Soal Berantas TPPO dari Hulu ke Hilir, Polda Sumsel: Perlu ‘Kerja Sama’

- Jurnalis

Senin, 26 Juni 2023 - 17:09 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Wakapolda Sumsel Brigjen Pol M Zulkarnain SIK MSi ketika memimpin rapat di ruang Vicon lantai 2, Gedung Presisi Mapolda Sumsel, Senin 26 Juni 2023.

Wakapolda Sumsel Brigjen Pol M Zulkarnain SIK MSi ketika memimpin rapat di ruang Vicon lantai 2, Gedung Presisi Mapolda Sumsel, Senin 26 Juni 2023.

WIDEAZONE.com, PALEMBANG | Instruksi Presiden Joko Widodo terkait pencegahan hingga pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang [TPPO] dalam rapat terbatas [Ratas] di Istana Jakarta pada 30 Mei 2023 lalu, langsung direspon Polri beserta jajaran. 

Hal tersebut terungkap dalam pernyataan Wakapolda Sumsel Brigjen Pol M Zulkarnain SIK MSi ketika memimpin rapat di ruang Vicon lantai 2, Gedung Presisi Mapolda Sumsel, Senin 26 Juni 2023.

Berdasarkan data Penegakkan Hukum Perkara TPPO nasional periode 5-23 Juni 2023, terdapat sebanyak 472 LP dengan jumlah terbanyak di Polda Jawa barat sebanyak 62 LP, dan 580 TSK dengan jumlah terbanyak di Polda Jawa Barat [71 TSK] serta sebanyak 1671 Korban Dengan jumlah korban terbanyak pada Polda Kaltara [246 Korban].

“Dengan telah terbentuknya Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang [Satgas TPPO] tahun 2023, kami selaku Kasatgas Pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada seluruh satuan tugas TPPO, baik di tingkat Provinsi dan Kota/Kabupaten dalam kegiatan Pemberantasan TPPO yang telah berjalan selama periode Ini,” ujarnya. 

Baca Juga:  Luthfi Yazid Kecam Dugaan Skandal Penyadapan Ilegal: Extraordinary Serious Crime

Oleh sebab itu, ungkap Brigjen M Zulkarnain, untuk memberantas TPPO dari Hulu sampai Hilir memerlukan ’Kerja Bersama’ yang harmonis dan sinergis dari para pihak terkait, mulai dari keluarga, masyarakat, lembaga pendidikan, dunia usaha, lembaga masyarakat, dan lembaga pemerintah di tingkat Desa, Kabupaten/Kota, Provinsi, dan Pusat. 

Sinergitas kebijakan, program dan kegiatan di semua lini yang memiliki daya ungkit tinggi tersebut diperlukan untuk menghapuskan faktor penyebab TPPO yang sangat kompleks, seperti diuraikan di atas.

“Sinergitas akan membangun kerjasama-kerjasama kreatif dengan cara menghormati dan memahami perbedaan tugas, fungsi dan peran masing-masing pihak. Untuk itu, para pihak yang terkait harus memiliki interaksi yang berkelanjutan, saling terbuka, memiliki pemahaman dan visi yang sama, dan mengedepankan dialog dalam segala hal. Melalui proses interaksi reguler ini diharapkan muncul ide-ide kreatif dan inovatif,” jelasnya. 

Baca Juga:  Cipayung Plus Palembang Kecam Keras Dugaan Persekusi di Depan Polda Sumsel, Enam Mahasiswa Luka-Luka

“Melalui Rakor Satgas TPPO ini adalah salah satu upaya kami, untuk memfasilitasi interaksi tersebut,” tegasnya. 

Turut hadir Direskrimum Polda Sumsel Kombes Pol M Anwar Reksowidjojo SIK MH [Wakasatgas TPPO], Wadir Reskrimum Polda Sumsel AKBP.Tulus Sinaga SIK MH, Para Kasubsatgas TPPO Polda Sumsel, Para Kapolres/Tabes Jajaran [mengikuti secara virtual dari wilayah masing-masing bersama satgasres dan mengundang instansi terkait yang ada di wilayah masing-masing].

Undangan/narasumber, Kajati Sumsel diwakili oleh Kasi Teroris Linta Negara BPK.Herman SH, KPT Palembang diwakili oleh Bpk. Efran Basuning SH MHum [Hakim Tinggi], Kadisnakertrans Provinsi Sumsel diwakili oleh Andi Bobi Wahyudi SH MSi] Kadiv Imigrasi Kumham Sumsel Bpk.Herdaus SH MH dan lainnya. 

Editor Abror Vandozer

Berita Terkait

Janggal! Petani Leo Jadi Tersangka Karhutla, DPRD Sumsel Turun Tangan, Dugaan Keterlibatan PT BMH Disorot
Kepala SDN 233 Palembang Bantah Jarang Hadir dan Tudingan Material Tak SNI: Oknum Wartawan Bak Tim Audit
Luthfi Yazid Kecam Dugaan Skandal Penyadapan Ilegal: Extraordinary Serious Crime
Andreas Bilang Kapolda Sumsel Jangan “Kedodoran” dengan Dua PR Besar: 14 Korporasi Karhutla-Kekerasan Jurnalis, Gelar RDP!
HGB Koperasi Rakyat Miskin Kota, Gagasan Baru Reforma Agraria Perkotaan: Tanah Jangan Hanya Dikuasai Pemodal
Marzuki Alie Akui IGM Nunggak PBB, Minta Pemkot Palembang Duduk Bersama
Korupsi Lampu Jalan Palembang, Dua Tersangka Ditahan! Kerugian Negara Rp3,07 Miliar
BREAKING NEWS: Bapenda Palembang Pasang Plang Penunggak Pajak di Dua Objek STIMIK IGM

Berita Terkait

Selasa, 10 November 2026 - 09:08 WIB

Janggal! Petani Leo Jadi Tersangka Karhutla, DPRD Sumsel Turun Tangan, Dugaan Keterlibatan PT BMH Disorot

Senin, 9 November 2026 - 10:10 WIB

Kepala SDN 233 Palembang Bantah Jarang Hadir dan Tudingan Material Tak SNI: Oknum Wartawan Bak Tim Audit

Kamis, 5 November 2026 - 09:35 WIB

Luthfi Yazid Kecam Dugaan Skandal Penyadapan Ilegal: Extraordinary Serious Crime

Senin, 2 November 2026 - 15:16 WIB

Andreas Bilang Kapolda Sumsel Jangan “Kedodoran” dengan Dua PR Besar: 14 Korporasi Karhutla-Kekerasan Jurnalis, Gelar RDP!

Senin, 2 November 2026 - 12:56 WIB

HGB Koperasi Rakyat Miskin Kota, Gagasan Baru Reforma Agraria Perkotaan: Tanah Jangan Hanya Dikuasai Pemodal

Berita Terbaru