PJ Walikota Ratu Dewa Ancam Tindak Tegas Pungli Dokumen Kependudukan

- Jurnalis

Rabu, 31 Januari 2024 - 19:42 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

PJ Walikota bersama Kepala Kejaksaan Negeri [Kajari] Palembang melaunching pembuatan akta kelahiran, kartu identitas anak [KIA], kartu Indonesia sehat [KIS], kartu Indonesia pintar [KIP] bagi Panti/Lembaga Kesejahteraan Anak [LKSA] di Palembang pada Rabu 31 Januari 2024.

PJ Walikota bersama Kepala Kejaksaan Negeri [Kajari] Palembang melaunching pembuatan akta kelahiran, kartu identitas anak [KIA], kartu Indonesia sehat [KIS], kartu Indonesia pintar [KIP] bagi Panti/Lembaga Kesejahteraan Anak [LKSA] di Palembang pada Rabu 31 Januari 2024.

WIDEAZONE.com, PALEMBANG | PJ Walikota H Ratu Dewa menegaskan tak pandang bulu untuk menindak oknum yang kerap melakukan praktik pungutan liar [pungli] dalam mengurus dokumen kependudukan. 

Bahkan, PJ Walikota bersama Kepala Kejaksaan Negeri [Kajari] Palembang melaunching pembuatan akta kelahiran, kartu identitas anak [KIA], kartu Indonesia sehat [KIS], kartu Indonesia pintar [KIP] bagi Panti/Lembaga Kesejahteraan Anak [LKSA] di Palembang pada Rabu 31 Januari 2024.

“Karena ini merupakan sesuatu yang penting sesuai arahan Pemerintah Pusat, yakni bapak Presiden,” kata Ratu Dewa kala bersama Kajari Palembang menyerahkan langsung dokumen-dokumen kependudukan tersebut secara simbolis kepada panti dan LKSA.

Baca Juga:  Kejari Lahat Bantah Tudingan Pemerasan Terhadap Eks Anggota DPRD

Dijelaskan Ratu Dewa, dokumen-dokumen penting tersebut dinilai kerap kali luput dari perhatian.

“Padahal memang mereka sangatlah membutuhkan ini untuk menyejahterakan mereka,” jelasnya.

Ia menuturkan, bahwa LKSA sering kali mendapatkan kendala dalam kepengurusan dokumen-dokumen tersebut, baik dari jarak tempuh ataupun waktu dalam kepengurusan. “Maka kitalah saat ini yang harus pro aktif untuk mendatangi dan menyerahkan seluruh dokumen kependudukan,” ujarnya.

“Pada hari ini merupakan launching awal dan akan terus kita gerakan di seluruh tingkatan, mulai dari Kelurahan, Kecamatan. Dan saya tekankan, bahwa ini adalah gratis,” tambahnya.

Baca Juga:  Bank Sumsel Babel Gelar Lelang Asset di Tiga Wilayah

Masih dikatakannya, bahwa tak jarang juga dirinya mendapatkan keluhan warga masyarakat melalui pesan elektronik yang dimintai biaya dalam kepengurusan dokumen tersebut.

“Dan saya juga sudah minta kepada tim Siber, baik dari Kajari ataupun Polrestabes untuk tangkap saja bagi yang ketahuan oknum yang mencoba untuk meminta uang. Saya sudah dari awal menyampaikan bahwa saya tidak pandang bulu,” pungkasnya. [AbV/red]

Berita Terkait

Dualisme Penanganan Parkir Rajawali Village, PT Kuala Permai Soroti Langkah DPRD
Aksi Tawuran Brutal di Lambidaro Palembang, Enam Pemuda Direhabilitasi
Aksi Pengoplosan LPG di OKU Timur Terbongkar, Tersangka Terancam 6 Tahun Kurungan
PN Palembang Tegaskan Eksekusi Lahan Eks Cineplex Cinde Sah, Perlawanan Tergugat Tak Hentikan Pelaksanaan
DPP PKB Tetapkan KSB Definitif DPC se-Sumsel, Sejumlah Pengurus Diganti Usai Evaluasi Kinerja
Permendikdasmen 4/2026 Jadi Tameng Guru dari Kriminalisasi, Zulinto: Negara Harus Hadir Lindungi Pendidik ‎
ASAS SMKN Sumsel Masuki Hari Ketiga, 644 Siswa Ikuti Penentuan Kenaikan Tingkat
Sidang Isbat Massal Polres OKU Timur Diikuti 80 Pasangan

Berita Terkait

Selasa, 16 Juni 2026 - 12:17 WIB

Dualisme Penanganan Parkir Rajawali Village, PT Kuala Permai Soroti Langkah DPRD

Jumat, 12 Juni 2026 - 22:09 WIB

Aksi Tawuran Brutal di Lambidaro Palembang, Enam Pemuda Direhabilitasi

Jumat, 12 Juni 2026 - 10:56 WIB

Aksi Pengoplosan LPG di OKU Timur Terbongkar, Tersangka Terancam 6 Tahun Kurungan

Jumat, 12 Juni 2026 - 08:06 WIB

DPP PKB Tetapkan KSB Definitif DPC se-Sumsel, Sejumlah Pengurus Diganti Usai Evaluasi Kinerja

Kamis, 11 Juni 2026 - 13:43 WIB

Permendikdasmen 4/2026 Jadi Tameng Guru dari Kriminalisasi, Zulinto: Negara Harus Hadir Lindungi Pendidik ‎

Berita Terbaru