WIDEAZONE.com, PALEMBANG | Kementerian Agama melalui Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJH) fasilitasi pelaku usaha mikro dan kecil (UMK) dengan program sertifikasi halal (SiHalal) secara gratis.
“Program tersebut bukan untuk pelaku UMK terdampak COVID-19 melainkan bantuan pemerintah pusat dengan konsekuensi dari mandatori untuk memfasilitasi UMK secara gratis,” ungkap Ketua Satgas Halal Sumsel, Yahuza Effendi saat dimintai keterangan melalui sambungan elektronik, Selasa (7/9).
Kegiatan itu, ujar Yahuza bisa dibiayai oleh pusat, daerah, Provinsi Kabupaten kota, BUMN dan BUMD. Untuk di wilayah Sumsel telah dilaksanakan pada tahun sebelumnya.
“Sekarang masuk di tahun kedua,” ucapnya.
Di tahun kedua ini, Yahuza mengatakan tidak ada kuota Provinsi, namun secara nasional kuota yang diregistrasi melalui aplikasi SIHalal mencapai 3200. “Makanya pelaku usaha berebut untuk mendaftar pada tautan Sehati yang tertuang pada aplikasi SIHalal! siapa cepat dia dapat,” jelasnya.
Pada pelaksaannya, BPJH didukung oleh puluhan instansi terkait di antaranya, Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Koperasi yang menaungi UMKM, sedangkan tugas kewenangan BPJH melakukan proses sertifikasi.
“Dengan seperti itu, maka lembaga pembina seperti koperasi dan UMKM, Dinas Perindustrian dan Perdagangan otomatis membantu, termasuk masing-masing Pemerintah daerah yang punya wilayah,” tuturnya.
Ia menyebutkan, bahwa pihaknya telah melayangkan surat yang ditujukan ke Kemenag kabupaten/kota untuk melakukan koordinasi dengan pembina terkait data pelaku usaha.
“Tujuannya, mendata pelaku usaha yang ada di wilayahnya masing-masing untuk mendaftar SIHalal,” tuturnya.




![Pemerintah Kota Palembang kembali menyalurkan Uang Ganti Kerugian [UGK] kepada warga terdampak pembebasan lahan di Kelurahan Karya Jaya, Kecamatan Kertapati.](https://wideazone.com/wp-content/uploads/2026/11/tah-Kota-Palembang-kembali-menyalurkan-Uang-Ganti-Kerugian-UGK-kepada-warga-terdampak-pembebasan-lahan-di-Kelurahan-Karya-Jaya-Kecamatan-Kertapati-225x129.jpg)
![Wali Kota Palembang H Ratu Dewa mengingatkan 127 Pegawai Negeri Sipil [PNS] yang baru dilantik agar tidak sekadar mengejar status sebagai aparatur negara, tetapi benar-benar menunjukkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.](https://wideazone.com/wp-content/uploads/2026/11/IMG-20261113-WA0008-225x129.jpg)




![Pemerintah Kota Palembang kembali menyalurkan Uang Ganti Kerugian [UGK] kepada warga terdampak pembebasan lahan di Kelurahan Karya Jaya, Kecamatan Kertapati.](https://wideazone.com/wp-content/uploads/2026/11/tah-Kota-Palembang-kembali-menyalurkan-Uang-Ganti-Kerugian-UGK-kepada-warga-terdampak-pembebasan-lahan-di-Kelurahan-Karya-Jaya-Kecamatan-Kertapati-129x85.jpg)
![Wali Kota Palembang H Ratu Dewa mengingatkan 127 Pegawai Negeri Sipil [PNS] yang baru dilantik agar tidak sekadar mengejar status sebagai aparatur negara, tetapi benar-benar menunjukkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.](https://wideazone.com/wp-content/uploads/2026/11/IMG-20261113-WA0008-129x85.jpg)




![Anggota DPRD Sumsel, Chairul S Matdiah dan Surat Penangkapan Petani Leo Waldi. [AbV-WI]](https://wideazone.com/wp-content/uploads/2026/11/InShot_20261110_090612630_copy_3335x1879-360x200.jpg)
![Pengamat politik Sumatera Selatan sekaligus Sekretaris Wilayah Asosiasi Ilmu Politik Indonesia [AIPI] Sumsel, Ahmad Haekal Al-Haffafah.](https://wideazone.com/wp-content/uploads/2026/10/IMG-20261021-WA0001-360x200.jpg)
![Corporation Anti Corruption Agency Sumatera Selatan [CACA-Sumsel] bersama PB Front Pemuda Merah Putih [FPMP] dalam aksi unjuk rasa di Kantor DPRD Provinsi Sumatera Selatan, Selasa 20 Oktober 2026.](https://wideazone.com/wp-content/uploads/2026/10/IMG-20261020-WA0016_copy_1519x678-360x200.jpg)
