Konsumen Rumah Makan Bakal Kena Pajak

- Jurnalis

Sabtu, 6 Juli 2019 - 22:10 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

WIDEAZONE.COM, PALEMBANG — Rumah makan atau restoran kedepan bakal dikenakan pajak bagi konsumen (pembeli) makanan dan dibawa pulang (take away) sebab selama ini Badan Pengelolaan Pajak (BPPD) Kota Palembang hanya menerapkan penarikan pajak pada pembeli makanan di tempat.

“Melalui e-tax kita akan mejaring pajak restoran bagi pembeli/konsumen makanan untuk dibawa pulang,” ujar Kepala BPPD Palembang, Kgs  Drs H Sulaiman Amin, Jumat (5/7/2019).

Baca Juga:  Kendaraan Listrik di Sumsel Tembus 2.047 Unit, PLN Perkuat SPKLU Center

Dijelaskannya, hal ini harus menjadi perhatian bagi konsumen atau pembeli makanan tapi tidak diberikan struk (bill) pembelian maka makanan dibeli tersebut tidak perlu bayar alias gratis.

“Jika kasir tidak memberikan struk elektronik pembelian, maka makanan dan minuman dibeli gratis,” ungkapnya.

Terkait hal ini, pihak BPPD Palembang sedang melakukan pemasangan e-tax atau pajak online di restoran dan rumah makan.

Baca Juga:  ‎5 Kepala Dinas hingga Staf Ahli Dirolling, Wali Kota Palembang Minta Rencana Aksi 100 Hari Kerja

Menurutnya, pihak kita sedang melakukan pemasangan alat tersebut di tempat-tempat potensial untuk memberlakukan pajak.

“Ada lima tim sudah beberapa hari melakukan peninjauan dan pemasangan e-tax di lapangan, jelasnya.

Jika pemilik menolak untuk pemasangan e-tax maka pihaknya akan mencabut izin dari restoran dan rumah makan tersebut.

“Silahkan pemilik tak mau dipasang maka akan berurusan dengan KPK,” tambahnya. (Hilmy/angga)

Berita Terkait

Revitalisasi Rusun Ilir Barat Dikebut, Kementerian PKP Turun Langsung ke Palembang
Palembang Kebagian Rp10 Miliar untuk Karhutla, Pemkot Siapkan Anggaran Pemadaman hingga Penanganan ISPA
Nyaris Dua Tahun Jabat Dirut Pasar, Pengangkatan Dedi Siswoyo Dipertanyakan
Pertamina Patra Niaga Sumbagsel–Kejati Babel Perkuat Pengawasan Distribusi BBM, Regulasi IPR Jadi Sorotan
Kebutuhan 7.000 Kantong Darah Perbulan, PMI Palembang Masih Kekurangan 2.000 Kantong
Fauzi Amro Gebrak Literasi Keuangan di Sumsel, Ibu Rumah Tangga Dibentengi dari Pinjol Ilegal dan Investasi Bodong
HGB 351 Mati Sejak 2020, Warga Desak Wali Kota Palembang Segera Buka Jalan Cinde
Andreas Desak Bapenda Palembang Buka-bukaan Soal Penunggak Pajak Kakap PBB‎

Berita Terkait

Minggu, 25 Oktober 2026 - 22:05 WIB

Revitalisasi Rusun Ilir Barat Dikebut, Kementerian PKP Turun Langsung ke Palembang

Sabtu, 24 Oktober 2026 - 16:09 WIB

Palembang Kebagian Rp10 Miliar untuk Karhutla, Pemkot Siapkan Anggaran Pemadaman hingga Penanganan ISPA

Sabtu, 24 Oktober 2026 - 11:43 WIB

Nyaris Dua Tahun Jabat Dirut Pasar, Pengangkatan Dedi Siswoyo Dipertanyakan

Jumat, 23 Oktober 2026 - 22:06 WIB

Pertamina Patra Niaga Sumbagsel–Kejati Babel Perkuat Pengawasan Distribusi BBM, Regulasi IPR Jadi Sorotan

Kamis, 22 Oktober 2026 - 14:50 WIB

Kebutuhan 7.000 Kantong Darah Perbulan, PMI Palembang Masih Kekurangan 2.000 Kantong

Berita Terbaru