Penetapan Jembatan Ampera sebagai Wahana Wisata Perlu Ditinjau Ulang

- Jurnalis

Minggu, 2 Februari 2025 - 17:28 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Ali Goik

Ali Goik

Oleh Ali Goik

JEMBATAN AMPERA merupakan ikon kebanggaan masyarakat Kota Palembang.

Jembatan ini pernah tercatat sebagai jembatan terpanjang di Asia Tenggara dengan panjang 1.117 meter dan lebar 22 meter.

Selain berfungsi sebagai jalur transportasi bagi kendaraan bermotor dan pejalan kaki, Jembatan Ampera juga menjadi penghubung antara Seberang Ulu dan Seberang Ilir yang dipisahkan oleh Sungai Musi.

Pembangunan Jembatan Ampera didanai oleh pampasan perang dari Jepang senilai USD 4.500.000 atau setara dengan Rp 900.000.000 pada saat itu [dengan kurs Rp 200 per USD]. Jika dikonversikan ke kurs dolar saat ini [per 31 Januari 2025], nilainya setara dengan Rp 72.404.000.000.

Pembangunan jembatan dimulai pada 10 April 1962 dan resmi digunakan pada 10 November 1965. Artinya, pada tahun ini Jembatan Ampera telah berusia hampir 60 tahun.

Baca Juga:  Hasil Identifikasi Inafis: Tidak Ada Tanda Kekerasan pada Jenazah Pejabat Kemenkumham Sumsel

Pada masa 1962–1970-an, Jembatan Ampera tercatat sebagai jembatan termegah di Asia Tenggara. Salah satu keistimewaannya adalah bagian tengah jembatan yang bisa dinaik-turunkan, memungkinkan kapal-kapal besar melintas di bawahnya. Namun, pada tahun 1970, mekanisme ini dihentikan karena berbagai alasan teknis dan keamanan.

Kontroversi Rencana Renovasi Jembatan Ampera

Pada tahun 2022, muncul polemik terkait rencana renovasi Jembatan Ampera dengan pemasangan lift. Lift ini dikabarkan akan digunakan untuk membawa wisatawan ke puncak menara Jembatan Ampera sebagai bagian dari pengembangan wisata.

Namun, rencana ini mendapat penolakan dari berbagai pihak, terutama dari budayawan dan sejarawan yang tergabung dalam Pusat Kajian Sejarah Sumatera Selatan [PUSKASS] dan Tim Ahli Cagar Budaya [TACB] Provinsi Sumatera Selatan.

Mereka menilai pemasangan lift dapat merusak keaslian Jembatan Ampera sebagai cagar budaya yang harus dilestarikan. Ketua Masyarakat Sejarawan Kota Palembang, Dr Dedi Irwanto, dalam wawancaranya dengan Tribun Sumsel pada 30 November 2022, menyatakan bahwa proyek ini berpotensi melanggar UU 11/2010 tentang Cagar Budaya. Pasal 81 dalam undang-undang tersebut menetapkan bahwa pelanggaran terhadap perlindungan cagar budaya dapat dikenai sanksi pidana hingga 5 tahun penjara.

Baca Juga:  Pembunuhan Sadis Perempuan di Muara Enim Dipicu Hal Sepele

Perlunya Evaluasi Kembali

Melihat pentingnya Jembatan Ampera sebagai simbol sejarah dan kebanggaan masyarakat Palembang, setiap kebijakan terkait renovasi dan pengembangannya harus dipertimbangkan dengan matang.

Perlu ada kajian mendalam yang melibatkan sejarawan, budayawan, dan ahli konstruksi agar renovasi tidak merusak nilai historis dan struktur jembatan yang telah berdiri selama hampir enam dekade.

Jembatan Ampera memiliki nilai sejarah yang tidak ternilai. Oleh karena itu, upaya pelestariannya harus mengutamakan prinsip konservasi dan tidak semata-mata berorientasi pada kepentingan wisata atau komersial.

Berita Terkait

Ancaman Penyakit Infeksi Baru Meningkat, RSMH Palembang Minta Masyarakat Waspada dan Perkuat Deteksi Dini
DPRD Sumsel Jamin 320 Siswa SMA 11 dan SMA 20 Aman di Dapodik
Warning Keras LKBH PB PGRI! Guru Jangan Terjebak Kepengurusan Ilegal
DPW PKB Sumsel Buka Suara Soal Tudingan Penipuan, Siap Lapor Balik Pelapor jika tak Terbukti ‎
Gelombang Amarah Mahasiswa Guncang UPGRIP, Desak Sikap Tegas Rektor Soal Dugaan Pelecehan Seksual, hingga Ketetapan BPH
Menemukan Kembali Jiwa Pendidikan di Lembar Rapor ‎
FORKA UPGRIP Kecam Penyegelan Kantor BPH, Sebut Cederai Marwah Kampus ‎
Konkerprov PGRI Sumsel I/2026 Soroti Dinamika Organisasi hingga Perlindungan Guru ‎

Berita Terkait

Senin, 29 Juni 2026 - 22:58 WIB

Ancaman Penyakit Infeksi Baru Meningkat, RSMH Palembang Minta Masyarakat Waspada dan Perkuat Deteksi Dini

Senin, 29 Juni 2026 - 19:32 WIB

DPRD Sumsel Jamin 320 Siswa SMA 11 dan SMA 20 Aman di Dapodik

Senin, 29 Juni 2026 - 11:32 WIB

Warning Keras LKBH PB PGRI! Guru Jangan Terjebak Kepengurusan Ilegal

Sabtu, 27 Juni 2026 - 08:39 WIB

Gelombang Amarah Mahasiswa Guncang UPGRIP, Desak Sikap Tegas Rektor Soal Dugaan Pelecehan Seksual, hingga Ketetapan BPH

Jumat, 19 Juni 2026 - 22:22 WIB

Menemukan Kembali Jiwa Pendidikan di Lembar Rapor ‎

Berita Terbaru

Ketua Komisi V DPRD Sumatera Selatan Alwis Gani. [WI-AbV]

Breaking News

DPRD Sumsel Jamin 320 Siswa SMA 11 dan SMA 20 Aman di Dapodik

Senin, 29 Jun 2026 - 19:32 WIB