LBH Sriusin: Hormati Proses Hukum, Putusan Gubernur Tepat

WIDEAZONE.com, PALEMBANG | Hasil pemilihan Wakil Bupati [Pilwabup] oleh DPRD Muara Enim dinilai Lembaga Bantuan Hukum Sriwijaya IUS Institute [LBH Sriusin] cacat hukum. 

“Mengingat sisa jabatan dalam Pilwabup kurang dari 18 bulan, dasarnya pasal 174 ayat (7),” ungkap Ketua LBH Sriusin M Jayanto SH MH ke pada wartawan di Cafe Soja, Selasa [10/01/2023].

Jayanto mengatakan, ada proses hukum yang tengah berlangsung di Pengadilan Tata Usaha Negara [PTUN], proses masih berjalan. Artinya para pihak tidak memberikan statemen yang membuat gaduh Kabupaten Muara Enim. 

“Jika ini terus berkembang akan membuat ricuh kabupaten. Kalau berkembang akan rugikan masyarakat Serasan Sekundang,” ujarnya.

Dia menegaskan, untuk para pihak sebaiknya menunggu sampai proses keluar dan berkekuatan hukum tetap. “Kalau keluar, baru pihak terkait berdialog dan berkumpul. Kita berharap untuk tenang dan sabar, selesaikan proses hukum kasihan masyarakat Muara Enim, agar semua  para pihak tetap tenang dan bersabar. Terkait SK DPRD Muaraenim, jika sudah jelas baru selanjutnya dapat mengambil sikap,” tuturnya. 

Dalam pelaksanaan pemilihan, sambung Jayanto, jika pemilihan tidak hanya wabup saja, namun juga pemilihan bupati. 

Namun demikian, dia menjelaskan bahwa jabatan teknis pengisian bupati dan wakil bupati Muaraenim terhitung kosong 8 Juli 2022, di mana dalam hal sisa jabatan kurang dari 18 bulan, presiden menetapkan pejabat gubernur dan menteri menetapkan pejabat bupati/walikota.

“Sedangkan setelah dikeluarkannya SK hanya menyisakan 14 bula lagi.  Berdasarkan pasal 174 ayat (7), jika kurang  dari 18 bulan, maka cacat hukum,” jelasnya. 

Ditambahkan Jayanto, jika keputusan gubernur tidak blunder. Gubernur mengambil keputusan yang tepat. Pj Bupati, sudah tepat dan sah. Kecuali kalau di atas 18 bulan. [ab]