Kemenperin Targetkan Puluhan Ribu Mobil Listrik pada 2023

Kemenperin mendapatkan tugas untuk mengawasi nilai TKDN melalui lembaga verifikasi independen yang ditunjuk oleh Dirjen Ilmate. Jika dalam pengawasan terdapat KBLBB yang tidak memenuhi TKDN, maka Dirjen Ilmate dapat memberikan sanksi penghapusan APM.

“Kendaraan listrik murni roda empat dan bus dengan tingkat TKDN 40 persen akan diberikan PPN DTP 10 persen. Sehingga PPN dibayarkan hanya 1 persen,” ucap Taufiek.

Sementara untuk KBLBB bus dengan tingkat TKDN 20-40 persen, maka diberikan insentif PPN DPT sebesar 5 persen. “Kemudian, PPN yang harus dibayar hanya 6 persen,” pungkas dia. (JFA)

Halaman : 1 2