Mawardi : Aktivitas Pertambangan Harus Memberikan Dampak Kesejahteraan Bagi Warga Sekitar

- Jurnalis

Jumat, 1 Februari 2019 - 23:32 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Wagub Membuka Focus Group Discussion (FGD) Bimbingan Teknis dan Perizinan

WIDEAZONE.COM, PALEMBANG–Wakil Gubernur Sumatera Selatan Ir H Mawardi Yahya meminta para pengusaha untuk dapat menanamkan investasinya di Sumatera Selatan. Mengingat potensi usaha yang ada di Kabupaten/kota di Provinsi ini masih sangat terbuka secara luas untuk dikembangkan.

Hal tersebut diungkapkannya saat membuka Focus Group Discussion (FGD) Bimbingan Teknis dan Perizinan Penyelenggaraan Perkeretaapian PT Bukit Asam bekerjasama dengan Provinsi Sumsel, bertempat di Graha Bina Praja Kantor Gubernur, Kamis (31/1/2019).

Wagub menilai, peluang usaha yang ada di Kabupaten/kota di Sumsel meskipun masih terbuka secara luas. Namun masih membutuhkan percepatan yang diharapkan nantinya dapat berimbas pada penurunan angka kemiskinan.

“Untuk sektor pertambangan terutama dari PTBA, hasil sumber daya yang diangkut  24 jam nonstop. Namun jangan sampai tidak membawa kesejahteraan bagi masyarakat. Karena itu kedepan semua investor yang menanamkan investasinya di Sumsel, kita tekankan untuk dapat mewujudkan kesejahteraan rakyat terutama dilingkungan perusahaan beroperasi,” harap Mawardi.

Baca Juga:  Kapolda Rony Samtana Janji Evaluasi "All-in" Soal Bentrokan Lukai Wartawan hingga Pencopotan Dirintelkam, Koalisi Pers Sumsel Desak Tanggung Jawab

Wagub menilai, peluang usaha yang ada di Kabupaten/kota di Sumsel meskipun masih terbuka secara luas. Namun masih membutuhkan percepatan yang diharapkan nantinya dapat berimbas pada penurunan angka kemiskinan.

“Untuk sektor pertambangan terutama dari PTBA, hasil sumber daya yang diangkut  24 jam nonstop. Namun jangan sampai tidak membawa kesejahteraan bagi masyarakat. Karena itu kedepan semua investor yang menanamkan investasinya di Sumsel, kita tekankan untuk dapat mewujudkan kesejahteraan rakyat terutama dilingkungan perusahaan beroperasi,” harap Mawardi.

Mawardi Yahya menegaskan, kemiskinan tertinggi di Sumsel  berada di Kabupaten Musi Rawas, Lahat dan Kabupaten Musi Banyuasin. Padahal diwilayah tersebut terdapat banyak kegiatan perusahaan penambangan batubara, perkebunan dan pengeboran minyak. Namun kenyataannya belum memberikan dampak positif bagi kesejahteraan masyarakat sekitar.

“Kebijakan Herman Deru-Mawardi Yahya akan merubah ini semua. Prinsipnya kami ingin menambah pendapatan Anggaran Daerah (PAD) dari sektor pertambangan dengan membuka seluas-luasnya peluang investasi. Sepanjang akan membawa dampak baik bagi masyarakat kita akan berikan kemudahan,” paparnya.

Baca Juga:  CACA-FPMP Desak APH Bongkar Skandal Rp70 Miliar Sekretariat DPRD Sumsel

Menanggapi penambahan kapasitas angkutan batubara di Sumsel, Mawardi Yahya medukung hal tersebut namun ia mengembalikan keputusan komitmennya kepada daerah yang dilewati angkutan karena sepenuhnya hak tersebut berada di Kabupaten/Kota.

“Akan tetapi daerah yang dilewati  angkutan ini harus dapat manfaat kegiatan investasi tersebut, jangan sampai kabupaten/kota hanya kena debunya saja,” tegas Mawardi sembari meminta pihak perusahaan batubara di Sumsel dapat menggunakan jalur sungai yang ada dalam pengangkut hasil tambangnya.

Sementara itu Direktur Pengembangan Usaha PTBA Fuad Fachrudin mengatakan, PTBA rencananya menambah kapasitas angkutan batubara untuk meningkatkan produksinya, kerena itu pihaknya meminta dukungan Pemprov Sumsel. (ril/el)

Berita Terkait

Janggal! Petani Leo Jadi Tersangka Karhutla, DPRD Sumsel Turun Tangan, Dugaan Keterlibatan PT BMH Disorot
EMERGENCY! Pengamat Minta Gubernur Tetapkan Sumsel sebagai Provinsi Siaga ISPA
CACA-FPMP Desak APH Bongkar Skandal Rp70 Miliar Sekretariat DPRD Sumsel
Kapolda Rony Samtana Janji Evaluasi “All-in” Soal Bentrokan Lukai Wartawan hingga Pencopotan Dirintelkam, Koalisi Pers Sumsel Desak Tanggung Jawab
RAPBD Perubahan Sumsel 2026 Turun Rp213 Miliar, Belanja Daerah Disepakati Rp9,5 Triliun ‎
Kinerja DPRD Sumsel 2 Tahun Dinilai Memprihatinkan: Dari Borosnya APBD hingga Lemahnya Pengawasan
KI Sumsel Sentil Parpol: Jangan Cuma Terbuka di Pusat‎
Klaim Sumsel Surplus Beras: Beras Premium 5 Kilogram Langka di Pasaran, Bulog Ngaku Stok Terbatas

Berita Terkait

Selasa, 10 November 2026 - 09:08 WIB

Janggal! Petani Leo Jadi Tersangka Karhutla, DPRD Sumsel Turun Tangan, Dugaan Keterlibatan PT BMH Disorot

Rabu, 21 Oktober 2026 - 15:17 WIB

EMERGENCY! Pengamat Minta Gubernur Tetapkan Sumsel sebagai Provinsi Siaga ISPA

Selasa, 20 Oktober 2026 - 18:48 WIB

CACA-FPMP Desak APH Bongkar Skandal Rp70 Miliar Sekretariat DPRD Sumsel

Kamis, 15 Oktober 2026 - 20:38 WIB

Kapolda Rony Samtana Janji Evaluasi “All-in” Soal Bentrokan Lukai Wartawan hingga Pencopotan Dirintelkam, Koalisi Pers Sumsel Desak Tanggung Jawab

Minggu, 27 September 2026 - 12:03 WIB

RAPBD Perubahan Sumsel 2026 Turun Rp213 Miliar, Belanja Daerah Disepakati Rp9,5 Triliun ‎

Berita Terbaru