Gelegar Skandal DAK/2023 Rp45,4 Miliar Disdik OKI di Kejaksaan Agung

- Jurnalis

Selasa, 24 Februari 2026 - 16:09 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Dugaan skandal dana alokasi khusus [DAK] tahun anggaran 2023 Dinas Pendidikan Kabupaten Ogan Komering Ilir senilai Rp45,4 miliar kembali menggelegar dan digaungkan Suara Informasi Rakyat Sriwijaya [SIRA] bersama Pemerhati Situasi Terkini [PST] di depan kantor Kejaksaan Agung Republik Indonesia [Kejagung RI] pada Selasa 24 Februari 2026.

Dugaan skandal dana alokasi khusus [DAK] tahun anggaran 2023 Dinas Pendidikan Kabupaten Ogan Komering Ilir senilai Rp45,4 miliar kembali menggelegar dan digaungkan Suara Informasi Rakyat Sriwijaya [SIRA] bersama Pemerhati Situasi Terkini [PST] di depan kantor Kejaksaan Agung Republik Indonesia [Kejagung RI] pada Selasa 24 Februari 2026.

WIDEAZONE.com, JAKARTA | Dugaan skandal dana alokasi khusus [DAK] tahun anggaran 2023 Dinas Pendidikan Kabupaten Ogan Komering Ilir senilai Rp45,4 miliar kembali menggelegar dan digaungkan Suara Informasi Rakyat Sriwijaya [SIRA] bersama Pemerhati Situasi Terkini [PST] di depan kantor Kejaksaan Agung Republik Indonesia [Kejagung RI] pada Selasa 24 Februari 2026.

“Aksi kami hari ini, merupakan lanjutan dari sebelumnya di Kejati Sumsel minggu lalu,” ujar Koordinator Aksi [Korak] Rahmat Sandi mengawali orasinya.

Ia menegaskan aksi kedua kali ini adalah bentuk keseriusan pihaknya, untuk mendukung teman-teman Kejaksaan, baik di pusat hingga ke daerah dalam membongkar skandal dugaan korupsi DAK 2023 yang diperuntukan bagi TK, SD dan SMP [swasta/negeri] tersebar di Kabupaten OKI.

Terpaut dengan persoalan, dugaan skandal Rp45,4 miliar menyasar ragam pekerjaan konstruksi di antaranya penambahan ruang kelas, ruang UKS, perpustakaan, ruang guru, laboratorium, toilet area bermain sampai dengan oengadaan TIK [teknologi, informasi, komunikasi].

Baca Juga:  AP3K Sumsel Desak Hasil RDP Komisi II DPR RI Dieksekusi: Bukti Nyata Perjuangan PGRI untuk PPPK

“Pada pelaksanaannya diduga kuat terdapat ketidaksesuaian yang berpotensi korupsi, markup sehingga perlu diselidiki oleh supremasi hukum,” urainya.

Sementara, Koordinator Lapangan [Korlap], Dian HS menyatakan SIRA bersama PST menggulirkan dukungan pada Korps Adhyaksa [Kejagung–Kejati Sumsel] dalam membongkar skandal korupsi DAK 2023 sebesar Rp45,4 miliar Disdik OKI.

“Meminta Kejagung RI melalui jajarannya untuk menusut tuntas, menalaah perkara tersebut,” sebunya lantang.

SIRA dan PST mendesak Kejaksaan Agunh melalui jajarannya untuk segera memanggil Kepala Dinas Pendidikan OKI berinisial “MR”, Kuasa Pengguna Anggaran “R”, selaku PPK “MI” dan semua pihak yang terlibat. “Sejumlah nama-nama tadi untuk diperiksa, dimintai data-data realisasi kegiatan guna proses lebih lanjut dengan ketentuan hukum,” tegasnya

“Sebagai kontrol sosial, kami akan terus mengawal permasalahn ini hingga tuntas! Tangkap koruptor DAK 2023 sebesar Rp45,4 miliar,” pungkas dia.

Sebelumnya, aksi SIRA bersama PST digelar pada Rabu 11 Februari 2026, menuai respon Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan. Mereka akan melakukan telaah atas dugaan skandal DAK senilai Rp45,4 miliar pada Dinas Pendidikan Kabupaten Ogan Komering Ilir [Disdik OKI].

Baca Juga:  Polemik Parkir Rajawali Belum Usai, Komisi II DPRD Palembang Desak Tindak Lanjut Kasus Dugaan Perusakan

Aksi tersebut diterima langsung oleh Jaksa Fungsional Bidang Intelijen Kejati Sumsel, Burnia SH. Ia menyatakan pihaknya mengapresiasi informasi yang disampaikan massa aksi.

“Setiap laporan dan informasi tentu akan kami tindaklanjuti. Hasilnya juga akan kami sampaikan kembali kepada SIRA dan PST,” ujar Burnia.

Ia menjelaskan, Kejati Sumsel akan terlebih dahulu melakukan penelaahan atas laporan tersebut untuk mengetahui duduk perkaranya. Setelah proses telaah selesai, Kejaksaan akan menentukan langkah lanjutan, termasuk kemungkinan pemanggilan pihak-pihak terkait.

“Setelah dipelajari dan diketahui peristiwanya, tentunya pihak kejaksaan akan melakukan pemanggilan. Dari hasil itu baru dapat disimpulkan apakah terdapat peristiwa pidana atau tidak! Proses ini akan dijalankan sepenuhnya sesuai ketentuan hukum yang berlaku,” tandasnya.

Laporan/Editor Abror Vandozer

Berita Terkait

Kapolres OKU Timur: Hari Bhayangkara Jadi Momentum Perkuat Pelayanan dan Keamanan
Nyawa Melayang di Perlintasan Kereta Tanpa Palang OKU Timur
Hari Bhayangkara ke-80, Polda Sumsel Tegaskan Siap Kawal Program Strategis Nasional dan Stabilitas Keamanan ‎
Tiga Keluarga Deklarator PKB Sumsel Berangkat Umrah, Nasrul Halim: Penghargaan atas Jasa Pendiri Partai ‎
Ancaman Penyakit Infeksi Baru Meningkat, RSMH Palembang Minta Masyarakat Waspada dan Perkuat Deteksi Dini
DPRD Sumsel Jamin 320 Siswa SMA 11 dan SMA 20 Aman di Dapodik
Warning Keras LKBH PB PGRI! Guru Jangan Terjebak Kepengurusan Ilegal
DPW PKB Sumsel Buka Suara Soal Tudingan Penipuan, Siap Lapor Balik Pelapor jika tak Terbukti ‎

Berita Terkait

Rabu, 1 Juli 2026 - 18:34 WIB

Kapolres OKU Timur: Hari Bhayangkara Jadi Momentum Perkuat Pelayanan dan Keamanan

Rabu, 1 Juli 2026 - 18:15 WIB

Nyawa Melayang di Perlintasan Kereta Tanpa Palang OKU Timur

Rabu, 1 Juli 2026 - 17:41 WIB

Hari Bhayangkara ke-80, Polda Sumsel Tegaskan Siap Kawal Program Strategis Nasional dan Stabilitas Keamanan ‎

Rabu, 1 Juli 2026 - 15:39 WIB

Tiga Keluarga Deklarator PKB Sumsel Berangkat Umrah, Nasrul Halim: Penghargaan atas Jasa Pendiri Partai ‎

Senin, 29 Juni 2026 - 22:58 WIB

Ancaman Penyakit Infeksi Baru Meningkat, RSMH Palembang Minta Masyarakat Waspada dan Perkuat Deteksi Dini

Berita Terbaru