PJ Walikota Ratu Dewa Ancam Tindak Tegas Pungli Dokumen Kependudukan

- Jurnalis

Rabu, 31 Januari 2024 - 19:42 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

PJ Walikota bersama Kepala Kejaksaan Negeri [Kajari] Palembang melaunching pembuatan akta kelahiran, kartu identitas anak [KIA], kartu Indonesia sehat [KIS], kartu Indonesia pintar [KIP] bagi Panti/Lembaga Kesejahteraan Anak [LKSA] di Palembang pada Rabu 31 Januari 2024.

PJ Walikota bersama Kepala Kejaksaan Negeri [Kajari] Palembang melaunching pembuatan akta kelahiran, kartu identitas anak [KIA], kartu Indonesia sehat [KIS], kartu Indonesia pintar [KIP] bagi Panti/Lembaga Kesejahteraan Anak [LKSA] di Palembang pada Rabu 31 Januari 2024.

WIDEAZONE.com, PALEMBANG | PJ Walikota H Ratu Dewa menegaskan tak pandang bulu untuk menindak oknum yang kerap melakukan praktik pungutan liar [pungli] dalam mengurus dokumen kependudukan. 

Bahkan, PJ Walikota bersama Kepala Kejaksaan Negeri [Kajari] Palembang melaunching pembuatan akta kelahiran, kartu identitas anak [KIA], kartu Indonesia sehat [KIS], kartu Indonesia pintar [KIP] bagi Panti/Lembaga Kesejahteraan Anak [LKSA] di Palembang pada Rabu 31 Januari 2024.

“Karena ini merupakan sesuatu yang penting sesuai arahan Pemerintah Pusat, yakni bapak Presiden,” kata Ratu Dewa kala bersama Kajari Palembang menyerahkan langsung dokumen-dokumen kependudukan tersebut secara simbolis kepada panti dan LKSA.

Baca Juga:  Tangis Haru Iringi Pelepasan 76 Guru Palembang Menuju Tanah Suci

Dijelaskan Ratu Dewa, dokumen-dokumen penting tersebut dinilai kerap kali luput dari perhatian.

“Padahal memang mereka sangatlah membutuhkan ini untuk menyejahterakan mereka,” jelasnya.

Ia menuturkan, bahwa LKSA sering kali mendapatkan kendala dalam kepengurusan dokumen-dokumen tersebut, baik dari jarak tempuh ataupun waktu dalam kepengurusan. “Maka kitalah saat ini yang harus pro aktif untuk mendatangi dan menyerahkan seluruh dokumen kependudukan,” ujarnya.

“Pada hari ini merupakan launching awal dan akan terus kita gerakan di seluruh tingkatan, mulai dari Kelurahan, Kecamatan. Dan saya tekankan, bahwa ini adalah gratis,” tambahnya.

Baca Juga:  1000 Rumah Warga Siap Disulap Jadi Layak Huni

Masih dikatakannya, bahwa tak jarang juga dirinya mendapatkan keluhan warga masyarakat melalui pesan elektronik yang dimintai biaya dalam kepengurusan dokumen tersebut.

“Dan saya juga sudah minta kepada tim Siber, baik dari Kajari ataupun Polrestabes untuk tangkap saja bagi yang ketahuan oknum yang mencoba untuk meminta uang. Saya sudah dari awal menyampaikan bahwa saya tidak pandang bulu,” pungkasnya. [AbV/red]

Berita Terkait

PLN Imbau Hati-hati Informasi Hoax Soal Kenaikan Tarif Listrik
Dokter di Palembang Ditipu Pria Beristri, Rugi hingga Rp1 Miliar
Lima Petugas Dishub Palembang Dipecat, 14 Kena Sanksi Administratif Buntut Razia Liar
Pemprov Sumsel dan Bank Sumsel Babel Kolaborasi Dorong UMKM Lokal Melalui Hiburan Rakyat dan Undian Super Grand Prize Pesirah
Hari Kebebasan Pers Sedunia: Ketum SMSI Firdaus Tegaskan Mendirikan Perusahaan Pers Adalah HAM
Tragedi dr Myta Aprilia Azmy, IKA-FK Unsri Desak Kemenkes Audit Wahana Internship
Skandal Razia Liar Dishub Palembang: 19 Oknum Petugas Terancam Sanksi Berat
Hari Pendidikan Nasional: Negara Jangan Lari dari Kewajiban

Berita Terkait

Senin, 4 Mei 2026 - 18:41 WIB

PLN Imbau Hati-hati Informasi Hoax Soal Kenaikan Tarif Listrik

Senin, 4 Mei 2026 - 18:23 WIB

Dokter di Palembang Ditipu Pria Beristri, Rugi hingga Rp1 Miliar

Senin, 4 Mei 2026 - 10:05 WIB

Lima Petugas Dishub Palembang Dipecat, 14 Kena Sanksi Administratif Buntut Razia Liar

Minggu, 3 Mei 2026 - 13:59 WIB

Pemprov Sumsel dan Bank Sumsel Babel Kolaborasi Dorong UMKM Lokal Melalui Hiburan Rakyat dan Undian Super Grand Prize Pesirah

Minggu, 3 Mei 2026 - 12:43 WIB

Hari Kebebasan Pers Sedunia: Ketum SMSI Firdaus Tegaskan Mendirikan Perusahaan Pers Adalah HAM

Berita Terbaru