JPU KPK Isaratkan Kemungkinan Juarsah Ditetapkan sebagai Tersangka

WIDEAZONE.COM, PALEMBANG — Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Palembang, kembali menggelar persidangan dengan menghadirkan Plt Bupati Muaraenim Juarsah sebagai saksi di persidangan terdakwa kasus 16 proyek Muaraenim yakni Haris HB (Ketua DPRD) dan Ramlan Suryadi (mantan Plt Dinas PUPR Muara Enim) di ruang persidangan Pengadilan Negeri Tipikor Palembang, Selasa (20/10/2020).

Kali ini Jaksa Penuntut Umum Komisi Pemberantasan Korupsi (JPU KPK) menghadirkan lima saksi termasuk Plt Bupati Muara Enim H Juarsah.

“Lima saksi yang dihadirkan termasuk Juarsah selalu Plt Bupati Muara Enim kemungkinan bisa ditetapkan sebagai tersangka apabila fakta persidangan menunjukkan bukti bukti keterlibatan dalam kasus perkara 16 proyek di Muara Enim,” ungkap JPU KPK Rikhi BM saat persidangan dihentikan sejenak, Selasa (20/10/2020).

Penetapan tersangka, sambung Rikhi, bukanlah tanah KPK melainkan penyidik. “Ya bisa kemungkinan ditetapkan, ya tapi itu kan bukan ranah kami, tapi ranah penyidik jadi untuk sekarang kami fokus ke dia terdakwa ini dulu,” jelasnya.

JPU KPK juga mengungkapkan bahwa tujuan Juarsah dipanggil hari ini untuk dimintai keterangannya.

Karena dalam persidangan sebelumnua, ketiga terpidana Robi, Elvin dan Ahmad Yani serta saksi saksi dalam perkara ini ada yang memberikan keterangan bahwasanya ada uang yang diberikan terkait fee proyek di PUPR Muara Enim tahun 2019 yang diserahkan pada Juarsah selaku wakil Bupati Muara Enim yang saat itu dijabat oleh Juarsah.

“Kami minta konfrimasinya hari ini benar atau tidak dan apa kapasitas wakil bupati terhadap penganggaran dana dana tersebut,” kata Rikhi.

Ia pun menuturkan, bahwasanya tidak menutup kemungkinan saksi saksi yang datang dalam kasus ini akan berubah statusnya menjadi terdakwa.

Laporan Abror Vandozer