Sekda Supriono Hadiri Penyampaian Laporan Hasil Reses Tahap II Pimpinan dan Anggota DPRD Sumsel

- Jurnalis

Rabu, 13 September 2023 - 21:44 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Sumsel, Ir SA Supriono menghadiri Rapat Paripurna LXXIV (74) DPRD Provinsi Sumsel dengan agenda penyampaian laporan hasil pelaksanaan kegiatan Reses Tahap II Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi Sumsel, di ruang rapat paripurna DPRD Provinsi Sumsel, Rabu 13 September 2023, pagi. Rapat kali ini dibuka Wakil Ketua DPRD Provinsi Sumsel HM Giri Ramandha N Kiemas. 

Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Sumsel, Ir SA Supriono menghadiri Rapat Paripurna LXXIV (74) DPRD Provinsi Sumsel dengan agenda penyampaian laporan hasil pelaksanaan kegiatan Reses Tahap II Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi Sumsel, di ruang rapat paripurna DPRD Provinsi Sumsel, Rabu 13 September 2023, pagi. Rapat kali ini dibuka Wakil Ketua DPRD Provinsi Sumsel HM Giri Ramandha N Kiemas. 

WIDEAZONE.com, PALEMBANG | Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Sumsel, Ir SA Supriono menghadiri Rapat Paripurna LXXIV (74) DPRD Provinsi Sumsel dengan agenda penyampaian laporan hasil pelaksanaan kegiatan Reses Tahap II Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi Sumsel, di ruang rapat paripurna DPRD Provinsi Sumsel, Rabu 13 September 2023, pagi. Rapat kali ini dibuka Wakil Ketua DPRD Provinsi Sumsel HM Giri Ramandha N Kiemas. 

Dalam kesempatan itu sejumlah juru bicara dari beberapa Dapil menyampaikan hasil kegiatan reses, di antaranya dari Dapil  Sumsel I Yudha Renaldi. 

Dalam penyampaian laporannya Yudha menjelaskan bahwa ads beberapa hal yang perlu mendapatkan perhatian dan direkomendasikan untuk ditindaklanjuti.  Pertama mengenai Amdal di daerah pemukiman dan masih sulitnya masyarakat mendapatkan kartu fasilitas jaminan kesehatan nasional (JKN). 

“Yang ketiga adalah keluhan masyarakat kawasan kelurahan 16 Ulu Kecamatan SU 2 Palembang menyampaikan kebutuhan baju hadroh, kolam retensi, drainase dan TPU bagi masyarakay di Seberang Ulu 2,” jelasnya. 

Baca Juga:  EMERGENCY! Pengamat Minta Gubernur Tetapkan Sumsel sebagai Provinsi Siaga ISPA

Selain itu pemerintah juga diharapkan memperhatikan masyarakat yang berhak menerima program PKH, serta masih kurangnya sarana dan prasarana dalam menunjang pembelajaran tatap muka di kawasan Kecamatan Kertapati. 

Selanjutnya dijelaskan Juru Bicara Dapil 2 Antoni Yuzar. Dalam Kesempatan itu Ia meminta pemerintah memperhatikan dan membantu hasil reses mereka pertama yakni bantuan mobil.crane untuk memperbaiki penerangan lampu jalan.

Kemudian yang kedua mengenai fasilitas air bersih dalam hal ini BUMD PT Tirta Sriwijaya Maju yang menurut keluhan masyarakat sangat  bermasalah. Bukan hanya tidak layak untuk kebutuhan mandi juga konsumsi. 

“Keluhan ini berlangsung lama dari reses-reses tahun lalu pada 2022 telah diingatkan agar mencuci pipa agar air yang dikirim tidak kotor dan keruh dan air yang dikirim adalah air bersih. Namun sampai sekarang ini belum dilakukan,” jelasnya.

Baca Juga:  Janggal! Petani Leo Jadi Tersangka Karhutla, DPRD Sumsel Turun Tangan, Dugaan Keterlibatan PT BMH Disorot

Selanjutnya, Juru Bicara Dapil 3 Ahmad Firdaus Ishak mengatakan mengajak Gubernur dan Wakil Gubernur Sumsel untuk mensupport aspirasi masyarakat di desa Kecamatan Muara Kuang dan Pemulutan dalam bidang insfrastruktur dan pertanian. Kemudian meminta juga agar pimpinan daerah bersama DPRD Sumsel  bersinergi dengan DPR RI asal Sumsel agar pembangunan di daerah yang tidak tercover APBD dapat diupayakam dibantu dengan dana dari pusat. 

Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Provinsi Sumsel HM Giri Ramandha N Kiemas berharap laporan hasil Reses Tahap II ini dapat menjadi bahan masukan bagi penyusunan rencana kerja Pemprov Sumsel.*

Berita Terkait

Janggal! Petani Leo Jadi Tersangka Karhutla, DPRD Sumsel Turun Tangan, Dugaan Keterlibatan PT BMH Disorot
EMERGENCY! Pengamat Minta Gubernur Tetapkan Sumsel sebagai Provinsi Siaga ISPA
CACA-FPMP Desak APH Bongkar Skandal Rp70 Miliar Sekretariat DPRD Sumsel
Kapolda Rony Samtana Janji Evaluasi “All-in” Soal Bentrokan Lukai Wartawan hingga Pencopotan Dirintelkam, Koalisi Pers Sumsel Desak Tanggung Jawab
RAPBD Perubahan Sumsel 2026 Turun Rp213 Miliar, Belanja Daerah Disepakati Rp9,5 Triliun ‎
Kinerja DPRD Sumsel 2 Tahun Dinilai Memprihatinkan: Dari Borosnya APBD hingga Lemahnya Pengawasan
KI Sumsel Sentil Parpol: Jangan Cuma Terbuka di Pusat‎
Klaim Sumsel Surplus Beras: Beras Premium 5 Kilogram Langka di Pasaran, Bulog Ngaku Stok Terbatas

Berita Terkait

Selasa, 10 November 2026 - 09:08 WIB

Janggal! Petani Leo Jadi Tersangka Karhutla, DPRD Sumsel Turun Tangan, Dugaan Keterlibatan PT BMH Disorot

Rabu, 21 Oktober 2026 - 15:17 WIB

EMERGENCY! Pengamat Minta Gubernur Tetapkan Sumsel sebagai Provinsi Siaga ISPA

Selasa, 20 Oktober 2026 - 18:48 WIB

CACA-FPMP Desak APH Bongkar Skandal Rp70 Miliar Sekretariat DPRD Sumsel

Kamis, 15 Oktober 2026 - 20:38 WIB

Kapolda Rony Samtana Janji Evaluasi “All-in” Soal Bentrokan Lukai Wartawan hingga Pencopotan Dirintelkam, Koalisi Pers Sumsel Desak Tanggung Jawab

Minggu, 27 September 2026 - 12:03 WIB

RAPBD Perubahan Sumsel 2026 Turun Rp213 Miliar, Belanja Daerah Disepakati Rp9,5 Triliun ‎

Berita Terbaru