banner 970x250
banner 970x250
banner 970x250

Herman Deru Wujudkan Sumsel sebagai Daerah Bebas Pungli

  • Bagikan
Gubernur Sumsel H Herman Deru bersama Inspektur Pengawasan Umum Kepolisian RI Komjen Pol Agung Budi Maryoto
Gubernur Sumsel H Herman Deru bersama Inspektur Pengawasan Umum Kepolisian RI Komjen Pol Agung Budi Maryoto
banner 468x60

WIDEAZONE.COM, PALEMBANG — Gubernur Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) H Herman Deru mengingatkan  petugas di pusat-pusat layan masyarakat  untuk tidak melakukan praktik pungutan liar (pungli), demikian juga hal dengan masyarakat yang mendapatkan layanan jangan sekali-kali mencoba melakukan tindakan upaya  menyogok atau memberikan sesuatu atas layanan yang telah diberikan oleh petugas.

“Tidak akan pernah terjadi pungli  kalau tidak ada yang memberi. Pungli  juga bisa terjadi karena tekanan,  kewajiban, dan  inisiatif memberi,” tegasnya usai menghadiri sosialisasi membangun pola pikir dan budaya kerja menuju kota bebas dari pungli di era pandemi COVID-19 di Unit Pemberantasan Pungli (UPP) Provinsi Sumsel yang digelar di Hotel Aryaduta,  Rabu (28/4). 

Pose Bersama
Pose Bersama

Oleh sebab itu, Ia mengimbau masyarakat harus berupaya untuk tidak melakukan pemberian apa pun, dan menghindari perbuatan tercela utamanya melakukan pungutan liar pada pelayanan perizinan di semua sektor layanan publik.

“Pemprov Sumsel mendukung program pemerintah mencegah dan pemberantasan pungli melalui membangun pola pikir dan budaya kerja menuju wilayah kota bebas dari pungli di era pandemi COVID-19,” tambahnya. 

Sementara Inspektur Pengawasan Umum Kepolisian RI Komjen Pol Agung Budi Maryoto mengatakan, berdasarkan Peraturan Presiden nomor 87 tahun 2016 Tetang Satuan Tugas Saberpungli, diharapkan  seluruh jajaran dapat  menyederhanakan birokrasi, mempermudah perizinan dan menjadikan kota bebas dari pungli.

“Ini harapannya bisa dilaksanakan sehingga pertumbuhan perekonomian masyarakat akan jauh lebih baik lagi dengan adanya bebas dari pungutan liar,” katanya.

Hingga saat ini, lanjut Agung pihaknya  sudah banyak melakukan Yustisi dan berhasil mengamankan  total barang bukti sekitar Rp525 miliar yang bisa diamankan, dan dengan jumlah tersangka yang diajukan ke pengadilan itu 5 ribu orang lebih. 

“Jadi ini merupkan hasil kerja  dari UPP yang ada di daerah. Utamanya dalam upaya  pencegahan, pencegahan itu lebih baik jadi itu sosialisasi dari inisiatif dari gubernur,” tambahnya.

Agung mengapresiasi Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan beserta Forkopimda Sumsel yang telah  menginisiasi menyelenggarakan sosialisasi  tentang Satgas Saberpungli,” tandasnya. (Abror Vandozer/Adv)

  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *