BP2JK Sumsel Tetapkan Pemenang Tender Rp32.5 Miliar Meski Status Perusahaan Blacklist Inaproc

WIDEAZONE.com, PALEMBANG | Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi Sumatera Selatan [BP2JK Sumsel] menetapkan PT Andica Persaktian Abadi sebagai pemenang tender proyek rehabiltasi dan renovasi Madrasah PHTC Sumatera Selatan 3 dengan pagu anggaran Rp32,5 miliar, meski menyandang status blacklist pada situs Inaproc.

Hal itu dikutip dari pengumuman BP2JK pada 3 Desember 2025. Persoalan ini pun menuai protes keras dari peserta tender tersebut.

Berdasarkan informasi pada situs resmi Inaproc -LKPP, PT Andica Persaktian Abadi sedang menjalani masa daftar hitam selama dua tahun yang ditetapkan sejak 12 Desember 2023.

Status blacklist ini secara aturan seharusnya menggugurkan hak perusahaan untuk mengikuti proses lelang pemerintah.

Putusan BP2JK Sumsel ini ditolak salah satu peserta tender, PT Reka Konstruksi. Direktur perusahaan tersebut, Patullah, menilai penetapan pemenang telah mengabaikan ketentuan dasar pengadaan barang dan jasa.

“Ada kejanggalan. Perusahaan pemenang tidak layak ditetapkan karena sedang menjalani blacklist. Ini jelas tercantum di situs Inaproc,” ujar Patullah, Rabu 3 Desember 2025.

Patullah menduga terdapat pelanggaran serius dalam proses evaluasi penawaran. “Kami menduga ada permainan di BP2JK Sumsel terkait kemenangan perusahaan yang sudah di-blacklist secara nasional. Kami merasa dirugikan dan akan segera mengajukan penyanggahan resmi,” katanya.

Patullah juga menyebut adanya indikasi pemalsuan data dalam proses tender tersebut.

“Kasus ini perlu segera diverifikasi karena berpotensi masuk kategori pelanggaran hukum,” ujarnya.

Sementara, Pengamat Anti Korupsi Sumsel Ade Indra Chaniago menilai kasus ini perlu segera diverifikasi karena berpotensi masuk kategori pelanggaran hukum. “Jika benar perusahaan berstatus blacklist dinyatakan menang, itu bukan sekadar kelalaian administratif,” ungkapnya.

“Itu bisa mengarah pada penyalahgunaan wewenang,” ujar dia.

Dia menegaskan bahwa institusi pengadaan seharusnya menjaga integritas dan kepercayaan publik

“LKPP dan aparat pengawas internal untuk segera melakukan audit dan klarifikasi menyeluruh terhadap proses tender tersebut,” sebutnya.

Saat dikonfirmasi ke pihak BP2JK pada Kamis 4 Desember 2025, mereka belum memberikan keterangan terkait persoalan. [AbV/red]