banner 2560x598

banner 2560x598

Seragam Sekolah Rp22 Miliar, Tarech: Pengawasan Harus Ketat

  • Bagikan
Kadisdikbud Muara Enim, Irawan Supmidi SPd SMn MM
Kadisdikbud Muara Enim, Irawan Supmidi SPd SMn MM
banner 468x60

PENYEDIAAN seragam batik bagi siswa di tingkat sekolah dasar dan sekolah menengah pertama [SD-SMP] di Kabupaten Muara Enim, dianggarkan senilai Rp22miliar yang dialokasi dari APBD 2021.

WIDEAZONE.com, MUARA ENIM | Meski pencadangan dana untuk penyediaan seragam itu dinilai cukup besar, namun Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan [Kadisdikbud] Muara Enim, Irawan Supmidi SPd SMn MM memastikan bahwa tak akan ada penyelewengan dari anggaran tersebut.

“Kita pastikan tak akan terjadi penyimpangan anggaran untuk program itu,” ujar Irawan kepada media ini, Kamis [14/9/2021].

Menurut dia, pakaian seragam itu terdiri dari baju batik dan celana dril. Sedangkan kain batik yang dialokasi itu dibikin dari kain katun.

“Jadi dengan anggaran itulah kita alokasikan untuk kenyamanan busana pelajar kita,” ujarnya.

Irawan mengatakan, penyediaan baju seragam itu wajib dilakukan dalam upaya pelelangan. Karena itu, katanya, jika tatanan administrasi anggaran itu sudah dinilai lengkap, maka program itu segera dilaksanakan lelang terbuka.

Bagi pemenang lelang, kata Irawan, mereka wajib melaksanakan pekerjaan tanpa ada unsur fasilitasi dari pihak mana pun. “Jadi saya pastikan, tak akan terjadi penyimpangan,” tegas Irawan.

Sementara, Kabid SMP Disdikbud Muara Enim dan juga sebagai PPK, Ramli menyebutkan bahwa pelelangan terkait penyediaan seragam dilaksanakan oleh unit layanan pengadaan [ULP]. Kami selaku pihak dinas sifatnya hanya menerima.

Berkaitan dengan jadwal pelaksanaan, ujar Ramli bila administrasi sudah lengkap maka harus segera dilaksanakan sesuai dengan kriteria dan mekanisme yang telah ditentukan, sebab dianggarkan untuk tahun 2021.

Di sisi lain, pengamat politik nasional, Dr Tarech Raayid, mengatakan dana penyediaan seragam sekolah itu nilainya sangat besar.

Karena itu, kata Tarech, pihak dinas harus mewaspadai adanya penyimpangan. “Meski pihak Disdikbud Muara Enim menjanjikan tak akan terjadi penyimpangan, namun pengawasannya harus dilakukan secara ketat,” kata Tarech.

Apalagi pada level pelelangan dan progres tanda tangan kontrak, bila saja terjadi ketimpangan. “Kita tidak curiga, tapi harus waspada,” tegasnya. (*)

Laporan Arif Rahman Hakim
Editor Abror Vandozer

  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *