Serahkan LKPD, Herman Deru Optimistis Sumsel Raih WTP

- Jurnalis

Selasa, 17 Maret 2020 - 21:04 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Gubernur Sumsel H Herman Deru mendatangi Kantor Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Sumsel untuk menyerahkan langsung Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2019 Unaudited Pemprov Sumsel. Ia pun optimistis Sumsel kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

Gubernur Sumsel H Herman Deru mendatangi Kantor Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Sumsel untuk menyerahkan langsung Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2019 Unaudited Pemprov Sumsel. Ia pun optimistis Sumsel kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

WIDEAZONE.COM, PALEMBANG — Mengawali kegiatannya Selasa (17/3/20) pagi, Gubernur Sumsel H Herman Deru mendatangi Kantor Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Sumsel untuk menyerahkan langsung Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2019 Unaudited Pemprov Sumsel. Ia pun optimistis Sumsel kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

Seperti diketahui penyerahan laporan keuangan ini lebih cepat dari deadline yang ditetapkan yakni tanggal 31 Maret mendatang. Dimana penyerahan LKPD Provinsi Sumsel Tahun Anggaran 2019 itu diterima langsung oleh Kepala BPK RI Perwakilan Provinsi Sumsel Harry Purwaka.

Penyerahan laporan keuangan ini lebih cepat dari deadline yang ditetapkan yakni tanggal 31 Maret mendatang. Dimana penyerahan LKPD Provinsi Sumsel Tahun Anggaran 2019 itu diterima langsung oleh Kepala BPK RI Perwakilan Provinsi Sumsel Harry Purwaka.
Penyerahan laporan keuangan ini lebih cepat dari deadline yang ditetapkan yakni tanggal 31 Maret mendatang. Dimana penyerahan LKPD Provinsi Sumsel Tahun Anggaran 2019 itu diterima langsung oleh Kepala BPK RI Perwakilan Provinsi Sumsel Harry Purwaka.

Dikatakan Gubernur Herman Deru, sebenarnya deadline penyerahan ini baru akan berakhir pada tanggal 31 Maret mendatang. Namun karena memang sudah selesai laporan itupun Ia serahkan lebih awal agar BPK sebagai lembaga berwenang yang memeriksa dan mengaudit bisa segera melakukan tugasnya. Sehingga nanti laporan yang sudah diperiksa dapat dibawa ke DPRD sebagai keterangan laporan pertanggungjawaban kepala daerah.

Baca Juga:  Kinerja DPRD Sumsel 2 Tahun Dinilai Memprihatinkan: Dari Borosnya APBD hingga Lemahnya Pengawasan

” Alhamdulillah hari ini sudah diserahkan. Sebenarnya paling lambat akhir bulan nanti artinya ini lebih cepat dan belum terlambat. Karena kita bukan mau balap-balapan. kalau cepat juga gak bener untuk apa,” ujar HD usai menyerahkan LKPD.

Sementara itu Kepala BPK RI Perwakilan Provinsi Sumsel Harry Purwaka mengatakan, setelah penyerahan ini pihaknya diberi waktu dua bulan untuk memberikan laporan hasil pemeriksaan (LHP) atas laporan keuangan. Sehingga terhitung dua bulan sejak 17 Maret ini Harry berharap nanti BPK dapat menyampaikan laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan itu ke DPRD dan Pemda.

Baca Juga:  Janggal! Petani Leo Jadi Tersangka Karhutla, DPRD Sumsel Turun Tangan, Dugaan Keterlibatan PT BMH Disorot

“Dari kami nanti ada opini, opininya apa terus laporan keuangan 2019 dan juga ada temuan kepatuhan. Ini bukan masalah cepat lamanya jadi memang kepala daerah itu punya waktu 3 bulan setelah tahun anggaran berakhir untuk menyampaikan laporan keuangannya. Paling telat itu 31 maret. kalau sekarang sudah disampaikan 17 Maret artinya ini masih sesuai waktunya,” tutup Harry.

Dalam kesempatan penyerahan LKPD itu, Gubernur Sumsel H.Herman Deru SH MM tampak didampingi sejumlah pejabat di antaranya Kepala Biro Hukum dan HAM Setda Pemprov Sumsel, H Ardani SH.MH, Kepala Inspektorat Provinsi Sumsel Bambang Irawan SE MM CA, Kepala BPKAD Provinsi Sumsel HA Mukhlis serta Staf Khusus Gubernur Sumsel Bidang Hukum DJ Sianturi.

Laporan Akip

Berita Terkait

Di Balik Kasus Leo Waldi, WALHI Sumsel Bongkar Ribuan Hektare Kebakaran di Konsesi PT BMH
Janggal! Petani Leo Jadi Tersangka Karhutla, DPRD Sumsel Turun Tangan, Dugaan Keterlibatan PT BMH Disorot
EMERGENCY! Pengamat Minta Gubernur Tetapkan Sumsel sebagai Provinsi Siaga ISPA
CACA-FPMP Desak APH Bongkar Skandal Rp70 Miliar Sekretariat DPRD Sumsel
Kapolda Rony Samtana Janji Evaluasi “All-in” Soal Bentrokan Lukai Wartawan hingga Pencopotan Dirintelkam, Koalisi Pers Sumsel Desak Tanggung Jawab
RAPBD Perubahan Sumsel 2026 Turun Rp213 Miliar, Belanja Daerah Disepakati Rp9,5 Triliun ‎
Kinerja DPRD Sumsel 2 Tahun Dinilai Memprihatinkan: Dari Borosnya APBD hingga Lemahnya Pengawasan
KI Sumsel Sentil Parpol: Jangan Cuma Terbuka di Pusat‎

Berita Terkait

Kamis, 19 November 2026 - 09:27 WIB

Di Balik Kasus Leo Waldi, WALHI Sumsel Bongkar Ribuan Hektare Kebakaran di Konsesi PT BMH

Selasa, 10 November 2026 - 09:08 WIB

Janggal! Petani Leo Jadi Tersangka Karhutla, DPRD Sumsel Turun Tangan, Dugaan Keterlibatan PT BMH Disorot

Rabu, 21 Oktober 2026 - 15:17 WIB

EMERGENCY! Pengamat Minta Gubernur Tetapkan Sumsel sebagai Provinsi Siaga ISPA

Selasa, 20 Oktober 2026 - 18:48 WIB

CACA-FPMP Desak APH Bongkar Skandal Rp70 Miliar Sekretariat DPRD Sumsel

Kamis, 15 Oktober 2026 - 20:38 WIB

Kapolda Rony Samtana Janji Evaluasi “All-in” Soal Bentrokan Lukai Wartawan hingga Pencopotan Dirintelkam, Koalisi Pers Sumsel Desak Tanggung Jawab

Berita Terbaru