Sengkarut SPMB Sumsel 2025, Pengamat: Langgar Konstitusi, Gubernur Harus Tanggung Jawab!

HIMPKA Sumsel: JUKNIS Cara Birokrat

Sementara, Ketua Himpunan Keluarga Taman Siswa Sumatera Selatan [HIMPKA Sumsel] Ki Musmulyonyo mengatakan bahwa terbitan JUKNIS dalam SPMB SMAN 2025 telah sesuai dan itu telah mengakomodir seluruhnya.

“Namun, kita tidak mengetahui bahwa JUKNIS telah dikeluarkan sebelumnya, padahal saat aksi [Jumat 25 April 2025] melalui gelaran aksi , HIMPKA Sumsel melontarkan delapan tuntutan prioritas pada Pemerintah Provinsi [Pemprov], pertama mencabut SK Penjabat Gubernur Sumsel nomor 234/KPTS/DISDIK/2024 dan mengembalikan Pergub 13/2021,” ungkapnya.

“Mungkin, cara birokrat, soal JUKNIS telah keluar sebelumnya! kata dia.

Ki Musmulyono juga menyoroti terkait jalur Domisili [Zonasi], masih menggunakan nilai, sebab regulasi dalam sosialisasi [SPMB] belum ada? Para wali murid berpikir bahwa [domisili] sama seperti zonasi, tapi kenyataannya tidak ada dan hal itu diperkuat lagi dengan nilai.

“Saat domisili dihubungkan dengan nilai berdampak pada anak-anak mereka [para wali murid] tidak masuk dalam prosesnya,” ujarnya.

Berkaitan dengan penambahan kuota bagi setiap sekolah, Musmolyono menyatakan HIMPKA Sumsel menolak adanya tambahan, sebab di tahun 2024 sebanyak 1600-an, anak-anak didik belum masuk di Dapodik [data pokok pendidikan] dan bagaimana nasib mereka?

“Ketika ada penambahan, mereka [peserta didik tamat dari sekolah/tidak terdaftar di Dapodik , ijazah tidak keluar, siapa yang bertanggung jawab,” kata Mus mempertanyakan.

Laporan Abror Vandozer

Halaman : 1 2