Digitalisasi itu Solusi, Tapi Harus Terintegrasi

WIDEAZONE.COM, JAKARTA | Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham), Yasonna H Laoly mengatakan ada terlalu banyak aplikasi yang dimiliki dan digunakan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) saat ini. Ia mengakui bahwa kehadiran digitalisasi dalam pelayanan publik adalah solusi, namun harus terintegrasi.

“Dulu memang kita memacu (digitalisasi dalam pelayanan publik). Kantor wilayah punya, bahkan unit pelaksana teknis (UPT) (juga) punya, semua punya, (saling) berlomba-lomba, dan itu baik,” kata Yasonna saat membuka Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Kinerja dan Refleksi Akhir Tahun 2023 serta Penyusunan Target Kinerja Tahun 2024.

Pada awalnya, lanjut Yasonna, hal tersebut baik untuk mempercepat pelayanan publik dan lingkungan birokrasi Kemenkumham. Namun, ada hal yang perlu dievaluasi, harmonisasi, dan sinkronisasi, seperti misalkan biaya maintenance dan efektivitas penggunaan aplikasi.

“Semua ini perlu kita evaluasi dan kita synchronize, kita harmonize, kita integrasikan menjadi satu sistem yang lebih utuh, per aplikasi dalam rangka pelayanan publik kita,” kata dia.

Halaman : 1 2 Selanjutnya