WIDEAZONE.COM, JAKARTA | Badan Pengatur Hilir Minyak Dan Gas Bumi (BPH Migas) bekerja sama dengan institusi penegak hukum menindaklanjuti laporan dan pengaduan masyarakat, serta hasil pengawasan di lapangan, terkait kerap terjadinya penyimpangan pendistribusian BBM bersubsidi dan BBM penugasan di berbagai daerah.
Kerja sama antarinstitusi telah dijalin BPH Migas dengan TNI, BIN, kepolisian, kejaksaan, dan instansi lainnya, termasuk Pemerintah Daerah.
Dalam laporan capaian akhir tahun 2023, Kepala BPH Migas Erika Retnowati menyampaikan, bersinergi dengan Kepolisian Republik Indonesia (Polri) dalam melakukan pengawasan tindak pidana kegiatan usaha hilir migas mencatatkan penyelamatan uang negara hingga Rp10,34 miliar.
“Selain melakukan pengawasan rutin berkala, BPH Migas juga bersinergi dengan POLRI melalui kegiatan pemberian keterangan ahli. Selama Januari sampai dengan 29 Desember 2023, terdapat 663 kegiatan pemberian keterangan ahli dengan jumlah total volume barang bukti sebesar 1.751.638 liter pada dugaan tindak pidana kegiatan usaha hilir migas dengan jenis barang bukti BBM Minyak Solar Bersubsidi, BBM Khusus Penugasan, Minyak Tanah Subsidi, Minyak Olahan dan BBM Non Subsidi dengan potensi penyelamatan sebesar kurang lebih 10,34 miliar rupiah,” kata Kepala BPH Migas Erika Retnowati dalam acara konferensi pers capaian akhir tahun 2023 BPH Migas di Bogor, Sabtu (30/12).
Halaman : 1 2 3 Selanjutnya
