RUU HIP dan Demo Masyarakat

KEBIJAKAN pemerintah harusnya untuk kemaslahatan rakyanya. Sebab peraturan dan kebijakan pemerintah, pada hakikatnya untuk kesejahteraan rakyatnya.

Lantas bagaimana jika Rencana Undang-Undang Haluan Negara itu secara diam-diam disahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)?

Sebelumnya, DPR RI telah menunda pembahasannya karena pemerintah sibuk menata penanggulangan penyebaran virus corona (vicod-19). Bahkan dalam beberapa waktu belakangan, sudah muncul gejolak dari para politisi dan aktivis masyarakat.

Apakah DPR RI akan mengacuhkan gejolak masyarakat tersebut? Dan, apakah secara diam-diam RUU HIP itu langsung disahkan DPR RI?

Terkait soal itu, rakyat sudah disuguhi sejumlah pengalaman tentang pengesahkan kebijakan dan dirasakan masyarakat sangat tidak bijak.

Nah, jika kita cermati, gejolak masyarakat itu suatu tanda akan diberlakukannya ketidaksinkronan kehendak DPR dan rakyatnya.

Padahal sebagai Dewan Perwakilan Rakyat, para personal yang sudah dipilih rakyat itu harus berpihak ke rakyat. Jangan karena ada kepentingan terselubung dari oknum tertentu, kepentingan rakyat justru digelimpangkan ke “bak sampah”.

Diam-diam RUU HIP tersebut disahkan DPR ketika masyarakat sedang tidur pulas. Kebijakan ini sangat tidak bijak.

Bahkan apabila RUU HIP itu disahkan, Mejelis Ulama Indonesia (MUI) akan menggelar aksi secara besar-besaran di seluruh Tanah Air.

Sebab selama ini rakyat merasa bahwa kehidupan sosial masyarakat di Indonesia secara politis relatif stabil.

Karena itu MUI berpendapat suasana itu tak perlu lagi diembel-embeli dengan RUU HIP. Apalagi ketika ada kegiatan sosial, masyarakat harus diarahkan ke Haluan Ideologi Pancasila (HIP).

Karena MUI merasa bahwa kegiatan keagamaan pun akan diarahkan ke HIP. Terlepas sahih atau tidaknya pengesahan RUU HIP, sebaiknya DPR RI mempertimbangkan terlebih dahulu keinginan itu. Sebab jika HIP disahkan, maka ruang gerak rakyat tidak seleluasa setelah rezim Orde Baru tumbang. (*)