Tudingan Kangkangi Peraturan Migas, Dibantah Manajemen SPBU Boyan Tanjung

- Jurnalis

Senin, 8 April 2024 - 02:24 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

SPBU 64.787.02 di Kecamatan Boyan Tanjung Kabupaten Kapuas Hulu, Kalimantan Barat.

SPBU 64.787.02 di Kecamatan Boyan Tanjung Kabupaten Kapuas Hulu, Kalimantan Barat.

WIDEAZONE.com, KAPUAS HULU | Tudingan mengangkangi peraturan Migas, SPBU 64.787.02 di Kecamatan Boyan Tanjung Kabupaten Kapuas Hulu memberikan klarifikasi terkait isu miring operasional pengisian BBM di tempatnya.

Pengawas SPBU 64.787.02, Faisal dalam keterangannya kepada awak media Minggu siang 7 April 2024,  mengungkapkan bahwa SPBU di tempat kerjanya itu sudah menjalankan prosedur pengisian bahan bakar bakar minyak [BBM] sesuai aturan yang dikeluarkan pihak Pertamina.

Pernyataan Faisal ini sekaligus membantah isu yang muncul di salah satu media online. “Kami sudah melaksanakan pengisian BBM sesuai aturan dari pertamina,” tegasnya dalam keterangan pers di Kantornya .

Karena kita sudah melaksanakan pengisian BBM sesuai prosedur, seperti SOP operator yang harus mengisi sekian liter, terus ada batas pengisian berapa dan ada barcode juga.

Baca Juga:  Menko Polkam Warning Perusahaan Nakal "Karhutla": Tindak Tegas, Aparat Jangan Lunak!

“Semua sudah sesuai prosedur dan SOP,” ujarnya menegaskan kembali.

SPBU di tempatnya bekerja, ujar Faisal, terbuka kepada siapa saja konsumennya dan termasuk melayani semua jenis kendaraan yang ingin mengisi BBM.

“Semua kendaraan kami layani bang, seperti kendaraan jenis fuso, dump truck, motor juga iya semuanya masuk. Karena kita semua ada, Bio Solar ada, Pertalite ada, Pertamax ada,” kilah dia.

Dia menyebutkan, prosedur melayani sesuai ketentuan Pertamina yaitu mengisikan BBM subsidi sesuai nopol [nomor polisi] dan barcode yang benar.

Bagi petugas SPBU yang nakal dalam melayani pembelian BBM sudah disiapkan sanksi oleh pihak manajemen.

“Apa lagi menjelang hari raya Idul Fitri ini, kami bahkan lebih ekstra melayani masyarakat,” ungkapnya.

Untuk pelayanan pembelian BBM jenis Pertalite dan Solar, Faisal menjelaskan sudah lebih ketat pengawasan dari pertamina yakni harus menggunakan barcode untuk pembelian jenis Solar.

Baca Juga:  Bongkar Dugaan Skandal Rp70 Miliar Perjadin Setwan DPRD Sumsel: Dari Pungli Rp500 Ribu hingga Perjalanan Fiktif

Ketika ditanya apakah SPBU tempatnya pernah melakukan penyimpangan dan mendapatkan sanksi dari Pertamina, Faisal menjawab, “Pelanggaran selama saya bekerja itu belum ada,” tuturnya.

“Saya berharap kepada rekan media jika mendapatkan informasi dari oknum masyarakat tentang kinerja kami di SPBU yang kurang memuaskan semestinya harus konfirmasi ke kami. Jangan informasi langsung di konsumsi dijadikan berita,” sebutnya.

Apa lagi dalam pemberitaan tesebut mengarahkan ke Pasal dan UU. Tolong jangan kami di sudutkan. “Kita harus mengedepankan asas praduga tak bersalah, tidak boleh men-justice. Buatlah berita yang berimbang agar tidak menyesatkan asumsi masyarkat,” jelasnya

Laporan Jono Darsono| Editor AbV

Berita Terkait

Kepala SDN 233 Palembang Bantah Jarang Hadir dan Tudingan Material Tak SNI: Oknum Wartawan Bak Tim Audit
Luthfi Yazid Kecam Dugaan Skandal Penyadapan Ilegal: Extraordinary Serious Crime
Andreas Bilang Kapolda Sumsel Jangan “Kedodoran” dengan Dua PR Besar: 14 Korporasi Karhutla-Kekerasan Jurnalis, Gelar RDP!
HGB Koperasi Rakyat Miskin Kota, Gagasan Baru Reforma Agraria Perkotaan: Tanah Jangan Hanya Dikuasai Pemodal
Marzuki Alie Akui IGM Nunggak PBB, Minta Pemkot Palembang Duduk Bersama
Korupsi Lampu Jalan Palembang, Dua Tersangka Ditahan! Kerugian Negara Rp3,07 Miliar
BREAKING NEWS: Bapenda Palembang Pasang Plang Penunggak Pajak di Dua Objek STIMIK IGM
CACA Desak Kejati Sumsel Usut Dugaan Penyimpangan Anggaran Perjadin dan Bimtek Rp70 Miliar

Berita Terkait

Senin, 9 November 2026 - 10:10 WIB

Kepala SDN 233 Palembang Bantah Jarang Hadir dan Tudingan Material Tak SNI: Oknum Wartawan Bak Tim Audit

Kamis, 5 November 2026 - 09:35 WIB

Luthfi Yazid Kecam Dugaan Skandal Penyadapan Ilegal: Extraordinary Serious Crime

Senin, 2 November 2026 - 15:16 WIB

Andreas Bilang Kapolda Sumsel Jangan “Kedodoran” dengan Dua PR Besar: 14 Korporasi Karhutla-Kekerasan Jurnalis, Gelar RDP!

Senin, 2 November 2026 - 12:56 WIB

HGB Koperasi Rakyat Miskin Kota, Gagasan Baru Reforma Agraria Perkotaan: Tanah Jangan Hanya Dikuasai Pemodal

Rabu, 28 Oktober 2026 - 16:52 WIB

Marzuki Alie Akui IGM Nunggak PBB, Minta Pemkot Palembang Duduk Bersama

Berita Terbaru