Bupati Asahan Hadiri Sosialisasi Pencabutan PBPH, Usulkan BUD Ikut Kelola Lahan

WIDEAZONE.com, ASAJAN | Bupati Asahan, Taufik Zainal Abidin Siregar menghadiri kegiatan Sosialisasi Pencabutan Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan [PBPH]. Acara berlangsung di Aula Raja Inal Siregar Kantor Gubernur Sumatera Utara, Kamis 16 April 2026, pagi.

Kegiatan ini dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, serta peraturan turunannya, dan dihadiri oleh Gubernur Sumatera Utara, Bobby Afif Nasution, Wakil Kepala Penegakan Hukum Satgas PKH Halilintar, Anggiat Napitupulu, Direktur Pengawasan Kehutanan, serta para Bupati dan Walikota se-Sumatera Utara.

Dalam arahannya, Gubernur Bobby Afif Nasution berharap dialog ini dapat menemukan solusi terbaik bagi masyarakat yang terdampak pencabutan 13 izin PBPH. Ia juga menyoroti rencana pengambilalihan lahan oleh Perhutani dan mempertanyakan kesesuaiannya dengan bidang usaha, serta mengingatkan potensi risiko komplikasi sosial yang mungkin terjadi.

Sementara itu, Bupati Asahan, Taufik Zainal Abidin, memberikan masukan konstruktif terkait pengelolaan lahan yang terdampak kebijakan tersebut.

“Saya berharap lahan yang terdampak ini tidak hanya dikelola oleh pihak tertentu saja, namun juga dapat dikelola oleh Badan Usaha Daerah [BUD]. Hal ini penting agar manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh daerah dan masyarakat setempat,” ujar Bupati.

Selain itu, Bupati juga menekankan pentingnya pengawasan yang ketat terhadap lahan-lahan tersebut. Ia berharap Satgas PKH Halilintar dapat melakukan pengawasan secara maksimal agar tidak terjadi penyalahgunaan atau kerusakan lebih lanjut.

Acara yang berfokus pada penyelesaian masalah kehutanan ini juga menghadirkan materi teknis yang disampaikan oleh Direktur Pengawasan, Pengenaan Sanksi Administratif dan Keperdataan Kehutanan, Ardi Risman.

Laporan Subhan Hadi Darmawan