Waspada!! Bansos di Tahun Politik, Ratu Dewa: Sangat Riskan

- Jurnalis

Rabu, 21 September 2022 - 15:52 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Sekretaris Daerah Kota Palembang Drs Ratu Dewa MSi

Sekretaris Daerah Kota Palembang Drs Ratu Dewa MSi

WIDEAZONE.com, PALEMBANG | Bantuan sosial [Bansos] sangat rentan terjamah penggunaannya di tahun politik 2023 mendatang.

Hal itu menjadi atensi serius Sekretaris Daerah Kota Palembang Drs Ratu Dewa MSi pada setiap lingkungan organisasi perangkat daerah [OPD] Pemerintah Kota Palembang.

“Maka, saya mengharapkan semua berjalan dengan baik. Jangan sampai ada oknum yang bermain di tempat remang-remang harus dijalankan secara terang benderang,” tegas Ratu Dewa saat membuka sosialisasi Peraturan Walikota [Perwali] 21/2022 tentang perubahan atas Perwali 14/2021 tentang penganggaran, pelaksanaan, dan penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban serta monitoring dan evaluasi hibah dan bantuan sosial di ruang rapat Parameswara Setda Kota Palembang, Rabu [21/09/2022].

Baca Juga:  Dorong Kemajuan Kota, Ratu Dewa Ajak Cermin Kota Terlibat dalam Program Strategis Pemkot

Dikatakan Dewa dana bansos dan hibah ini menjadi sorotan yang sangat riskan dalam penggunaannya. Jika ada keraguan dalam menjalankannya mereka bisa meminta bantuan pendampingan dari tim KPK serta Tipikor agar berjalan sesuai aturan yang semestinya.

Terlebih,  KPU, Bawaslu dan Kesbangpol pada tahun depan mereka akan mendapatkan sebuah tantangan serta pekerjaan yang berat.
 
“Ini adalah masalah yang sangat penting untuk dibahas dan diikuti oleh semua OPD, serta pelaksanaanya harus dilakukan dengan benar,” jelasnya.
 
Pemberian hibah dan bansos yang bersumber dari APBD Kota Palembang, merupakan bentuk komitmen pemerintah daerah untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan peningkatan kinerja pemerintah serta untuk menunjang pencapaian sasaran pembangunan Pemerintah Daerah dengan memperhatikan asas keadilan, kepatuhan, rasionalitas dan manfaat untuk masyarakat.
 
“Melalui forum ini, saya berharap kiranya kita yang hadir disini dapat memanfaatkan acara ini sebaik-baiknya agar peraturan ini dapat dipahami dan diimplementasikan untuk meningkatkan kinerja di masa yang akan datang menjadi lebih baik,” tuturnya.

Baca Juga:  Pemprov Sumsel-Pemkot Palembang Perkuat Kolaborasi Lewat Safari Ramadhan

Laporan Wahyu KF | Editor AbV

Berita Terkait

Pengamat Ekonomi Khawatir Krisis 1998 Akan Terulang!
Hari Kartini 2026 di SMPN 18 Palembang: Emansipasi Bukan Slogan
Palembang Mantapkan Persiapan HUT ke-1343: Belajar dari Sejarah..
Ratu Dewa Instruksikan OPD Fokus Deteksi Dini Karhutla
Sumsel Darurat Pelanggaran Pemilu, DKPP Gandeng Unsri: Evaluasi Tak Bisa Ditunda
Bupati Enos Lepas 437 JCH OKU Timur dalam Haru
Tangis Haru Iringi Pelepasan 76 Guru Palembang Menuju Tanah Suci
Muscab PKB Sumsel Rampung, Puluhan Nama Calon Ketua DPC Masuk Meja DPP

Berita Terkait

Rabu, 22 April 2026 - 13:42 WIB

Pengamat Ekonomi Khawatir Krisis 1998 Akan Terulang!

Rabu, 22 April 2026 - 05:56 WIB

Hari Kartini 2026 di SMPN 18 Palembang: Emansipasi Bukan Slogan

Selasa, 21 April 2026 - 19:29 WIB

Palembang Mantapkan Persiapan HUT ke-1343: Belajar dari Sejarah..

Selasa, 21 April 2026 - 19:15 WIB

Ratu Dewa Instruksikan OPD Fokus Deteksi Dini Karhutla

Selasa, 21 April 2026 - 18:58 WIB

Sumsel Darurat Pelanggaran Pemilu, DKPP Gandeng Unsri: Evaluasi Tak Bisa Ditunda

Berita Terbaru

Pengamat Ekonomi Universitas Muhammadiyah Palembang, Amidi.

Ekobis

Pengamat Ekonomi Khawatir Krisis 1998 Akan Terulang!

Rabu, 22 Apr 2026 - 13:42 WIB