31 Ribu ASN Terindikasi Terima Bansos, Kok Bisa[?]

WIDEAZONE.com, JAKARTA | Terdapat 31 ribu aparatur sipil negara [ASN] yang terindikasi menerima bantuan sosial [Bansos] dari Kementerian Sosial [Kemensos].

Pernyataan itu disampaikan Menteri Sosial, Tri Rismaharini, saat konferensi pers di Gedung Kemensos, Jakarta, Kamis [18/11].

Bansos tersebut merupakan program pemerintah untuk membantu beberapa keluarga yang terdampak akibat pandemi COVID-19.

“Jadi data kami setelah kami serahkan ke BKN [Badan Kepegawaian Negara] itu didata yang indikasinya PNS itu ada 31624 ASN,” ungkap Risma. 

Ia menyampaikan, data tersebut didapatkan ketika Kemensos melakukan verifikasi data penerima bansos secara berkala. 

Dari 31624 ASN, sebanyak 28965 orang merupakan PNS aktif dan sisanya pensiunan yang sebetulnya tak boleh menerima bansos. 

Sebenarnya, tutur Risma, mereka tidak boleh menerima bansos dalam bentuk apa pun, karena statusnya merupakan ASN. 

“Data itu kita sampaikan ke BKN, kita scanning data kependudukan, tolong dicek apa ini PNS atau bukan? ternyata betul [ASN],” ucapnya. 

Ia berharap Pemda segera memberikan respon agar Kemensos bisa terus memperbaharui data secara berkala.

“Macam-macam ada yang dulunya miskin, ada yang masuk jadi PNS. Kita memang perbaiki terus, kita sangat mengandalkan [pemerintah] daerah,” ucapnya, dikutip dari Pikiran Rakyat, Jumat [19/11].

Selain itu, Mensos juga telah menyurati unsur pimpinan TNI/Polri untuk melakukan pengecekan karena khawatir ada aparat yang juga sama-sama menerima bansos. 

“Profesi TNI-Polri, kita sudah surati ke Bapak Panglima mudah-mudahan kami segera menerima jawabannya. Karena peraturannya tidak boleh penerima pendapatan rutin [bansos],” tuturnya.  [Abr]