Status Bandara SMB II Palembang Jadi Domestik, 2 Tokoh Sumsel Minta Menhub Tinjau Ulang Keputusan 31/2024

WIDEAZONE.com, PALEMBANG | Perubahan status Bandara SMB II Palembang dari bandara internasional menjadi bandara domestik sangat disesalkan dua tokoh berpengaruh di Sumatera Selatan, Ketua Forum Palembang Bangkit Sumatera Selatan [FPB Sumsel] Idham Rianom dan Pengamat Sosial Politik [Sospol] Dr Drs Tarech Rasyid MSi. Mereka meminta Menteri Perhubungan [Menhub] untuk meninjau ulang keputusan nomor 31 tahun 2024.

Perubahan status Bandara SMB II Palembang secara siginifikan itu akan mempengaruhi perkembangan sektor pariwisata di Sumatera Selatan, khususnya wisata perairan dan budaya.

Ketua FPB Sumsel, Idham Rianom, mengatakan sangat janggal dengan kebijakan pemerintah atas pemberlakuan status bandara SMB II Palembang menjadi bamdara domestik.

“Ini sangat merugikan masyarakat Kota Palembang. Setidaknya dengan perubahan status bandara SMB II menjadi bandara domestik akan mempengaruhi perkembangan dunia kepariwisataan di Sumsel, khususnya suasana kepariwisataan di Kota Palembang,” kata Idham Rianon yang memiliki program pembangunan kepariwisataan di kota ini, seusai ia mendaftarkan diri pertama sebagai calon Walikota Palembang 2024-2029, Sabtu, 27 April 2024.

Menurut dia, jika Bandara SMB II Palembang masih berstatus bandara internasional, paling tidak akan terjadi kunjungan wisata dari wisatawan mancanegara.

Jika statusnya diubah, kata Idham, paling tidak progres kunjungan orang-orang dari luar akan mengalami kebijakan yang bertele-tele.

“Ini yang akan merusak sistem pengembangan dunia wisata bagi kota ini,” tukas Idham dengan frekuensi suara tinggi.

Perubahan status Bandara SMB II itu diperkuat dengan Keputusan Menteri Perhubungan RI 31/2024 tanggal 2 April 2024.

Idham menyarankan pemerintah untuk meninjau kembali dengan kebijakan status Bandara SMB II Palembang yang terasa tidak bijak. “Kok kota sebesar Palembang ini hanya memiliki bandara dimestik, sehingga status Kota Palembang itu terasa dikerdilkan. Menhub harus meninjau ulang kebijakan yang diberlakukan itu,” tegas Idham.

Terkait masalah itu, Idham Rianom berjanji akan mengirimkan surat protes kepada pihak Kementerian Perhubungan RI. “Kita akan segera mengirim surat protes agar kebijakan itu ditinjau ulang,” tandasnya.

Sementara itu, pengamat sosial politik Dr Drs Tarech Rasyid MSi, mengatakan bahwa kebijakan Menhub lewat SK Nomor 31 tahun 2024 justru mengecilkan nilai bandara yang menjadi kebanggan masyarakat Kota Palembang.

Sebab, kata Tarech, Bandara SMB II sudah berfungsi sebagai bandara internasional sejak 1 Januari 1970.

Sejak itu, ujarnya, Bandara SMB II sudah mampu melayani pendaratan pesawat berfostur besar. “Andaikan status itu diubah seenaknya, maka dampaknya akan mempengaruh nilai-nilai ekonomi kerakyatan masyarakat kecil,” tukas Tarech.

Dari pengamatannya selama ini, lintas udara secara internasional di kawasan Sumatera Selatan sangat potensial mengembangkan ekonomi rakyat di bidang budara dan pelaksanaan UMKM. ” Jika status bandara itu lebih dipersempit jangkauannya, maka akan mempengaruhi proges UMKM yang sudah berkembang sangat baik. Justru bisa merusak segala yang sudah terprogram sesuai kaidah yang diharapkan masyarakat,” tegasnya. (*)

Laporan Anto Narasoma