Kinerja Pengaturan, Perizinan, Pengawasan, dan Penegakan Hukum di Bidang Pasar Modal 2022
Sepanjang tahun 2023, OJK terus meningkatkan kinerja dalam melaksanakan tugas pengaturan, perizinan, pengawasan, penegakan hukum, dan upaya perlindungan investor di Pasar Modal.
Hingga 28 Desember 2023, OJK telah menerbitkan 8 Peraturan OJK dan 5 Surat Edaran OJK di bidang Pasar Modal serta menerbitkan 1.700 izin dan/atau pendaftaran baru yang terdiri dari 8 izin pelaku bidang pengelolaan investasi, 164 produk pengelolaan investasi Pasar Modal, 1.301 izin wakil perusahaan, 150 izin lembaga dan profesi penunjang Pasar Modal, 74 Emiten baru, 2 Penyelenggara SCF, serta 1 penyelenggara Bursa Karbon.
Sementara itu, dari sisi pengawasan dan penegakan hukum, OJK telah melakukan pengawasan kepada seluruh pelaku industri Pasar Modal yang terdiri dari 136 Manajer Investasi dan Penasehat Investasi, 990 Emiten dan Perusahaan Publik, 122 Perusahaan Efek, 85 Lembaga Efek & Lembaga Penunjang, 2.653 Profesi Penunjang Pasar Modal, dan seluruh transaksi Efek dan derivatifnya.
Sebagai tindak lanjut dari pengawasan yang telah dilakukan, OJK telah menetapkan 796 surat sanksi baik karena keterlambatan pelaporan maupun kasus pelanggaran yang terdiri dari 21 sanksi pencabutan izin, 1 sanksi pembekuan izin, 72 sanksi peringatan tertulis, dan 702 sanksi administratif berupa denda dengan jumlah denda seluruhnya sebesar Rp105,79 miliar. Selain itu, OJK juga menerbitkan 63 Perintah Tertulis untuk melakukan tindakan tertentu sebagai upaya penegakan hukum terhadap pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal. (JFA)





![Sekretaris Daerah [Sekda] Kota Palembang, Aprizal Hasyim, mengingatkan seluruh Organisasi Perangkat Daerah [OPD] agar tidak menganggap remeh pengelolaan arsip.](https://wideazone.com/wp-content/uploads/2026/11/IMG-20261103-WA0011-225x129.jpg)
![Wali Kota Palembang Ratu Dewa mengikuti pembukaan presentasi kepala daerah dalam rangka penilaian dan pemberian penghargaan Innovative Government Award [IGA] 2026 yang digelar Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri [BSKDN] Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Selasa 3 November 2026.](https://wideazone.com/wp-content/uploads/2026/11/IMG-20261103-WA0010-225x129.jpg)

![Anggota DPRD Kota Palembang dari Fraksi PDIP, Andreas Okdi Priantoro [Foto: AbV-WI]](https://wideazone.com/wp-content/uploads/2026/11/IMG-20261018-WA0004-225x129.jpg)


![Sekretaris Daerah [Sekda] Kota Palembang, Aprizal Hasyim, mengingatkan seluruh Organisasi Perangkat Daerah [OPD] agar tidak menganggap remeh pengelolaan arsip.](https://wideazone.com/wp-content/uploads/2026/11/IMG-20261103-WA0011-129x85.jpg)
![Wali Kota Palembang Ratu Dewa mengikuti pembukaan presentasi kepala daerah dalam rangka penilaian dan pemberian penghargaan Innovative Government Award [IGA] 2026 yang digelar Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri [BSKDN] Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Selasa 3 November 2026.](https://wideazone.com/wp-content/uploads/2026/11/IMG-20261103-WA0010-129x85.jpg)



![Pengamat politik Sumatera Selatan sekaligus Sekretaris Wilayah Asosiasi Ilmu Politik Indonesia [AIPI] Sumsel, Ahmad Haekal Al-Haffafah.](https://wideazone.com/wp-content/uploads/2026/10/IMG-20261021-WA0001-360x200.jpg)
![Corporation Anti Corruption Agency Sumatera Selatan [CACA-Sumsel] bersama PB Front Pemuda Merah Putih [FPMP] dalam aksi unjuk rasa di Kantor DPRD Provinsi Sumatera Selatan, Selasa 20 Oktober 2026.](https://wideazone.com/wp-content/uploads/2026/10/IMG-20261020-WA0016_copy_1519x678-360x200.jpg)

