WIDEAZONE.COM, JAKARTA — Presiden Joko Widodo meminta ke Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) untuk menyederhanakan pelantikannya pada 20 Oktober mendatang.
“Pelantikan Presiden dan Wakil Preaiden nanti dilaksanakan dengan upacara yang sederhana saja. Namun tidak mengurangi kehidmatan dan keagungan acara itu,” ujar Presiden Jokowi seusai menerima kunjungan pimpinan MPR di Istana Negara Merdeka Jakarta, Rabu (16/10/2019).
Dalam pertemuan dengan sepuluh pimpinan MPR yang dipimpin Bambang Soesetyo itu, Presiden Jokowi menginginkan agar upara itu bisa berjalan khidmat tanpa gangguan apa pun.
Jokowi mengimbau agar seluruh rakyat Indonesia dapat menjaga kekhidmatan selama acara pelantikan presiden dan wakil presiden itu berlangsung.
“Suksesnya acara pelantikan presiden akan memberi pesan positif bagi dunia internasional. Dan, ini akan membantu perekonomian kita,” ujar Ketua MPR Bambang Soesetyo yang akrab disebut Bamsoet.
Menurut Bamsoet, dengan perekomomian yang baik, sama membantu seluruh rakyat Indonesia. “Dengan pelantikan yang khidmat, masagenya jadi jelas. Makanya MPR meminta agar penyelenggaraannya nanti tak terjadi gejolak apapun,” ujar Bamsoet.
Dalam pelantikan presiden dan wakil presiden nanti, sejumlah kepala negara dan kepala pemerintahan negara-negara sahabat akan hadir. Mereka sudah memastikan diri akan menghadiri pelantikan itu. Misalnya kepala pemerintahan dari beberapa negara ASEAN dan Perdana Menteri Australia. “Tapi untuk kepastiannya, silakan dicek ke Menteri Luar Negeri,” ujar Bamsoet menambahkan.
Di samping membahas soal pelantikan presiden, dalam pertemuan pimpinan MPR dan Presiden Jokowi itu disinggung tentang andemen Undang-Undang Dasar (UUD) 1945.
“Yang paling penting harus melakukan sejumlah kajian mendalam tentang itu serta menerima masukan dari berbagai pihak,” ujar Jokowi.
Menurut Jokowi, dalam kajian mendalam tentang UUD 1945 adanya masukan-masukan dari semua tokoh akademisi dan masyarakat. “Masukan-masukan itu harus ditampung sehingga bisa dirumuskan,” katanya.
Jokowi memberi kesempatan ke pada MPR untuk bekerja maksimal untuk melakukan kajian sembari menampung usulan-usulan yang masuk.
Menaggapi harapan itu, Ketua MPR akan mempertimbangkan dengan cermat semua aspirasi. MPR pun akan berkonsultasi dengan presiden selaku kepala negara dan kepala pemerintahan terkait andemen itu. (rel/abror vandozer)
