Hal ini menurut Aqil sesuai regulasi jaminan produk halal (JPH) yang mensyaratkan adanya ketetapan halal (KH) berdasarkan dari Sidang Komisi Fatwa MUI sebelum penerbitan sertifikat. Hal ini juga berlaku bagi penerbitan sertifikat halal melalui mekanisme pernyataan pelaku usaha (self declare).
Aqil menuturkan, hingga hari ini, sudah ada 10 ribu data pendaftar yang diteruskan BPJPH ke Komisi Fatwa MUI. “Kami harap Komisi Fatwa MUI dapat segera memprosesnya. Setelah Komisi Fatwa MUI mengeluarkan Ketetapan Halal (KH) dan mengunggahnya ke dalam SIHALAL, baru BPJPH akan menerbitkan Sertifikat Halal,” terang Aqil.
“Semoga proses ini lancar sehingga pelaku usaha dapat segera memperoleh sertifikat halal,” sambungnya.
Aqil juga menyampaikan terima kasih kepada pelaku usaha yang mau berpartisipasi dalam program ini. “Kami melihat antusiasme masyarakat sangat tinggi. Ini membangun optimisme kita untuk terus memperluas ekosistem halal di negeri ini,” kata dia.
Halaman : 1 2 3 Selanjutnya




![Pemerintah Kota Palembang kembali menyalurkan Uang Ganti Kerugian [UGK] kepada warga terdampak pembebasan lahan di Kelurahan Karya Jaya, Kecamatan Kertapati.](https://wideazone.com/wp-content/uploads/2026/11/tah-Kota-Palembang-kembali-menyalurkan-Uang-Ganti-Kerugian-UGK-kepada-warga-terdampak-pembebasan-lahan-di-Kelurahan-Karya-Jaya-Kecamatan-Kertapati-225x129.jpg)
![Wali Kota Palembang H Ratu Dewa mengingatkan 127 Pegawai Negeri Sipil [PNS] yang baru dilantik agar tidak sekadar mengejar status sebagai aparatur negara, tetapi benar-benar menunjukkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.](https://wideazone.com/wp-content/uploads/2026/11/IMG-20261113-WA0008-225x129.jpg)




![Pemerintah Kota Palembang kembali menyalurkan Uang Ganti Kerugian [UGK] kepada warga terdampak pembebasan lahan di Kelurahan Karya Jaya, Kecamatan Kertapati.](https://wideazone.com/wp-content/uploads/2026/11/tah-Kota-Palembang-kembali-menyalurkan-Uang-Ganti-Kerugian-UGK-kepada-warga-terdampak-pembebasan-lahan-di-Kelurahan-Karya-Jaya-Kecamatan-Kertapati-129x85.jpg)
![Wali Kota Palembang H Ratu Dewa mengingatkan 127 Pegawai Negeri Sipil [PNS] yang baru dilantik agar tidak sekadar mengejar status sebagai aparatur negara, tetapi benar-benar menunjukkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.](https://wideazone.com/wp-content/uploads/2026/11/IMG-20261113-WA0008-129x85.jpg)




![Anggota DPRD Sumsel, Chairul S Matdiah dan Surat Penangkapan Petani Leo Waldi. [AbV-WI]](https://wideazone.com/wp-content/uploads/2026/11/InShot_20261110_090612630_copy_3335x1879-360x200.jpg)
![Pengamat politik Sumatera Selatan sekaligus Sekretaris Wilayah Asosiasi Ilmu Politik Indonesia [AIPI] Sumsel, Ahmad Haekal Al-Haffafah.](https://wideazone.com/wp-content/uploads/2026/10/IMG-20261021-WA0001-360x200.jpg)
![Corporation Anti Corruption Agency Sumatera Selatan [CACA-Sumsel] bersama PB Front Pemuda Merah Putih [FPMP] dalam aksi unjuk rasa di Kantor DPRD Provinsi Sumatera Selatan, Selasa 20 Oktober 2026.](https://wideazone.com/wp-content/uploads/2026/10/IMG-20261020-WA0016_copy_1519x678-360x200.jpg)
