Pemprov Sumsel Siapkan 1000 Sertifikasi Halal Gratis Bagi UMKM

- Jurnalis

Jumat, 29 Maret 2024 - 05:04 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan (Pemprov Sumsel) telah menyiapkan kuota sebanyak 1000 sertifikasi halal secara gratis bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Provinsi Sumsel.

Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan (Pemprov Sumsel) telah menyiapkan kuota sebanyak 1000 sertifikasi halal secara gratis bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Provinsi Sumsel.

WIDEAZONE.com, PALEMBANG | Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan (Pemprov Sumsel) telah menyiapkan kuota sebanyak 1000 sertifikasi halal secara gratis bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Provinsi Sumsel. Hal ini disampaikan Fatoni usai menghadiri Syariah Festival Sriwijaya 2024 di Palembang Indah Mall, Palembang, Sumatera Selatan, Kamis 28 Maret 2024.

“Kami mengimbau pelaku UMKM untuk tidak melewatkan kesempatan ini dan segera melengkapi persyaratan pendaftaran sertifikasi halal secara gratis melalui Dinas Koperasi & UKM Provinsi Sumsel. Pemberian sertifikat halal pada produk makanan dan minuman sangat penting, agar konsumen muslim terlindungi terhadap produk yang tidak halal,” kata Fatoni.

Fatoni menyebut Sertifikasi Halal saat ini sudah menjadi kebutuhan para pelaku usaha dalam memproduksi makanan dan minuman. Terlebih, Indonesia merupakan negara dengan jumlah penduduk muslim terbanyak kedua di dunia dengan 86,7% populasi beragama muslim. Sementara itu, di Provinsi Sumsel sendiri berdasarkan data pada tahun 2022 menunjukkan bahwa sebanyak 94,24% dari total penduduk merupakan muslim.

Menurut Fatoni, dengan banyaknya populasi umat muslim di Provinsi Sumsel sudah sewajarnya daerah ini mendukung pengembangan ekonomi syariah, mencakup sektor keuangan, fashion, kuliner, pariwisata dan lainnya. Dalam upaya pengembangan ekonomi syariah, para pelaku UMKM dan pondok pesantren dapat menjadi motor penggerak ekonomi kerakyatan berbasis syariah guna mendukung terwujudnya ekosistem halal value chain berdaya saing tinggi.

Baca Juga:  Janggal! Petani Leo Jadi Tersangka Karhutla, DPRD Sumsel Turun Tangan, Dugaan Keterlibatan PT BMH Disorot

“Pemprov Sumsel mengapresiasi inisiatif, komitmen dan peran nyata Bank Indonesia beserta Komite Daerah Ekonomi dan Keuangan Syariah yang secara konsisten dan berkesinambungan terus melakukan upaya pengembangan ekonomi dan keuangan syariah, baik di pusat maupun di Provinsi Sumsel. Salah satunya melalui kegiatan yang Syariah Festival Sriwijaya dalam rangka Road to Festival Ekonomi Syariah Sumatera 2024,” ucap Fatoni.

Dalam rangka mendukung terwujudnya ekosistem halal yang berdaya saing tinggi tersebut, tentunya diperlukan integrasi dan kolaborasi dari setiap elemen pendukung ekonomi syariah. Oleh karena itu, koordinasi para pemangku kebijakan, dukungan regulasi dan insentif pemerintah guna mengembangkan industri halal untuk mensuplai kebutuhan halal lifestyle masyarakat sangat diperlukan.

“Kami berharap kegiatan ini dapat menjadi momentum akselerasi pertumbuhan ekonomi syariah di Provinsi Sumatera Selatan. Ke depan, kami berharap Pemerintah Provinsi Sumsel dapat terus berkoordinasi dan berkolaborasi dengan Bank Indonesia, perbankan syariah, instansi, lembaga terkait, akademisi, praktisi, serta penggiat ekonomi dan keuangan syariah untuk terus mendorong pengembangan ekonomi dan keuangan syariah di Provinsi Sumatera Selatan,” ujar Fatoni.

Baca Juga:  Kinerja DPRD Sumsel 2 Tahun Dinilai Memprihatinkan: Dari Borosnya APBD hingga Lemahnya Pengawasan

Dalam kesempatan yang sama, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sumsel Ricky P. Gozali dalam laporannya mengatakan untuk terus konsisten dalam menampilkan dan mempromosikan produk maupun kegiatan terkait ekonomi syariah di Provinsi Sumsel. Sebagaimana diketahui Syariah Festival Sriwijaya akan berlangsung pada tanggal 28-30 Maret mendatang dengan mengusung tema ‘Penguatan Ekonomi dan Keuangan Syariah Melalui Pengembangan Ekonomi dan Industri Halal’.

“Rangkaian kegiatan Safari 2024 ini akan diisi oleh berbagai kegiatan yang menarik antara lain meliputi perlombaan, seminar, sertifikasi dan konsultasi produk halal, kemudian juga Expo dan produk layanan keuangan syariah, UMKM hingga fasilitas matching bisnis dengan berbagai kegiatan,” kata Ricky.

Turut hadir sejumlah pejabat, di antaranya Ketua Pengadilan Tinggi Agama Palembang Zulkarnain, Ketua Kadin Sumsel Affandi Udjie dan Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Muhammad Latif. [AbV/red]

Berita Terkait

Janggal! Petani Leo Jadi Tersangka Karhutla, DPRD Sumsel Turun Tangan, Dugaan Keterlibatan PT BMH Disorot
EMERGENCY! Pengamat Minta Gubernur Tetapkan Sumsel sebagai Provinsi Siaga ISPA
CACA-FPMP Desak APH Bongkar Skandal Rp70 Miliar Sekretariat DPRD Sumsel
Kapolda Rony Samtana Janji Evaluasi “All-in” Soal Bentrokan Lukai Wartawan hingga Pencopotan Dirintelkam, Koalisi Pers Sumsel Desak Tanggung Jawab
RAPBD Perubahan Sumsel 2026 Turun Rp213 Miliar, Belanja Daerah Disepakati Rp9,5 Triliun ‎
Kinerja DPRD Sumsel 2 Tahun Dinilai Memprihatinkan: Dari Borosnya APBD hingga Lemahnya Pengawasan
KI Sumsel Sentil Parpol: Jangan Cuma Terbuka di Pusat‎
Klaim Sumsel Surplus Beras: Beras Premium 5 Kilogram Langka di Pasaran, Bulog Ngaku Stok Terbatas

Berita Terkait

Selasa, 10 November 2026 - 09:08 WIB

Janggal! Petani Leo Jadi Tersangka Karhutla, DPRD Sumsel Turun Tangan, Dugaan Keterlibatan PT BMH Disorot

Rabu, 21 Oktober 2026 - 15:17 WIB

EMERGENCY! Pengamat Minta Gubernur Tetapkan Sumsel sebagai Provinsi Siaga ISPA

Selasa, 20 Oktober 2026 - 18:48 WIB

CACA-FPMP Desak APH Bongkar Skandal Rp70 Miliar Sekretariat DPRD Sumsel

Kamis, 15 Oktober 2026 - 20:38 WIB

Kapolda Rony Samtana Janji Evaluasi “All-in” Soal Bentrokan Lukai Wartawan hingga Pencopotan Dirintelkam, Koalisi Pers Sumsel Desak Tanggung Jawab

Minggu, 27 September 2026 - 12:03 WIB

RAPBD Perubahan Sumsel 2026 Turun Rp213 Miliar, Belanja Daerah Disepakati Rp9,5 Triliun ‎

Berita Terbaru

Wali Kota Palembang Ratu Dewa dalam kegiatan Sosialisasi Mekanisme Kebijakan Pemberian Hibah yang Bersumber dari APBD, dengan menghadirkan Direktur Perencanaan Anggaran Daerah Kementerian Dalam Negeri beserta jajaran sebagai narasumber.

Palembang

Ratu Dewa Tegaskan Hibah APBD Tak Boleh Asal Cair: Harus…

Selasa, 10 Nov 2026 - 21:59 WIB