WIDEAZONE.COM, BATURAJA — Pembongkaran RSUD Ibnu Sutowo yang telah hampir 2 tahun menjadi terbengkalai dan belum dibangun kembali menyebabkan fasilitas layanan kesehatan masyarakat OKU terancam.
Massa yang tergabung dalam Forum Mahasiswa dan Masyarakat Peduli OKU (FORMAT OKU) menolak berdialog dengan Asisten Bidang Pemerintahan Pemkab Ogan Komering Ulu (OKU) Priyatno Darmadi, saat melakukan aksi demonstrasi di Pemkab OKU Kamis (12/09/2019).
Massa menolak berdialog dengan Priyatno karena mereka menilai Asisten 1 Setda OKU tersebut bukanlah pihak yang dapat mengambil kebijakan dan menjelaskan detil permasalahan yang mereka pertanyakan.
“Kami ingin mendapat penjelasan langsung dari Bupati OKU, Wakil Bupati atau Sekda terkait terkatung-katungnya pembangunan RSUD Ibnu Sutowo,” ujar Korlap aksi Mulya Ari Ramadhan.
Kedatangan massa yang merupakan gabungan dari Kesatuan Mahasiswa Muslim Indonesia Daerah OKU Raya (KAMMI OKU Raya), Gerakan Rakyat dan Pemuda OKU (Garda OKU) dan Barisan Pemuda Lengkiti Bersatu (BPLB) tersebut untuk mempertanyakan tak kunjung dimulainya pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Ibnu Sutowo Baturaja padahal hampir 2 tahun sebagian bangunan rumah sakit itu dibongkar.

“Kami menduga negara juga dirugikan karena pendapatan daerah dari sektor pelayanan kesehatan di RSUD Ibnu Sutowo berkurang akibat pembongkaran tersebut,” ujar salah satu korlap aksi Josi Robet.
Josi Robet yang merupakan Ketua Gerakan Masyarakat dan Pemuda OKU (Garda OKU) juga mempermasalahkan sumber dana pembongkaran RSUD Ibnu Sutowo, serta aset bekas pembongkaran yang tak diketahui kemana rimbanya, serta terganggunya pelayanan kesehatan untuk masyarakat.
Sementara itu Muslimin Jakfar Ketua Barisan Pemuda Lengkiti Bersatu meminta pihak terkait untuk membuka tabir gelap pembangunan RSUD Ibnu Sutowo.
“Aparat hukum baik dari Kepolisian maupun Kejaksaan harus melakukan penyelidikan terkait dugaan kerugian negara yang ditmbulkan dari pembongkaran rumah sakit ini,” teriak pria yang akrab disapa Mimin itu dengan lantang.
Massa aksi juga menyesalkan pihak Pemkab OKU yang lemah dalam perencanaan pembangunan.
“Kalau dana belum jelas, bangunan jangan dulu dibongkar, seharusnya ada pendapatan daerah, namun hari ini tinggal puing-puing,” tutur Ria salah satu orator dari KAMMI OKU Raya.
Suasana aksi memanas saat massa aksi memaksa masuk ke dalam Pemkab OKU untuk bertemu Bupati, beberapa kali massa dan aparat keamanan dari Polres OKU dan Pol PP terlibat saling dorong, bahkan seorang massa aksi mengaku sempat menjadi korban tendangan anggota Sat Pol PP.
Massa menolak masuk karena dibatasi hanya 25 orang perwakilan dapat masuk ke ruang rapat Pemkab OKU, sementara pihak Pemkab yang diwakili Asisiten 1 menolak tawaran massa untuk berdialog dihalaman Pemkab OKU.
Massa yang kecewa karena tidak dapat bertemu dengan Bupati OKU akhirnya membubarkan diri, namun mereka berjanji akan kembali melakukan aksi dengan jumlah massa yang lebih banyak.
Sementara itu Asisten 1 Bidang Pemerintahan Pemkab OKU Priyatno Darmadi saat diwawancara wartawan pasca aksi tersebut menjelaskan bahwa penolakan massa aksi saat dirinya ingin menerima massa aksi adalah hal yang biasa.
“Itu biasa, tadi dinas terkait sudah siap menjelaskan permasalahan pembangunan RSUD Ibnu Sutowo,” tutur pria yang pernah menjadi calon Bupati OKU ini.
Selanjutnya menurut Priyatno dirinya akan menyampaikan permasalahan yang terjadi hari ini kepada atasannya dalam hal ini Sekda OKU.
Sumber : IMO Indonesia DPC Baturaja



![Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah [BPKAD] Kota Palembang Ahmad Nashir](https://wideazone.com/wp-content/uploads/2026/09/IMG-20260930-WA0005-225x129.jpg)

![Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, Tito Karnavian (kiri), saat menyerahkan Badan Pusat Statistik [BPS] Awards 2026 kategori Perusahaan/Asosiasi bertajuk](https://wideazone.com/wp-content/uploads/2026/09/IMG-20260929-WA0042-225x129.jpg)


![Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah [BPKAD] Kota Palembang Ahmad Nashir](https://wideazone.com/wp-content/uploads/2026/09/IMG-20260930-WA0005-129x85.jpg)

![Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, Tito Karnavian (kiri), saat menyerahkan Badan Pusat Statistik [BPS] Awards 2026 kategori Perusahaan/Asosiasi bertajuk](https://wideazone.com/wp-content/uploads/2026/09/IMG-20260929-WA0042-129x85.jpg)



![Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah [APBD] Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2026 disepakati sebesar Rp9,534 triliun, turun Rp213,16 miliar atau 2,19 persen dibandingkan APBD Induk 2026 yang mencapai Rp9,747 triliun.](https://wideazone.com/wp-content/uploads/2026/09/IMG_20260926_205852_350@-1377407375_copy_3194x1843-360x200.jpg)

![Wakil Ketua Komisi Informasi Sumsel Haidir Rohimin didampingi Komisioner KI Sumsel Hadi Prayogo, Yoppy Van Houten saat melakukan monitoring dan evaluasi [monev] dengan Sekretaris Wilayah DPW Partai NasDem Sumsel H Nopianto, Selasa 8 September 2026.](https://wideazone.com/wp-content/uploads/2026/09/IMG_20260908_123130_982_copy_3264x2079-360x200.jpg)
