Manajemen Logistik dan Cadangan Beras, Perlu Dibenahi

WIDEAZONE.COM, JAKARTA — Beras merupakan bahan pokok makanan sebagian besar rakyat Indonesia. Karena itu Presiden Joko Widodo meminta agar ketersediaan produksi beras dalam negeri tercatat secara akurat dan terkonsolidasi.

“Data itu tercatat secara akurat tentang luas bahan baku dan lahan sawah di Indonesia hingga data riil tentang produksi beras,” ujar Presiden Joko Widodo dalam rapat terbatas di kantor Presiden Jakarta, Rabu (4/12/2019).

Di hadapan peserta rapat, Kepala Negara menginginkan agar pemerintah memiliki data ketersediaan beras dalam negeri yang akurat dan terkonsolidasi.

“Saya berharap agar data produksi beras yang ada itu benar-benar riil dan terkonsolidasi sehingga kita memiliki pegangan data kuat setiap kita mengambil keputusan dengan langkah-langkah yang korektif untuk melakukan perbaikan,” ujar Presiden.

Selain membicarakan data tentang ketersediaan bahan baku beras dan luasnya lahan persawahan, Joko Widodo menyinggung soal manajemen logistik dan rantai pasok beras nasional.

Produksi beras di daerah, katanya, tidak merata. Namun daerah yang mampu memenuhi kebutuhan berasnya sendiri dan memasok ke luar daerahnya, terdapat pula daerah-daerah yang membutuhkan pasokan beras dari luar wilyahnya.

Terkait kebutuhan itu, Presiden mengatakan, aspek ketersediaan komoditas beras menjadi sangat penting. Begitu juga dengan keterjangkauan pasokan beras ke masing-masing daerah di Indonesia.

“Saya merasa, kuncinya adalah efisiensi dan keandalan di dalam mengelola manajemen logistik kita,” tambahnya.

Kepala Negara juga meminta agar pengelolaan cadangan beras pemerintah dapat segera dibenahi sehingga penumpukan stok beras dapat ditangani secepatnya, kemudian dicarikan jalan ke luarnya dari sejak jauh hari.

Selain dapat meningkatkan biaya perawatan, penumpukan stok beras yang tidak tersalurkan dapat menurunkan kualitas stok beras yang ada.

Karena itu Presiden meminta agar regulasi dan manajemennya segera dibereskan dengan dibuat pola-pola baru. Dengan demikian, kata Presiden, regulasinya tidak menjadi beban Badan Urusan Logistik (Bulog). (*)

Laporan Abror Vandozer/rel
Editor Anto Narasoma