM MM dan Rahmadi Djakfar SSos MTP didampingi Kasubag Perundang undangan Sekretariat DPRD Mirza Firnanda SH MSi, Staf Legislasi Sari Safrina SSos dan Notulis Komisi 1 Ardi Syukri, dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) Kabupaten Ogan Ilir Ledi Ismet M Ze dan Panca

Terkait dengan penguatan Perda tentang Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Ketua ABPEDNAS Ogan Ilir Abdi Latif mengatakan DPC ABPEDNAS, Kabupaten Ogan Ilir dengan angggota seluruh BPD desa di wilayah Kabupaten Ogan Ilir.

Menyampaikan Audensi terkait persoalan Internal Badan Permusyawaratan Desa dan Berharap Kepada Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir serta DPRD Ogan Ilir untuk menganggarkan Naskah Akademik tentang Raperda BPD belum masuk di anggaran APBD Kabupaten Ogan Ilir tahun 2020, Serta Penguatan peran tugas dan fungsi BPD di Kabupaten Ogan Ilir.

“Berangkat dari persoalan ini, DPC ABPEDNAS Kabupaten Ogan Ilir memohon Kepada Ketua DPRD Kabupaten melalui Komisi I DPRD Kabupaten Ogan Ilir untuk Menganggarkan Anggaran Naskah Akademik untuk dimasukkan pada anggaran Perubahan APBD tahun 2020 serta Mempertegas penguatan peran, fungsi dan tugas BPD sesuai peraturan perundang- undangan yang berlaku ” ujarnya.

Sementara itu, Ketua Komisi I DPRD OI Zahrudin mengatakan, kedatangan ABPEDNAS ke Komisi I terkait tugas dan fungsi dari anggota BPD mengenai Akademisi.

“Karena sebelumnya ada biaya akademisi, namun setelah kami diskusi ternyata dana tersebut dikembalikan ke Covid 19 dan akhirnya dipotong Bimtek untuk anggota BPD,” jelasnya.

Dikatanya, kedepan komisi I DPRD akan membentuk Perda dikarenakan ada ketidak sinkronan antara Permendagri dengan Perda di Ogan Ilir terkait anggota BPD.

“Oleh karena itu kami juga memanggil pihak PMD agar kiranya tuntutan dari mereka bisa disamakan persepsi terkait akademisi serta fungsi BPD,” terangnya.

Selain itu, ia juga menyebutkan banyak BPD yang terpilih belum memahami tugas dan fungsinya dikarenakan pada saat pemilihan BPD dilaksanakan melalui dua opsi, pertama ditunjuk oleh kepala Desa, dan kedua secara musyawarah yang dipilih oleh dapil masing-masing.

“Karena itu banyak tidak tahu fungsi mereka. Dan juga tadi sempat ada perdebatan BPD dalam memertanyakan anggaran desa sedangkan menurut PMD itu tidak bisa, karena fungsi mereka sebagai pengawasan saja bukan untuk mengaudit karena sudah bedah ranah,” tukasnya.

Laporan Rosita Dewi