Penertiban Kilang Minyak Ilegal Dongkrak Pengiriman Minyak Sumur Rakyat, SKK Migas Apresiasi Polda Sumsel

WIDEAZONE.com, PALEMBANG | Penindakan tegas terhadap praktik penyalahgunaan bahan bakar minyak [BBM] ilegal dan penutupan kilang minyak ilegal di Sumatera Selatan mulai menunjukkan dampak positif terhadap peningkatan pengiriman minyak dari sumur masyarakat.

Perwakilan SKK Migas Wilayah Sumatera Bagian Selatan (Sumbagsel) mengapresiasi langkah tegas Polda Sumatera Selatan dalam memberantas distribusi BBM ilegal hasil pengolahan kilang ilegal.

Kepala Perwakilan SKK Migas Sumbagsel, Bambang Dwi Djanuarto, mengatakan penegakan hukum tersebut turut mendorong peningkatan lifting minyak sekaligus membuka peluang peningkatan kesejahteraan masyarakat.

“Kami apresiasi sebesar-besarnya Bapak Kapolda Sumatera Selatan dan seluruh jajaran yang telah mengambil tindakan tegas dengan menindak semua pelaku pendistribusian BBM ilegal hasil illegal refinery dan juga menutup illegal refinery karena hal tersebut sangat berdampak terhadap peningkatan lifting dan kesejahteraan masyarakat,” ujar Bambang dalam siaran pers, Rabu 12 Agustus 2026.

Dampak penertiban tersebut terlihat dari meningkatnya volume pengiriman minyak sumur masyarakat yang dikelola Badan Usaha Milik Daerah [BUMD], koperasi, dan UMKM di wilayah Sumatera Selatan dan Jambi yang telah menjalin kontrak dengan Kontraktor Kontrak Kerja Sama [KKKS].

Berdasarkan data SKK Migas, rata-rata pengiriman minyak sumur masyarakat pada Mei 2026 tercatat sebesar 402 barel minyak per hari [BOPD]. Angka tersebut meningkat menjadi 1.911 BOPD pada Juli 2026 dan kembali melonjak menjadi 2.391 BOPD pada awal Agustus 2026.

“Sejalan dengan penegakan hukum oleh Bapak Kapolda Sumsel dan jajaran, volume pengiriman minyak dari sumur masyarakat yang dikelola BUMD, koperasi dan UMKM di wilayah Sumatera Selatan dan Jambi juga mengalami kenaikan. Dampak penertiban dan penegakan hukum sangat terasa memberikan efek pada peningkatan lifting dan kesejahteraan masyarakat,” jelasnya.

Bambang menambahkan, ketegasan aparat kepolisian juga tercermin dari besarnya hasil penindakan terhadap penyalahgunaan BBM dan aktivitas kilang minyak ilegal sepanjang Januari hingga Juli 2026.

Tercatat sebanyak 107 laporan polisi telah ditangani, terdiri dari 96 laporan terkait penindakan BBM ilegal dan 11 laporan kasus kilang minyak ilegal.

Dari seluruh penindakan tersebut, polisi menetapkan 142 tersangka, dengan rincian 129 orang dalam kasus BBM ilegal dan 13 orang terkait aktivitas kilang minyak ilegal.

Selain itu, aparat menyita 111 kendaraan yang terdiri dari 107 unit dalam kasus BBM ilegal dan empat unit dalam kasus kilang minyak ilegal. Total barang bukti minyak yang berhasil diamankan mencapai 1.387.184 liter.

Data tersebut sebelumnya disampaikan Kapolda Sumatera Selatan Irjen Pol Sandi Nugroho dalam konferensi pers di UPPKB Kertapati atau Terminal Timbangan Kramasan, 27 Juli 2026.

Dalam konferensi pers tersebut juga diperlihatkan 51 unit kendaraan barang bukti, terdiri dari sembilan kendaraan roda empat, 26 kendaraan roda enam, dan 16 kendaraan roda sepuluh. Kendaraan tersebut merupakan hasil penindakan berbagai satuan kepolisian, termasuk Ditreskrimsus, Ditreskrimum, Ditpolairud, Satbrimob, serta sejumlah Polres di Sumatera Selatan.

Menurut Bambang, pemberantasan praktik ilegal tersebut menjadi bagian penting dalam menjaga ketahanan energi nasional, sekaligus memastikan pengelolaan minyak dari sumur masyarakat berjalan melalui jalur resmi.

Upaya ini juga sejalan dengan program prioritas Presiden Republik Indonesia dalam memperkuat ketahanan energi nasional melalui Permen ESDM Nomor 14 Tahun 2025 yang menjadi landasan hukum pengelolaan sumur minyak masyarakat.

Sumatera Selatan sendiri menjadi salah satu wilayah yang menjalankan sekaligus menguji coba tata kelola sumur masyarakat secara terintegrasi. Program ini melibatkan berbagai pemangku kepentingan, mulai dari Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, Polda Sumsel, Kodam II/Sriwijaya, Kejaksaan Tinggi, Pengadilan Tinggi, SKK Migas, hingga KKKS Pertamina dan Medco.

Bambang berharap, sinergi antara aparat penegak hukum, pemerintah daerah, SKK Migas, dan KKKS dapat terus diperkuat agar praktik ilegal tidak kembali menghambat optimalisasi produksi minyak nasional.

Dengan penertiban yang konsisten dan tata kelola sumur masyarakat yang semakin baik, peningkatan produksi dan lifting diharapkan dapat berjalan beriringan dengan perlindungan aset negara, stabilitas keamanan, iklim investasi yang kondusif, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat. [red]