Tokoh Muda Dayak Mualaf Nilai Lontaran Ketua DPD Golkar Kalbar Tidak Pantas: Masyarakat Jangan Terprovokasi !

- Jurnalis

Senin, 9 September 2024 - 09:18 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Tokoh Dayak Mualaf Jono Darsono dan Ketua DPD Golkar Kalbar dan Anggota DPR RI Maman Abdurahman.

Tokoh Dayak Mualaf Jono Darsono dan Ketua DPD Golkar Kalbar dan Anggota DPR RI Maman Abdurahman.

WIDEAZONE.com, PONTIANAK | Tokoh Muda Dayak Mualaf, Jono Darsono mengimbau masyafakat luas di Kalimantan Barat [Kalbar] jangan terpengaruh dan terprovokasi terhadap lontaran Ketua DPD Golkar Kalbar Maman Abdurahman yang menantang pihak-pihak dengan membawa suku dan agama pada Rakerda dan Rapimda Partai Golkar di Hotel Golden Tulip Pontianak Sabtu [7/9], kemarin. Ia menilai hal tersebut tidak pantas.

“Itu sangat tidak pantas dilakukan oleh seorang tokoh elit politik yang juga sebagai wakil rakyat di tingkat nasional,” ungkapnya dalam keterangan Minggu 8 September 2024.

Sebagai aktivis muda Pemerhati Masyarakat Pedalaman, Jono Darsono mengatakan semua pembangunan baik itu insfrtruktur dan segalanya yang dibutuhkan masyarakat luas bersumber dari uang negara, baik itu APBD maupun APBN. “Sudah sewajarnya diberikan Negara bagi rakyat, masyarakat dan daerah yang membutuhkan,” ujarnya.

Baca Juga:  Di Tengah Isu Demo Memanas, Hashim Tegaskan Jakarta Aman: Saya Datang Karena Percaya SMSI

“Jadi, apapun itu, mengunakan uang negara bukan milik perorangan dan itu juga sudah tanggung jawab dari siapapun itu wakil rakyat baik dari tingkat daerah hingga pusat, untuk menyampaikan aspirasi rakyat dan mendorong segala bentuk pemerataan pembangunan yang ada di wilayah dapil pemilihan mereka,” tegas dia.

Jono sangat menyayangkan lontaran dari seorang tokoh nasional, Maman Abdurahman yang menyandang status sebagai wakil rakyat Kalimantan Barat di Senayan dengan tidak memikirkan dampak gejolak terhadap Publik dan memabwa suku dan agama.

“Itu sangat disayangkan sekali,” ujar Ketua DPW Kamijo [Kader Militan Jokowi] ini.

Baca Juga:  Kapolda Rony Samtana Janji Evaluasi "All-in" Soal Bentrokan Lukai Wartawan hingga Pencopotan Dirintelkam, Koalisi Pers Sumsel Desak Tanggung Jawab

Diharapkan, sambung Jono Darsono, bagi semua elit politik sebagai panutan bagi masyarakat luas, khususnya di Kalbar jangan asal bicara bawa nama suku dan agama.

“Tolong berikan contoh yang baik kepada masyarakat agar tetep terjaga kerukunan antara umat beragama suku, adat, budaya yang ada tetap kita pertahankan, kalau kita merasa sebagai anak bangsa dan putra daerah,” ucapnya.

Jelas setiap kebutuhan masyarakat di mana pun itu daerahnya, tegas Jono selagi masih di negara kita tercinta ini itu tanggung jawab negara dan pemerintah baik tingkat pusat maupun daerah. “Mari tetap kita jaga kerukunan dan ketertiban. Jangan kita rusak segala kedamaian saat ini,” tukasnya.

Editor Abror Vandozer

Berita Terkait

Koalisi Pers Gandeng Kompolnas-DPRD, Desak Polda Sumsel Tuntaskan Kasus Penganiayaan Dua Jurnalis
Bongkar Dugaan Skandal Rp70 Miliar Perjadin Setwan DPRD Sumsel: Dari Pungli Rp500 Ribu hingga Perjalanan Fiktif
HGB 351 Mati Sejak 2020, Warga Desak Wali Kota Palembang Segera Buka Jalan Cinde
Andreas Desak Bapenda Palembang Buka-bukaan Soal Penunggak Pajak Kakap PBB‎
17 Perkara Karhutla Korporasi di Sumsel Masuk Scientific Crime Investigation
Ketua ADO Sumsel Akui Bagi Masker Sebelum Bentrok Mahasiswa, Klaim Atas Permintaan Dirintelkam
Kapolda Rony Samtana Janji Evaluasi “All-in” Soal Bentrokan Lukai Wartawan hingga Pencopotan Dirintelkam, Koalisi Pers Sumsel Desak Tanggung Jawab
Menko Polkam Warning Perusahaan Nakal “Karhutla”: Tindak Tegas, Aparat Jangan Lunak!

Berita Terkait

Senin, 19 Oktober 2026 - 19:51 WIB

Koalisi Pers Gandeng Kompolnas-DPRD, Desak Polda Sumsel Tuntaskan Kasus Penganiayaan Dua Jurnalis

Senin, 19 Oktober 2026 - 19:00 WIB

Bongkar Dugaan Skandal Rp70 Miliar Perjadin Setwan DPRD Sumsel: Dari Pungli Rp500 Ribu hingga Perjalanan Fiktif

Senin, 19 Oktober 2026 - 18:04 WIB

HGB 351 Mati Sejak 2020, Warga Desak Wali Kota Palembang Segera Buka Jalan Cinde

Minggu, 18 Oktober 2026 - 16:05 WIB

Andreas Desak Bapenda Palembang Buka-bukaan Soal Penunggak Pajak Kakap PBB‎

Jumat, 16 Oktober 2026 - 15:58 WIB

17 Perkara Karhutla Korporasi di Sumsel Masuk Scientific Crime Investigation

Berita Terbaru