KAMPB Sumsel Desak Wali Kota Palembang Evaluasi dan Copot Kadisdik

WIDEAZONE.com, PALEMBANG | Koalisi Aksi Mahasiswa Pemuda Peduli Birokrasi Sumatera Selatan [KAMPB Sumsel] mendesak Wali Kota Palembang untuk segera mengevaluasi kepemimpinan Kepala Dinas Pendidikan [Kadisdik] Kota Palembang hingga melakukan pencopotan jabatan.

Desakan tersebut disampaikan dalam aksi demonstrasi di depan Kantor Wali Kota Palembang, Kamis 29 Januari 2026. Massa aksi menilai Kadisdik saat ini tidak kompeten dan tidak memiliki latar belakang keilmuan yang sesuai dengan jabatan yang diembannya.

Koordinator Lapangan KAMPB Sumsel, Zelfan, menyebutkan bahwa dunia pendidikan di Kota Palembang masih menghadapi berbagai persoalan serius, mulai dari ketimpangan kualitas pendidikan antar satuan pendidikan hingga keterbatasan sarana dan prasarana.

“Akuntabilitas dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah harus ditegakkan. Wali Kota memiliki kewenangan sekaligus tanggung jawab normatif untuk mengevaluasi kinerja dan mencopot Kadisdik,” ujar Zelfan.

Ia menegaskan, Undang-Undang [UU] 5/2014 tentang Aparatur Sipil Negara [ASN] mengatur bahwa pengisian jabatan pimpinan tinggi harus berlandaskan prinsip meritokrasi.

Sementara itu, Koordinator Aksi KAMPB Sumsel, Diaz, turut mendesak Wali Kota Palembang, Ratu Dewa, untuk mengevaluasi transparansi proyek-proyek yang berada di bawah naungan Dinas Pendidikan Kota Palembang. Menurutnya, transparansi penting untuk meminimalisir potensi penyimpangan dan upaya pencarian keuntungan oleh pihak tertentu.

“Kami juga mempertanyakan program unggulan Wali Kota yang dikelola oleh Dinas Pendidikan,” kata Diaz.

Selain itu, massa aksi mempertanyakan kedisiplinan jam kerja Kadisdik Kota Palembang yang diduga jarang berada di tempat tugas. KAMPB Sumsel menyatakan akan terus mengawal tuntutan tersebut hingga ada tindakan nyata dari Wali Kota Palembang.

Aksi unjuk rasa tersebut diterima langsung oleh Asisten I Sekretariat Daerah Kota Palembang, Edison. Ia menegaskan bahwa pemerintah kota tidak akan mengabaikan aspirasi yang disampaikan mahasiswa.

“Seluruh laporan akan kami verifikasi dan diteruskan kepada Wali Kota. Inspektorat juga akan turun langsung. Namun, pengambil keputusan tetap berada di tangan Wali Kota Palembang,” ujar Edison di hadapan massa aksi.

Laporan/Editor Abror Vandozer