Wagub Mawardi Yahya Terima Kunker Komite III DPD RI dalam Penyelenggaraan Ibadah Haji

- Jurnalis

Kamis, 1 Juni 2023 - 09:12 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Wakil Gubernur Sumsel H Mawardi Yahya menyambut baik kunjungan kerja (Kunker) Komite III DPD RI  melakukan inventarisasi Materi Terkait Pengawasan atas Pelaksanaan Haji UU 8/2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umroh di Provinsi Sumsel, Rabu 31 Mei 2023.

Wakil Gubernur Sumsel H Mawardi Yahya menyambut baik kunjungan kerja (Kunker) Komite III DPD RI  melakukan inventarisasi Materi Terkait Pengawasan atas Pelaksanaan Haji UU 8/2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umroh di Provinsi Sumsel, Rabu 31 Mei 2023.

WIDEAZONE.com, PALEMBANG | Wakil Gubernur Sumsel H Mawardi Yahya menyambut baik kunjungan kerja (Kunker) Komite III DPD RI melakukan inventarisasi Materi Terkait Pengawasan atas Pelaksanaan Haji UU 8/2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umroh di Provinsi Sumsel, Rabu 31 Mei 2023.

Menurut Mawardi Yahya kunjungan  Komite III DPD RI merupakan angin segar bagi Sumsel dalam pelayanan penyelenggaraan  jemaah haji dan umroh dari Provinsi Sumsel.

Sementara itu, Wakil Ketua Komite III DPD RI, Evi Apita Maya menyebut, berdasarkan pasal 10 UU 8/2019 tentang penyelenggaraan ibadah haji dan umroh menegaskan bahwa ibadah haji reguler menjadi tanggungjawab pemerintah yang dilaksanakan oleh menteri melalui satuan kerja kemudian berstruktur ditingkat daerah pusat dan Arab Saudi. 

Baca Juga:  EMERGENCY! Pengamat Minta Gubernur Tetapkan Sumsel sebagai Provinsi Siaga ISPA

“Dari ketentuan dipahami bahwa ada peran negara yakni pemerintah untuk memastikan penyelengaraan ibadah haji reguler sebagian warga Indonesia aman, nyaman, tertib dan sesuai dengan ketentuan syariat,”  katanya.

Selanjutnya, lanjutnya pada ibadah haji khusus meski pemerintah secara teknis bukan sebagai penyelengara akan tetapi perhatian sebagai pembuat kebijakan, pengawas dan bertangggung jawab untuk mematikan ibadah khusus yang dilakukan oleh penyelengara haji dilaksakan sesuai dengan UU penyelenggara ibadah haji dan umroh serta peran-peran pelaksanaan lainnya. 

Baca Juga:  Kinerja DPRD Sumsel 2 Tahun Dinilai Memprihatinkan: Dari Borosnya APBD hingga Lemahnya Pengawasan

Beberapa hal yang penting menjadi soroton Komite III DPD RI dalam pengawasan ibadah haji 1444 H tentu saja tentang tanggung jawab pemerintah daerah dalam hal manasik, pelayanan kesehatan akomodasi/ transportasi jamaah di dalam negeri. 

“Kami berharap pada kegiatan ini dapat menyerap banyak pandangan  dari masyarakat dan daerah terhadap isu-isu tersebut. Kami mengucapkan terima kasih atas kerjasama dari Provinsi Sumsel pada kegiatan ini,” tutupnya.****

Berita Terkait

Janggal! Petani Leo Jadi Tersangka Karhutla, DPRD Sumsel Turun Tangan, Dugaan Keterlibatan PT BMH Disorot
EMERGENCY! Pengamat Minta Gubernur Tetapkan Sumsel sebagai Provinsi Siaga ISPA
CACA-FPMP Desak APH Bongkar Skandal Rp70 Miliar Sekretariat DPRD Sumsel
Kapolda Rony Samtana Janji Evaluasi “All-in” Soal Bentrokan Lukai Wartawan hingga Pencopotan Dirintelkam, Koalisi Pers Sumsel Desak Tanggung Jawab
RAPBD Perubahan Sumsel 2026 Turun Rp213 Miliar, Belanja Daerah Disepakati Rp9,5 Triliun ‎
Kinerja DPRD Sumsel 2 Tahun Dinilai Memprihatinkan: Dari Borosnya APBD hingga Lemahnya Pengawasan
KI Sumsel Sentil Parpol: Jangan Cuma Terbuka di Pusat‎
Klaim Sumsel Surplus Beras: Beras Premium 5 Kilogram Langka di Pasaran, Bulog Ngaku Stok Terbatas

Berita Terkait

Selasa, 10 November 2026 - 09:08 WIB

Janggal! Petani Leo Jadi Tersangka Karhutla, DPRD Sumsel Turun Tangan, Dugaan Keterlibatan PT BMH Disorot

Rabu, 21 Oktober 2026 - 15:17 WIB

EMERGENCY! Pengamat Minta Gubernur Tetapkan Sumsel sebagai Provinsi Siaga ISPA

Selasa, 20 Oktober 2026 - 18:48 WIB

CACA-FPMP Desak APH Bongkar Skandal Rp70 Miliar Sekretariat DPRD Sumsel

Kamis, 15 Oktober 2026 - 20:38 WIB

Kapolda Rony Samtana Janji Evaluasi “All-in” Soal Bentrokan Lukai Wartawan hingga Pencopotan Dirintelkam, Koalisi Pers Sumsel Desak Tanggung Jawab

Minggu, 27 September 2026 - 12:03 WIB

RAPBD Perubahan Sumsel 2026 Turun Rp213 Miliar, Belanja Daerah Disepakati Rp9,5 Triliun ‎

Berita Terbaru