WIDEAZONE.com, JAKARTA | Pemerintah mencabut ribuan izin yang tidak dijalankan, tidak produktif, dialihkan ke pihak lain, serta penggunaan yang tidak sesuai dengan peruntukan dan peraturan.
Ribuan izin tersebut yaitu Usaha Pertambangan [IUP], Hak Guna Usaha [HGU], dan Hak Guna Bangunan [HGB].
Selanjutnya, pemerintah akan memberikan kesempatan pemerataan pemanfaatan aset bagi kelompok-kelompok masyarakat dan organisasi-organisasi sosial keagamaan yang produktif, termasuk kelompok petani, pesantren, dan lain-lain, yang bisa bermitra dengan perusahaan yang kredibel dan berpengalaman.
Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal [BKPM] Bahlil Lahadalia mengatakan arahan Bapak Presiden, serahkan kepada kelompok-kelompok, ada koperasi, BUMD, pengusaha-pengusaha nasional daerah yang sudah memenuhi syarat, organisasi keagamaan, koperasi.
“Ini supaya betul-betul terjadi pemerataan,” ujar Menteri Bahlil dalam keterangan persnya dikutip dari laman Setkab, Senin [10/1/2022].
Bahlil mengungkapkan, pencabutan ini dilakukan setelah melalui kajian yang mendalam dengan berlandaskan konstitusi, terutama Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 33.
“Kita harus menegakkan aturan sebaik-baiknya untuk kepentingan, kemakmuran rakyat sebanyak-banyaknya, untuk menciptakan lapangan pekerjaan, untuk meningkatkan pendapatan negara, untuk membangun pertumbuhan ekonomi nasional,” ujarnya.
Terkait pencabutan 2078 IUP dari total 5490 IUP yang ada, Menteri Investasi mengungkapkan bahwa pihaknya telah berkoordinasi dengan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral [ESDM] untuk melaksanakan pencabutan.
“Pencabutan ini akan kita lakukan mulai hari Senin. Khusus untuk IUP kami sudah akan melakukan mulai hari Senin. Koordinasi teknis kami dengan Kementerian ESDM sampai dengan tadi malam sudah kita lakukan,” ungkapnya.
Bahlil menjelaskan izin yang dicabut itu di antaranya karena perusahaan yang telah mengantongi izin usaha termasuk Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan [IPPKH] tidak kunjung menyerahkan Rencana Kerja Anggaran dan Biaya [RKAB]. Ada juga perusahaan yang telah diberikan izin tetapi dijual kepada pihak lain.
“Kayak-kayak begini sudah enggak bisa lagi, kita harus bicara pada konteks keadilan,” tandasnya.
Sebelumnya, Presiden RI Joko Widodo [Jokowi], Kamis [06/01/2022] telah mengumumkan pencabutan sebanyak 2.078 IUP mineral dan batu bara [minerba] karena tidak pernah menyampaikan rencana kerja.
“Izin yang sudah bertahun-tahun telah diberikan tetapi tidak dikerjakan, ini menyebabkan tersanderanya pemanfaatan sumber daya alam untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat,” ujar Presiden. [tgh]





![Pelepasan ratusan kontingen FORPROV 2026 dilakukan langsung oleh Wali Kota Palembang Ratu Dewa di Sekretariat Komite Olahraga Rekreasi Masyarakat Indonesia [KORMI] Kota Palembang, Jumat 20 November 2026.](https://wideazone.com/wp-content/uploads/2026/11/IMG-20261120-WA0012-225x129.jpg)
![Jalan AKBP Cek Agus - Dr M ISA [Gambar Tangkapan Map Google]](https://wideazone.com/wp-content/uploads/2026/11/Jalan-AKBP-Cek-Agus-Dr-M-ISA-Gambar-Tangkapan-Map-Google-225x129.jpg)

![Wali Kota Palembang, Ratu Dewa meresmikan peringatan Hari Kesehatan Nasional [HKN] ke-62 Tahun 2026 yang dirangkaikan dengan peresmian Gedung Laboratorium Kesehatan Masyarakat Kota Palembang, Kamis 19 November 2026.](https://wideazone.com/wp-content/uploads/2026/11/IMG-20261119-WA0008-225x129.jpg)


![Pelepasan ratusan kontingen FORPROV 2026 dilakukan langsung oleh Wali Kota Palembang Ratu Dewa di Sekretariat Komite Olahraga Rekreasi Masyarakat Indonesia [KORMI] Kota Palembang, Jumat 20 November 2026.](https://wideazone.com/wp-content/uploads/2026/11/IMG-20261120-WA0012-129x85.jpg)
![Jalan AKBP Cek Agus - Dr M ISA [Gambar Tangkapan Map Google]](https://wideazone.com/wp-content/uploads/2026/11/Jalan-AKBP-Cek-Agus-Dr-M-ISA-Gambar-Tangkapan-Map-Google-129x85.jpg)



![Pantauan atau monitoring Tim WALHI Sumsel terkait Karhutla. [Foto: Tangkapan Layar IG WALHI Sumsel]](https://wideazone.com/wp-content/uploads/2026/11/IMG_20261119_091942_726-360x200.jpg)
![Anggota DPRD Sumsel, Chairul S Matdiah dan Surat Penangkapan Petani Leo Waldi. [AbV-WI]](https://wideazone.com/wp-content/uploads/2026/11/InShot_20261110_090612630_copy_3335x1879-360x200.jpg)
![Pengamat politik Sumatera Selatan sekaligus Sekretaris Wilayah Asosiasi Ilmu Politik Indonesia [AIPI] Sumsel, Ahmad Haekal Al-Haffafah.](https://wideazone.com/wp-content/uploads/2026/10/IMG-20261021-WA0001-360x200.jpg)