SKK Migas bersama Kejati Sumsel Perkuat Koordinasi Dukung Swasembada Energi

WIDEAZONE.com, PALEMBANG | Dalam rangka mendukung program Swasembada Energi dan Ketahanan Energi yang menjadi bagian dari Asta Cita Presiden Prabowo Subianto, jajaran SKK Migas melakukan kunjungan kehormatan ke Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan [Kajati Sumsel], Rabu 11 Februari 2026.

Rombongan SKK Migas dipimpin Staf Ahli Sekretaris SKK Migas Mayjen TNI Dr Andrey Satwika Yogaswara bersama Kepala Perwakilan SKK Migas Sumbagsel Yunianto, Kepala Departemen Operasi SKK Migas Sumbagsel Bambang Dwi Djanuarto, serta General Manager Pertamina Hulu Rokan Regional-1 Zona 4 Djujuwanto dan perwakilan Medco Energi Internasional wilayah South Sumatera.

Kunjungan tersebut diterima langsung Kepala Kejati Sumsel Dr. Ketut Sumendana didampingi jajaran asisten di ruang kerjanya. Pertemuan ini bertujuan memperkuat koordinasi dan kolaborasi guna memastikan kelancaran operasi hulu minyak dan gas bumi (migas) di wilayah Sumatera Selatan.

Dalam pertemuan itu, Andrey Satwika Yogaswara menegaskan bahwa SKK Migas dan Kontraktor Kontrak Kerja Sama [KKKS] merupakan bagian dari pemerintah yang memiliki mandat menjalankan arahan Presiden dalam mewujudkan swasembada energi.

“SKK Migas dan Kejaksaan harus saling mendukung untuk mencapai target yang ditetapkan pemerintah, yaitu swasembada energi dan peningkatan ketahanan energi,” ujarnya.

Ia menekankan bahwa pencapaian target pembangunan nasional di sektor hulu migas tidak terlepas dari dukungan aparat penegak hukum. Kepastian hukum dan tata kelola yang baik, menurutnya, menjadi faktor penting dalam menjaga keberlangsungan operasi industri migas. “Kami berkomitmen menjalankan kegiatan operasi sesuai koridor hukum yang berlaku dan membutuhkan dukungan Kejati Sumsel agar seluruh kegiatan berjalan sesuai arahan Presiden,” katanya.

Sementara itu, Kepala Perwakilan SKK Migas Sumbagsel Yunianto menyampaikan bahwa industri hulu migas memiliki kompleksitas tinggi, mulai dari risiko operasional, pengelolaan barang milik negara [BMN] yang termasuk Objek Vital Nasional Strategis, hingga dinamika sosial di lapangan.

“Koordinasi dan kolaborasi dengan aparat penegak hukum menjadi sangat penting untuk meminimalisasi potensi hambatan dan memastikan kegiatan berjalan lancar,” ujarnya.

Ia juga menegaskan bahwa setiap tambahan produksi minyak mentah berkontribusi signifikan terhadap lifting nasional, peningkatan penerimaan negara, pengurangan impor minyak mentah dan bahan bakar minyak [BBM], serta penghematan devisa.

“Presiden selalu menekankan pentingnya mengurangi impor,” tegas Yunianto.

Kajati Sumsel dalam kesempatan tersebut menyatakan komitmen jajarannya untuk terus mendukung kegiatan hulu migas melalui peran penegakan hukum yang profesional dan proporsional, dengan tetap menjaga iklim investasi yang kondusif.

Pertemuan ini diharapkan memperkuat sinergi antarinstansi dalam mendukung kelancaran operasi hulu migas di Sumatera Selatan sekaligus berkontribusi terhadap pencapaian target swasembada dan ketahanan energi nasional. [AbV/red]