Selain dengan Kepolisian penguatan pengawasan kegiatan usaha hilir migas terkait pengawasan penyediaan dan pendistribusian BBM bersubsidi agar tepat sasaran dan tepat volume bersama institusi penegak hukum lainya seperti TNI dan Badan Intelejen Negara (BIN).
“Pada tahun 2023, BPH Migas juga telah melakukan kerja sama dengan BIN dalam rangka penguatan kegiatan pengawasan agar subsidi energi dapat disalurkan dengan tepat sasaran. Di samping itu juga secara intensif telah dilaksanakan sosialisasi tugas fungsi dan capaian kinerja BPH Migas bersama dengan Komisi VII DPR RI,” sambung Erika.
Terkait hal tersebut telah digelar Rapat Koordinasi Kegiatan Terpadu Pendampingan Pengawasan atas Penyalahgunaan Jenis BBM Tertentu (JBT) dan Jenis BBM Khusus Penugasan (JBKP), di Kantor BPH Migas, Jakarta, Senin (6/11).
Halaman : 1 2 3 Selanjutnya
