KSPSI Menolak Disahkannya Omnibuslaw

- Jurnalis

Kamis, 12 Maret 2020 - 19:17 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Gelombang ribuan masa yang tergabung Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia(KSPSI)Provinsi Sumsel memadati halaman kantor DPRD Sumsel Rabu (11/3/20).

Gelombang ribuan masa yang tergabung Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia(KSPSI)Provinsi Sumsel memadati halaman kantor DPRD Sumsel Rabu (11/3/20).

WIDEAZONE. COM PALEMBANG – Aksi unjuk rasa menolak disahkannya Omnibuslaw oleh pemerintah pusat nyaris terjadi hampir di seluruh wilayah di Indonesia juga tak luput buruh di Sumatera Selatan.

Gelombang ribuan masa yang tergabung Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia(KSPSI)Provinsi Sumsel memadati halaman kantor DPRD Sumsel Rabu (11/3/20).

Ketua DPD KSPSI Sumsel, Abdullah Anang saat dijumpai megatakan, terkait penolakan Omnibuslaw .Pertama memohon perlindungan hukum dan keadilan , Kedua menolak RUU cipta lapangan kerja, dan ke Tiga menuntut dikeluarkannya kluster ketenagakerjaan dalam RUU cipta kerja,” ungkap Anang singkat.

Baca Juga:  Kinerja DPRD Sumsel 2 Tahun Dinilai Memprihatinkan: Dari Borosnya APBD hingga Lemahnya Pengawasan

Ditempat yang sama H Barlian Yasin SH selaku Ketua PD FSPP SPSI Sumsel didampingi Wakil Ketua Ir Alwi Sirajuddin, menjelaskan, kami menuntut keras menolak disahkannya Omnibuslaw .

Apabila sampai terjadi disahkannya Omnibuslaw ini mungkin akan terjadi gejolak masa yang lebih besar lagi dan sudah pasti Indinesia lumpuh. kami juga tidak mengharapkan seperti ini. tetapi sampai terjadi kita lihat bagaimana Indonesia tanpa buruh,” jelas Burlian

Baca Juga:  Janggal! Petani Leo Jadi Tersangka Karhutla, DPRD Sumsel Turun Tangan, Dugaan Keterlibatan PT BMH Disorot

Kami sangat berharap, semoga apa yang kami aspirasikan dapat terwujud dengan baik dan juga ingin keberpihakan anggota DPRD Sumsel maupun pihak pemerintah Provinsi Sumsel kepada buruh yang khususnya ada di Sumtera Selatan ini,”tutup Burlian.

Laporan Dewi

Editor Abror Vandozer

Berita Terkait

Janggal! Petani Leo Jadi Tersangka Karhutla, DPRD Sumsel Turun Tangan, Dugaan Keterlibatan PT BMH Disorot
EMERGENCY! Pengamat Minta Gubernur Tetapkan Sumsel sebagai Provinsi Siaga ISPA
CACA-FPMP Desak APH Bongkar Skandal Rp70 Miliar Sekretariat DPRD Sumsel
Kapolda Rony Samtana Janji Evaluasi “All-in” Soal Bentrokan Lukai Wartawan hingga Pencopotan Dirintelkam, Koalisi Pers Sumsel Desak Tanggung Jawab
RAPBD Perubahan Sumsel 2026 Turun Rp213 Miliar, Belanja Daerah Disepakati Rp9,5 Triliun ‎
Kinerja DPRD Sumsel 2 Tahun Dinilai Memprihatinkan: Dari Borosnya APBD hingga Lemahnya Pengawasan
KI Sumsel Sentil Parpol: Jangan Cuma Terbuka di Pusat‎
Klaim Sumsel Surplus Beras: Beras Premium 5 Kilogram Langka di Pasaran, Bulog Ngaku Stok Terbatas

Berita Terkait

Selasa, 10 November 2026 - 09:08 WIB

Janggal! Petani Leo Jadi Tersangka Karhutla, DPRD Sumsel Turun Tangan, Dugaan Keterlibatan PT BMH Disorot

Rabu, 21 Oktober 2026 - 15:17 WIB

EMERGENCY! Pengamat Minta Gubernur Tetapkan Sumsel sebagai Provinsi Siaga ISPA

Selasa, 20 Oktober 2026 - 18:48 WIB

CACA-FPMP Desak APH Bongkar Skandal Rp70 Miliar Sekretariat DPRD Sumsel

Kamis, 15 Oktober 2026 - 20:38 WIB

Kapolda Rony Samtana Janji Evaluasi “All-in” Soal Bentrokan Lukai Wartawan hingga Pencopotan Dirintelkam, Koalisi Pers Sumsel Desak Tanggung Jawab

Minggu, 27 September 2026 - 12:03 WIB

RAPBD Perubahan Sumsel 2026 Turun Rp213 Miliar, Belanja Daerah Disepakati Rp9,5 Triliun ‎

Berita Terbaru